Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB."— Transcript presentasi:

1

2 DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB

3 Penentuan NJOP Perkebunan NoJenis ArealPengertianPenentuan NJOP 1Areal Produktif Areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan Nilai Dasar Tanah Areal Produktif + SIT. 2Areal Belum Produktif 1.Areal sudah diolah tapi belum ditanami, dan/atau 2.Areal belum diolah 1.Nilai Dasar Tanah Area Sudah Diolah termasuk Biaya Pembukaan Lahan 2.Nilai Dasar Tanah Area belum Diolah. 3Areal Emplasemen Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan. Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah 4Areal Lainnya1.Areal tidak produktif/tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau 2.Areal jalan: jalan utama, jalan produksi, jalan kontrol. 1.Nilai Dasar Tanah Area Tidak Produktif. 2.Nilai Dasar Tanah Area Jalan termasuk biaya pematangan tanah. 3

4 STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan : - koomponen tenaga kerja; - bahan dan alat; mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan Catatan : Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut : a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun. b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun. Standar Investasi Tanaman (SIT) adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman 4

5 CONTOH SOAL 5 PT.Sawit Seberang, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit didaerah Sumatera Utara memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut : A. Tanah 1. Areal Produktif : a. Usia tanaman 2 tahun : 100 Ha, kelas 178 ( Rp1.700,- / M2 ) S I T : Rp ,- per Ha b. Tanaman sudah menghasilkan : 300 Ha, kelas 178 S I T : Rp ,- per Ha 2. Areal Emplasemen : a. Kantor : 0,5 Ha, kelas 140 ( Rp14.000,- / M2 ) b. Gudang : 1 Ha, kelas 147 ( Rp10.000,- / M2 ) c. Pabrik : 2 Ha, kelas 147 B. Bangunan : a. Kantor : 500 M2, kelas 072 ( Rp ,- / M2 ) b. Gudang : M2, kelas 078 ( Rp ,- / M2 ) c. Pabrik : M2, kelas 084 ( Rp ,- / M2 ) Hitung PBB tahun 2013 atas perkebunan tersebut bila NJOPTKP : Rp10 juta!

6 PENGHITUNGAN PBB (1) 6 A. NJOP Tanah 1.Areal Kebun : a. Usia tanaman 2 tahun : 100 x x Rp1.700,-= Rp ,- 100 x Rp ,-= Rp ,- b. Tanaman sdh menghasilkan : 300 x x Rp1.700,-= Rp ,- 300 x Rp ,-= Rp ,- 2. Areal Emplasemen : a. Kantor : 0,5 x x Rp14.000,-= Rp ,- b. Gudang : 1 x x Rp10.000,- = Rp ,- c. Pabrik : 2 x x Rp10.000,- = Rp ,- NJOP Tanah ( ) = Rp ,- B. NJOP Bangunan : a. Kantor : 500 x Rp ,- = Rp ,- b. Gudang : x Rp ,- = Rp ,- c. Pabrik : x Rp ,- = Rp ,- NJOP Bangunan = Rp ,-

7 PENGHITUNGAN PBB (2) 7 NJOP Tanah ( )= Rp ,- NJOP Bangunan= Rp ,- NJOP Tanah dan Bangunan ( A + B )= Rp ,- NJOPTKP = Rp ,- NJOP untuk perhitungan PBB = Rp ,- PBB : 0,5% x 40% x Rp ,-= Rp ,-

8 DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERHUTANAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB

9 Penentuan NJOP Perhutanan NoJenis ArealPengertianPenentuan NJOP 1Areal Produktif 1.Hutan Tanaman : areal hutan yang ditanami 2.Hutan Alam : areal blok tebangan 1.Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah + SIT 2.Hutan Alam : Pendapatan Bersih setahun X Angka Kapitalisasi 2Areal Belum Produktif 1.Hutan Tanaman : areal sudah diolah tapi belum ditanami 2.Hutan Alam : areal hutan dapat ditebang selain blok tebangan 1.Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah tmsk biaya pemb. lahan 2.Hutan Alam : Nilai Dasar Tanah Area Belum Produktif 3Areal Emplasemen Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan tms jalan diperkeras. Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah 4Areal Lainnya1.Log Ponds 2.Log Yards 3.Areal Tdk Prod : rawa, payau, danau, pihak ketiga scr tdk sah. 1.Log Ponds : NDT Logponds 2.Log Yards : NDT Logyards 3.Areal Tdk Prod : NDT Areal Tdk Produktif 9

10 CONTOH SOAL 10 PT. Wanasetra, sebuah perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HPHTI) memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut : A. Tanah 1. Areal produktif Tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan: Tanaman sonokeling : 500 Ha, kelas 161 ( Rp5.000,- / M2 ) Standar Investasi Tanaman (SIT) = Rp ,- / Ha. Tanah yang belum menghasilkan : Sonokeling tahun ke-4 : 100 Ha, kelas 161; SIT = Rp ,- / Ha Sonokeling tahun ke-5 : 200 Ha, kelas 161; SIT = Rp ,- / Ha 2. Log Ponds (perairan) : 20 Ha, kelas 191 (Rp 480,-/m2) 3. Areal lainnya (rawa, payau) : 50 Ha, kelas 200 ( Rp140,- / M2 ) 4. Areal Emplasemen : Pabrik : M2, kelas 182 ( Rp1.200,- / M2 ) Gudang : M2, kelas 182 Kantor : M2, kelas 182 Perumahan : M2, kelas 182

11 CONTOH SOAL 11 B. Bangunan : 1.Pabrik : M2, kelas 090 ( Rp ,- / M2 ) 2.Gudang : 500 M2, kelas Kantor : 200M2, kelas 086 ( Rp ,- / M2 ) 4.Perumahan : M2, kelas 090 Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT. Wanasetra tersebut apabila NJOPTKP ditentukan sebesar Rp ,-!

12 PENGHITUNGAN PBB (1) 12 A. NJOP Tanah 1. Areal Produktif Tanah sudah menghasilkan tanaman sonokeling : 500 x x Rp5.000,- = Rp ,- SIT = 500 x Rp ,- = Rp ,- Tanaman belum menghasilkan : Sonokeling tahun ke-4 : 100x10.000xRp5.000,- = Rp ,- SIT = 100 x Rp ,- = Rp ,- Sonokeling tahun ke-5 : 200x10.000xRp5.000,- = Rp ,- SIT = 200 x Rp ,-= Rp ,- 2. Log Ponds = 20 x x Rp480 = Rp ,- 3. Areal lainnya = 50 x x Rp140,-= Rp , 4. Areal Emplasemen : a. Pabrik = x Rp1.200,-= Rp ,- b. Gudang = x Rp1.200,-= Rp ,- c. Kantor = x Rp1.200,-= Rp ,- d. Perumahan = x Rp1.200,-= Rp ,- NJOP Tanah ( )= Rp ,-

13 PENGHITUNGAN PBB (2) 13 B. NJOP Bangunan : a. Pabrik = x Rp ,-= Rp ,- b. Gudang = 500 x Rp ,-= Rp ,- c. Kantor = 200 x Rp ,-= Rp ,- d. Perumahan = x Rp ,-= Rp ,- NJOP Bangunan= Rp ,- NJOP Tanah dan Bangunan= Rp ,- NJOPTKP= Rp ,- NJOP sebagai dasar perhitungan PBB= Rp ,- PBB = 0,5% x 40% x Rp ,-= Rp ,-

14 PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS NON MIGAS GALIAN C NON MIGAS GALIAN C MIGAS ENERGI PANAS BUMI ENERGI PANAS BUMI

15 DASAR HUKUM PBB PERTAMBANGAN MIGAS PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB

16 NJOP PERTAMBANGAN MIGAS NoJenis ArealPengertianPenentuan NJOP 1Permukaan Bumi: a. Areal Daratan (onshore) Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, Areal Pengaman, dan Areal Lainnya. Perbandingan harga tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya. b. Areal Perairan Lepas Pantai (offshore) Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, Areal Pengaman, dan Areal Lainnya. Perbandingan harga perairan/daratan sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya. 2Tubuh BumiHasil Produksi Tambang berupa minyak bumi dan/atau gas bumi. Angka Kapitalisasi x Penjualan Hasil Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan. (Nilai Jual Pengganti) 3BangunanBangunan di areal onshore maupun di areal offshore Biaya Pembangunan Baru Bangunan dikurangi penyusutan Fisik (Nilai Perolehan Baru ) 16

17  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI SE- 25/PJ.6/1999 tgl NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik 17

18  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C SE-26/PJ.6/1999 tgl NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik 18

19  Areal produktif :  Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan  Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C SE- 27/PJ.6/1999 tgl NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku (Pasal 10) 19

20 SELESAI “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”


Download ppt "DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google