Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN."— Transcript presentasi:

1 1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI OLEH : FIRMAN G.S. KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

2 D A S A R H U K U M 2

3 Kewenangan Kewenangan : 1.Asal Usul ; 2.Lokal Berskala Desa ; 3.Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota ; 4.Kewenangan Lain 4.Kewenangan Lain,

4 1.KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SIST ORG MASY ADAT, PEMB. KELEMBAG. MASY ADAT,KELEMBAG MASY, LEMB. HK. ADAT, PENGELOLAAN TKD, PENGEMBANGAN PERAN MASY.DESA ). 2.KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (a.l. PENGELOLAAN PASAR DESA, PEMANDIAN UMUM, JARINGAN IRIGASI, EMBUNG DESA, PERPUSDES, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3.KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA. 4.KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN. CATATAN:  KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA  KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA ) KEWENANGAN DESA

5 DESA ADALAH : DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN, SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL-USUL DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

6 PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAH DESA KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA. PEMERINTAH DESA KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS.

7 Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri: Pemerintah Desa/Desa Adat; Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat. Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri: Pemerintah Desa/Desa Adat; Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat. Kelembagaan Desa/Desa Adat

8 KADES/DESA ADAT (SEBUTAN LAIN) MERUPAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT YG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SBG KEPANJANGAN TANGAN NEGARA YG DEKAT DNG MASYARAKAT, DNG DEMIKIAN PENGATURAN TTG KADES/DESA ADAT :  DISESUAIKAN DNG SEBUTAN LOKAL;  BERKEDUDUKAN SBG KEPALA PEMERINTAH DESA/DESA ADAT & PEMIMPIN MASYARAKAT;  DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, KECUALI DESA ADAT MEKANISME LOKAL;  PEMILIHAN LANGSUNG TDK MENGGUNAKAN BASIS PARPOL.

9 KEDUDUKAN, KEWENANGAN, KEUANGAN SEMAKIN KUAT AKUNTABEL SIST. PENGAWASAN & KESESIMBANGAN PEMERINTAHAN DESA & LEMB DESA “KHUSUSNYA” BPD BERFUNGSI PENTING DLM MENYIAPKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA VISI - MISI KADES & BPD “SAMA” VISI - MISI KADES & BPD “SAMA”

10 Keuangan Desa (Pasal 71 UU 6/2014) Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 10

11 PENDAPATAN 11 1.PADesa; 2.Alokasi APBN; 3.Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; 4.ADD 5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah. 1.PADesa; 2.Alokasi APBN; 3.Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; 4.ADD 5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah. - PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) - Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa: -Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa. - PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) - Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa: -Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa. ADD -SILTAP Kades & Perangkat -Merupakan bag. DP yg diterima kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; -Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa. ADD -SILTAP Kades & Perangkat -Merupakan bag. DP yg diterima kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; -Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa.

12 Belanja 12 - Diprioritas utk Kebut. Pemb. - Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: a. Kebut. Primer; b. Pelayanan Dasar; c. Lingkungan; d. Pemberdayaan Masy. Desa. - Diprioritas utk Kebut. Pemb. - Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: a. Kebut. Primer; b. Pelayanan Dasar; c. Lingkungan; d. Pemberdayaan Masy. Desa. -Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW (membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa) -“tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg dibutuhkan masyarakat desa. -Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW (membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa) -“tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg dibutuhkan masyarakat desa. - Kebutuhan Primer adalah sandang, pangan, papan; -Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. - Kebutuhan Primer adalah sandang, pangan, papan; -Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.

13 Pengelolaan 13  Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;  Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;  Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).  Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;  Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;  Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

14 RPJMDesa PELAKSANAAN KEGIATAN Bukti-bukti pengeluaran yang sah Bukti Penyetoran PPN/PPH Bukti-bukti pengeluaran yang sah Bukti Penyetoran PPN/PPH Perdes SK Kades Perdes SK Kades Pengelolaan Keuangan Desa Buku Kas Umum Buku Kas PePerincian Objek Penerimaan Buku kas Perincian Objek Pengeluaran Buku Kas Harian Pembantu Buku Kas Pembantu Pajak Buku Kas Umum Buku Kas PePerincian Objek Penerimaan Buku kas Perincian Objek Pengeluaran Buku Kas Harian Pembantu Buku Kas Pembantu Pajak Rancangan APBDesa Rancangan APBDesa Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban RKP Desa P A R TI SI P A TI F Penganggaran ADesa; APBN; ADD; Bantuan Keu; Pajak & Retribusi; Hibah Lain” yg sah ADesa; APBN; ADD; Bantuan Keu; Pajak & Retribusi; Hibah Lain” yg sah

15 AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TRANSPARANAKUNTABELPARTISIPATIF TERTIB DAN DISIPLIN

16 PENGELOLA KEUANGAN DESA Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes Menetapkan kebijakan ttg pengelolaan barang desa Menetapkan bendahara desa Menetapkan petugas yg melakukan pemungutan penerimaan desa Menetapkan petugas yg melakukan pengelolaam barang milik desa Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Mewakili Pemdes dlm Kepemilikan Kekayaan Desa Yg Dipisahkan. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa ttg pelaksanaan Peraturan Desa. Sekdes (Koordinator PTPKD) Sebagai pelaksana Penatausahaan Keuangan Desa (Penerimaan & Pengeluaran Uang); Wajib mempertanggungjawabkan Penggunaan Uang; Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kpd Kades (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya). Bendahara Desa

17 Struktur APBDesa STRUKTUR APBDES PENDAPATAN DESA PENDAPATAN DESA BELANJA DESA BELANJA DESA PEMBIAYAAN DESA PEMBIAYAAN DESA

18 PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA RPJMD DAN RKPDesa PENETAPAN RANCANGAN APBDESA EVALUASI RANCANGAN APBdesa ±3 bln stlh dilantik Penjabaran Visi & Misi Kades; RKP plg lmbat akhr bln Jan TA sblmnya Sekdes menys. Ranc.Perdes ttg APBdes; Dibahas Kades & BPD u/ persetuj. (+Nov.TA sblmya); 3 hr  Bup/Walikota; Dittpkan 1 bln stlh APBD dittpkan. plng lama ± 20 hr; Melampaui batas, Desa menetapkn; Tdk sesuai, Kades &BPD menyempurnakan (7 hr dr hsl evls.); Hsl ev. tdk ditinjut mk berlaku pagu APBDesa TA sblm.; Pembatalan dittp dg Perbup/wal.; 7 hr stl pembtln Kades bersama BPD mencabut Perdes. APBDesa (pencabutan hrs dg Perdes).

19 PELAKSANAAN APBDesa  Pendapatan Desa melalui rekening Kas Desa  Desa yg belum memiliki pelayanan Perbankan, Pengaturan diserahkan kpd Daerah;  Program & Kegiatan yang masuk ke desa wajib dicatat dalam APBDesa;  Pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  Pendapatan Desa melalui rekening Kas Desa  Desa yg belum memiliki pelayanan Perbankan, Pengaturan diserahkan kpd Daerah;  Program & Kegiatan yang masuk ke desa wajib dicatat dalam APBDesa;  Pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa dilaksanakan melalui Rek. Kas Desa dan hrs didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Bukti yg lengkap dan sah hrs mendpt pengesahaan oleh Sekdes; Pengeluaran Kas Desa tdk dpt dilakukan sebelum Ranc.Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa; Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah. Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa dilaksanakan melalui Rek. Kas Desa dan hrs didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Bukti yg lengkap dan sah hrs mendpt pengesahaan oleh Sekdes; Pengeluaran Kas Desa tdk dpt dilakukan sebelum Ranc.Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa; Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.

20 1. PERUBAHAN APBDesa :  Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;  Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;  Keadaan darurat;  Keadaan luar biasa. 2.Perub. Apbdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A; 3.Merubah Perdes tentang APBDesa menjadi perubahan APBDesa; 4.Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa. 1. PERUBAHAN APBDesa :  Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;  Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;  Keadaan darurat;  Keadaan luar biasa. 2.Perub. Apbdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A; 3.Merubah Perdes tentang APBDesa menjadi perubahan APBDesa; 4.Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa. Perubahan APBDesa

21 WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BENDAHARA DESA PENERIMAAN DESA Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan,Buku Kas Harian Pembantu; Penerimaan uang wajib dipertanggungjawaban Bendahara paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, lampirkan : (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian obyek Penerimaan, Buku Kas Harian Pembantu, Bukti Penerimaan lainnya yang sah). PENGELUARAN DESA Dokumen Penatausahaan pengeluaran hrs disesuaikan pd Perdes ttg APBDesa atau Perdes ttg perubahan APBDesa melalui pengajuan SPP; Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kades melalui PTPKD; Pengeluaran uang wajib dipertngg jwbkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, lampirkan : (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu, Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara,Bukti Pengeluaran lainnya yang sah). PERTANGGUNGJAWABAN Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

22 ALOKASI DANA DESA  Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap T.A  Pengalokasian ADD mempertimbangkan : ‒Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa ‒Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

23 BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA  Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan  Pengalokasian dgn ketentuan : ‒60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa ‒40% dibagi secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

24 BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KABUPATEN/KOTA  Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa  Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

25 PENGHASILAN PEMERINTAH DESA  Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD  Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : ‒Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60% ‒Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50% ‒Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40% ‒Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%  Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.  Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : ‒Kepala Desa ‒Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan ‒Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Siltap kades per bulan  Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Walikota.

26 BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH. BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH. ASET DESA ASET DESA BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

27 Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum.

28 KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA, DENGAN TUGAS : MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH; MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG DIPELIHARA/DIPERBAIKI; MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA; MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI. PENGELOLA BARANG MILIK DESA PENGELOLA BARANG MILIK DESA

29 PERENC ANAAN PENGA DAAN PENGGUN AAN PEMAN FAATAN PENGA MANAN PEMELI HARAA N PENGHA PUSAN PEMINDAH TANGANA N PENATA USAHAA N PENIL AIAN PEMB INAA N PENGA WASAN PENGE NDALIA N PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

30 Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa yang ada; Pengadaan adalah keg. utk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes ; Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes:  APBDesa  Kep. Kades  Hibah/Pihak Ke-3 - B.A. Hibah - Keputusan Kades ttg Hibah  Kekayaan asli desa. 30

31 Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar semua brg milik desa sll dlm keadaan baik dlm rangka penyelenggaraan pemdes ; Pengamanan adalah keg. pengendalian brg milik desa dlm bentuk fisik dan administratif; Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk  Sewa;  pinjam pakai;  kerjasama pemanfaatan;  BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan 31

32 Penghapusan adalah: kegiatan menghapus barang milik desa dari buku Data Inventaris Desa (Model A.3.);  B.A Penghapusan ;  Kep. Kades tentang Penghapusan Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa 32

33 33 Tanah Desa terdiri dari : Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa; Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa; Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa. Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa. Tanah Desa terdiri dari : Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa; Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa; Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa. Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa. Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.

34 Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP); Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP); Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP); Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP); Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Pasal 15 Permendagri 4/2007 Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto Perpres 71/2012

35 35 Apabila :  Tanah pengganti diluar desa;  Bukan untuk pemb. kepentingan umum;  Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007;  Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar; Permasalahan dari beberapa Daerah Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD Sbb :

36 36 Pengganti tidak di Desa setempat  Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri;  Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ;  Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara; (kebenaran formil dan materiil);  Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur kepada Mendagri.

37 37 Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum  Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;  Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;  Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya;  Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum  Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;  Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;  Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya;  Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; Lanjutan

38 38  Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian disampaikan kpd Gubernur ;  Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;  Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri;  Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian disampaikan kpd Gubernur ;  Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;  Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri; Lanjutan

39 39  Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi.  Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi. Lanjutan

40 40 Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 4/2007  Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur. Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 4/2007  Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur. Lanjutan

41 41 Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum

42 TUGAS 1.Menyelenggarakan Pemdes; 2.Melaksanakan Pembangunan Desa; 3.Pembinaan KemasyarakatanDesa; 4.Pemberdayaan Masyarakat Desa : TUGAS 1.Menyelenggarakan Pemdes; 2.Melaksanakan Pembangunan Desa; 3.Pembinaan KemasyarakatanDesa; 4.Pemberdayaan Masyarakat Desa : KEPALA DESA WEWENANG 1.Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2.Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3.Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa; 4.Menetapkan Perdesa; 5.Menetapkan APBDesa; 6.Membina kehidupan masy.desa; 7.Membina ketentraman & ketertiban masy.desa; 8.Membina meningkatkan perekonomian desa; 9.Mengembangkan sumber pendapatan desa; 10.Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa; 11.Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif; 12.Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan; 13.Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU. WEWENANG 1.Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2.Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3.Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa; 4.Menetapkan Perdesa; 5.Menetapkan APBDesa; 6.Membina kehidupan masy.desa; 7.Membina ketentraman & ketertiban masy.desa; 8.Membina meningkatkan perekonomian desa; 9.Mengembangkan sumber pendapatan desa; 10.Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa; 11.Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif; 12.Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan; 13.Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU. HAK 1.Usulkan SOTK Pemdes; 2.Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes; 3.Menerima Siltap, tunjangan & pernerimaan lain yg sah, serta mendapatkan Jamkes; 4.Dapatkan Perlindungan Hukum; 5.Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban lain kpd Perangkat Desa. HAK 1.Usulkan SOTK Pemdes; 2.Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes; 3.Menerima Siltap, tunjangan & pernerimaan lain yg sah, serta mendapatkan Jamkes; 4.Dapatkan Perlindungan Hukum; 5.Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban lain kpd Perangkat Desa.

43 Lanjutan KEWAJIBAN 1.MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45 SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA; 2.MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA; 3.MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA; 4.MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an; 5.MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER; 6.MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN; 7.MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA; 8.MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK; 9.MENGELOLA KEU & ASET DESA; 10.MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA; 11.MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA; 12.MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA; 13.MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA; 14.MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP; 15.MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA. KEWAJIBAN 1.MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45 SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA; 2.MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA; 3.MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA; 4.MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an; 5.MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER; 6.MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN; 7.MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA; 8.MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK; 9.MENGELOLA KEU & ASET DESA; 10.MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA; 11.MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA; 12.MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA; 13.MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA; 14.MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP; 15.MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA.

44 KEWAJIBAN KADES MENURUT Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014) KEWAJIBAN KADES MENURUT Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014) 1.Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota; 2.Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 3.Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap akhir Tahun Anggaran; 4.Memberikan dan/atau menyebarkan info penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran. 1.Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota; 2.Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 3.Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap akhir Tahun Anggaran; 4.Memberikan dan/atau menyebarkan info penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran. SANKSI Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27 UU.6 Th Teguran lisan dan/atau teguran tertulis; 2.Bila sanksi admin pada ayat (1) tidak dilaks, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dpt lanjut pemberhentian; Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27 UU.6 Th Teguran lisan dan/atau teguran tertulis; 2.Bila sanksi admin pada ayat (1) tidak dilaks, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dpt lanjut pemberhentian;

45 LARANGAN 1.Merugikan Kepentingan Umum; 2.Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; 3.Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; 4.Bertindak diskriminatif; 5.Bertindak meresahkan masyarakat; 6.Melakukan KKN; 7.Menjadi pengurus Parpol; 8.Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; 9.Rangkap jabatan; 10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; 11.Melanggar sumpah jabatan; 12.Meninggalkan tugas selama 30 hari tanpa keterangan.

46 Perangkat Desa Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; Pelaksana teknis. Perangkat Desa Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; Pelaksana teknis. TUPOKSI Membantu Kades dlm melaks. Tugas & wewenang; Diangkat oleh Kades, stlh dikonsulkan dng Camat atas nama bupati/walikota; Bertanggung jawab pada Kades. TUPOKSI Membantu Kades dlm melaks. Tugas & wewenang; Diangkat oleh Kades, stlh dikonsulkan dng Camat atas nama bupati/walikota; Bertanggung jawab pada Kades. SYARAT a.Pendidikan minimal SMU; b.Usia antara 20 s.d. 42 tahun; c.Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1 th sblm pendaftaran; d.Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota. SYARAT a.Pendidikan minimal SMU; b.Usia antara 20 s.d. 42 tahun; c.Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1 th sblm pendaftaran; d.Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota. SANKSI  Sanksi Administratif : teguran lisan dan/atau tulisan;  Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dng pemberhentian

47 LARANGAN PERANGAKAT DESA 1.Merugikan Kepentingan Umum; 2.Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; 3.Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; 4.Bertindak diskriminatif; 5.Bertindak meresahkan masyarakat; 6.Melakukan KKN; 7.Menjadi pengurus Parpol; 8.Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; 9.Rangkap jabatan; 10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; 11.Melanggar sumpah jabatan; 12.Meninggalkan tugas selama 60 hari tanpa keterangan.

48 PENGERTIAN  MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN  MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.  MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN  MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.

49 49 MUSYAWARAH DESA  DISELENGGARAKAN OLEH BPD DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA;  DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT;  UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS : ‒TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN; ‒PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT MISKIN; ‒DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.  DISELENGGARAKAN OLEH BPD DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA;  DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT;  UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS : ‒TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN; ‒PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT MISKIN; ‒DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

50 50 MUSYAWARAH DESA (HAL BERSIFAT STRATEGIS) MUSYAWARAH DESA (HAL BERSIFAT STRATEGIS) 1.PENATAAN DESA 2.PERENCANAAN DESA 3.KERJASAMA DESA 4.RENCANA INVESTASI YG MASUK KE DESA 5.PEMBENTUKAN BUMDESesa 6.PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA 7.KEJADIAN LUAR BIASA 1.PENATAAN DESA 2.PERENCANAAN DESA 3.KERJASAMA DESA 4.RENCANA INVESTASI YG MASUK KE DESA 5.PEMBENTUKAN BUMDESesa 6.PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA 7.KEJADIAN LUAR BIASA

51 51 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( JUNI T.A BERJALAN) MUSYAWARAH DESA PEDOMAN PEMDES RANCANGAN :  RPJMDesa PERENCANAAN DESA  RKPDesa  DU-RKPDesa

52 52 RPJMDesa DAN RKPDesa  SECARA PARTISIPATIF;  DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;  DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES. RPJMDesa DAN RKPDesa  SECARA PARTISIPATIF;  DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;  DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES.

53 53 RPJMDesa & RKPDesa  SECARA PARTISIPATIF;  DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;  DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES;  RANCANGAN RPJMDesa PALING SEDIKIT MEMUAT :  PENJABARAN VISI DAN MISI KADES TERPILIH;  ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DGN MEMPERHATIKAN : ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB./KOTA  RANC. RKPDesa MERUPAKAN PENJABARAN DARI RANC. RPJMDesa UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.  RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA  SECARA PARTISIPATIF;  DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;  DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES;  RANCANGAN RPJMDesa PALING SEDIKIT MEMUAT :  PENJABARAN VISI DAN MISI KADES TERPILIH;  ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DGN MEMPERHATIKAN : ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB./KOTA  RANC. RKPDesa MERUPAKAN PENJABARAN DARI RANC. RPJMDesa UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.  RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA

54 54 RPJMDesa  MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA  RANCANGAN RPJMDesa MEMUAT :  VISI DAN MISI KEPALA DESA;  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA  DISUSUN DGN MEMPERTIMBANGKAN :  KONDISI OBJEKTIF DESA  PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA:  DITETAPKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK PELANTIKAN KEPALA DESA  DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA RPJMDesa  MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA  RANCANGAN RPJMDesa MEMUAT :  VISI DAN MISI KEPALA DESA;  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA  DISUSUN DGN MEMPERTIMBANGKAN :  KONDISI OBJEKTIF DESA  PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA:  DITETAPKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK PELANTIKAN KEPALA DESA  DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA

55 55 RKPDesa  PENJABARAN DR RPJMDesa 1 (SATU) TAHUN  RANCANGAN MEMUAT :  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  URAIAN PALING SEDIKIT BERISI :  EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA  PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA OLEH : DESA; MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA; DESA ATAS KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB./KOTA PELAKSANA KEGIATAN DESA YG TERDIRI ATAS UNSUR PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA RKPDesa  PENJABARAN DR RPJMDesa 1 (SATU) TAHUN  RANCANGAN MEMUAT :  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  URAIAN PALING SEDIKIT BERISI :  EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA  PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA OLEH : DESA; MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA; DESA ATAS KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB./KOTA PELAKSANA KEGIATAN DESA YG TERDIRI ATAS UNSUR PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA

56 56 LANJUTAN RKPDesa  DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN INFORMASI DARI PEMDA KAB./KOTA BERKAITAN DGN :  PAGU INDIKATIF DESA  RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH, PROV., KAB./KOTA  DISUSUN MULAI BULAN JULI TAHUN BERJALAN  DITETAPKAN DGN PERDES PALING LAMBAT BULAN SEPTEMBER TAHUN BERJALAN  DASAR PENETAPAN APBDesa LANJUTAN RKPDesa  DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN INFORMASI DARI PEMDA KAB./KOTA BERKAITAN DGN :  PAGU INDIKATIF DESA  RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH, PROV., KAB./KOTA  DISUSUN MULAI BULAN JULI TAHUN BERJALAN  DITETAPKAN DGN PERDES PALING LAMBAT BULAN SEPTEMBER TAHUN BERJALAN  DASAR PENETAPAN APBDesa

57 57 LANJUTAN RKPDesa DAPAT  DILUAR RANC. RKPDesa YG TELAH DITETAPKAN, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMDA KAB./KOTA;  DALAM HAL TTT, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMERINTAH DAN PEMDA PROV., HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA;  USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KPD PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROV.;  USULAN PEMERINTAH DESA DIHASILKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMB. DESA;  APABILA USULAN DISETUJUI, DIMUAT DLM RKPDesa TAHUN BERIKUTNYA LANJUTAN RKPDesa DAPAT  DILUAR RANC. RKPDesa YG TELAH DITETAPKAN, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMDA KAB./KOTA;  DALAM HAL TTT, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMERINTAH DAN PEMDA PROV., HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA;  USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KPD PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROV.;  USULAN PEMERINTAH DESA DIHASILKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMB. DESA;  APABILA USULAN DISETUJUI, DIMUAT DLM RKPDesa TAHUN BERIKUTNYA

58 58  RPJMDesa DAN/ATAU RKPDesa, DAPAT DIUBAH DALAM HAL :  TERJADI PERISTIWA KHUSUS, SEPERTI : BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN/ATAU KERUSUHAN SOSIAL YG BERKEPANJANGAN;  PERUBAHAN MENDASAR DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMDA PROV., DAN/ATAU PEMDA KAB./KOTA.  DIBAHAS & DISEPAKATI DALAM MUSRENBANGDES;  DITETAPKAN DALAM PERATURAN DESA.

59 59


Download ppt "1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google