Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN oleh: LENNY N. ROSALIN Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN oleh: LENNY N. ROSALIN Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN oleh: LENNY N. ROSALIN Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 8 September2014 1

2 Argumentasi Menghadapi Masa Depan SDM berkualitas Produktifitas Inovasi dan Kreatifitas Anak berkualitas Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Produktifitas Nasional dan Daya saing Pendapatan National Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi Nasional Investasi Fisik dan Sosial Investasi SDM Eksistensi dan Kemajuan Bangsa 2

3 Jumlah dan Sebaran Anak Perkiraan Jumlah Anak – SP 2010: 83,1 juta (meningkat dari 74 juta pada 2000) – Susenas 2009: 79,4 juta (51,4% L; 48,6% P) – Susenas 2012: 84,36 juta (51,5% L, 48,5% P) Sebaran anak – Susenas 2009: 54% (desa), 46% (kota) – Susenas 2012: 51% (desa), 49% (kota) Hampir 50% anak ada di perkotaan 3

4 Sebaran Anak Menurut Provinsi 4 15,6 juta Sumber: Susenas 2009 dan 2012 (diolah Semeru)

5 PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik, KIA, Gizi Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Kesehatan Reproduksi, Gizi 5

6 ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak HAK ANAK Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

7 Konvenan tentang Hak sipil dan Politik International Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) Ratifikasi : UU No. 12 Tahun 2005 Convention on the Rights of the Child (KHA) Ratifikasi: Keppres No. 36 Tahun 1990 Kovenan Hak-Ekonomi, Sosial dan Budaya / Kovenan tentang Hak EKOSOB Ratifikasi : UU No. 11 Tahun 2005 Universal Declaration of Human Rights 7 World Fit for Children Dunia Layak Anak UU 23/2002 Perlindungan Anak IDOLA Indonesia Layak Anak PROVILA Provinsi Layak Anak KLA Kab/Kota Layak Anak Mempunyai 3 Optional Protokol: 1.Protokol KHA tentang Prostitusi, Pornografi Anak, dan Perdagangan Anak (UU 10/2012) 2.Protokol KHA tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (UU 9/2012) 1.Protokol KHA tentang Prosedur Komunikasi

8 KEWAJIBAN NEGARA 8 1. Memenuhi semua hak anakanak 2. Melindungi semua anak 3. Menghormati pandangan anak KONSEKUENSI NEGARA 1. Membuat aturan hukumhukum 2. Mensosialisasikan KHA hingga ke anak 3. Membuat Laporan Berkala

9 5 KLUSTER “HAK ANAK” (sesuai Konvensi Hak Anak) 1.Hak Sipil dan Kebebasan 2.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3.Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4.Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 5.Perlindungan Khusus Konvensi Hak Anak diratifikasi Indonesia melalui Keppres 39/1990 9

10 Bagaimana “menjabarkan” KHA ke dalam dimensi “wilayah” di era otda? 10 Kabupaten Layak Anak (KLA)

11 Apa? 11 kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

12 DUNIA Layak Anak (World Fit for Children) INDONESIA Layak Anak (IDOLA) KABUPATEN/KOTA Layak Anak (KLA) KECAMATAN Layak Anak KELURAHAN/DESA Layak Anak KELUARGA Ramah Anak ANAK PROVINSI Layak Anak 12 RW dan RT Layak Anak Kampung Ramah Anak (KRA)

13 Kab/Kota Hijau Kab/Kota Aman Bencana Kab/Kota Sehat Kab/Kota Layak Anak (KLA) Kab/Kota Peduli HAM Kab/Kota Inklusi “Sistem Kab/Kota” di Indonesia 13

14 Sesmen D5D3D4 Asdep PKLA PAKAR ANAK FORUM ANAK DUNIA USAHA LEMBAGA YUDIKATIF PERGURUAN TINGGI LEMBAGA MASYARAKAT Asde p HSA Dir PPK Kem dagri Dir PPI Kem Komi nfo KPI Kem huk ham Kem sos Kem kes PolriPolri Dir PMP Kom info Dir PT Kom info Perp ust Nasi onal Dir PWN I Keml u Dir Pe Kem dagri Asde p LPNL Kem enag BKKB N Asde p PA Kem enko Kesr a Kem enlu Kem ensos Dir KGM Bappe nas BKKB N Kemkes Asedep PHKA Kemsos BNN Kem PU BPOM Kemend ikbud Asdep PHPA Kominf o Perpust Nasiona l Polri Kemenp era Kemhu b Kem PU Kemagr i Dir Dik Bappen as Kasubid Kemena g Kemsos KLH Kembu d par Dir KP3A Asdep MSA Asd ep KT A Asdep ABH Asdep ABK Sdep PKPO KPAI Polri Kemnaker trans Kemsos Kemhukh am PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA LEMBAGA LEGISLATIF STAKEHOLDERS MAPPING 24 K/L 104 Es II 14

15 Sebelum KLA Hak Pengasuhan Hak Sipil Perlindungan khusus TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI (31 indikator) Hak Pendidikan KLA Hak Kesehatan

16 16 Dunia Layak Anak (World Fit for Children) Indonesia Layak Anak (IDOLA) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan & PNNL 5 KLASTER HAK ANAK oleh Masyarakat oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif oleh Dunia Usaha oleh Pemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota oleh Pemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota KELUARGA ANAK TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK PTPPO PNNL: Penanaman Nilai-Nilai Luhur PTPPO: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ABH: anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil PNNL: Penanaman Nilai-Nilai Luhur PTPPO: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ABH: anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil Provinsi Layak Anak

17 Indikator PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) 17

18 Peraturan Menteri PP-PA No. 12/2011: Indikator KLA Indikator KLA adalah variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. 18

19 INDIKATOR KLA Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan 31 Indikator KLA meliputi : 1.penguatan kelembagaan  7 indikator 2. klaster hak anak  5 klaster: 24 indikator 19

20 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTE- RAAN PENDIDIKAN, PEMANFAAT- AN WAKTU LUANG DAN KEG. BUDAYA HAK SIPIL DAN KEBEBASAN LING. KELUARGA DAN PENG. ALTERNATIF PERLINDUNG AN KHUSUS PENGUATAN KELEMBA- GAAN Akta Kelahiran Informasi Layak Anak Kelompok/Forum Anak Angka Gizi Buruk Cakupan Imunisasi Tersedia Ruang Laktasi Cakupan ASI Eksklusif Layanan Kespro PAUD Wajib Belajar 12 th Sekolah Ramah Anak Rute Aman ke/dari Sekolah Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif ramah anak ABH ditangani dengan Restorative Justice Anak yg memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan Penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak Tidak ada pekerja anak Kebj. Pemenuhan Hak Anak, Anggaran unt Pemenuhan Hak Anak, Kebj. yg mendapatkan masukan dr Forum/Kelompok Anak, Tersedia SDM terlatih KHA, Tersedia Data Anak, Keterlibatan Lembaga Masy/Dunia Usaha/dll dlm pemenuhan hak anak Kawasan tanpa rokok Tersedia Lembaga Konsultasi Keluarga Rumah Tangga dng akses air bersih Tidak ada Pernikahan Usia Dini Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak Angka Kematian Bayi Anak dr keluarga miskin yg memperoleh akses peningkatan kesejahteraan 20 Puskesmas Ramah Anak

21 2009 Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Kebijakan KLA 2009 Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Kebijakan KLA 2010 KLA menjadi salah satu program perioritas presiden yang tertuang dalam INPRES 01 tahun PERMEN 13/2010 PERMEN 14/ KLA menjadi salah satu program perioritas presiden yang tertuang dalam INPRES 01 tahun PERMEN 13/2010 PERMEN 14/ Peraturan Menteri PP dan PA No 11 Tahun 2011 Peraturan Menteri PP dan PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA Peraturan Menteri PP dan PA No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman KLA 2009(pengganti Permen PP No 2 tahun 2009 Peraturan Menteri PPPA No 14 Tahun Peraturan Menteri PP dan PA No 11 Tahun 2011 Peraturan Menteri PP dan PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA Peraturan Menteri PP dan PA No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman KLA 2009(pengganti Permen PP No 2 tahun 2009 Peraturan Menteri PPPA No 14 Tahun Indikator KLA terintegrasi dalam perubahan Permendagri ttg EKPD Indikator KLA terintegrasi kedalam ASIA 2012 Indikator KLA terintegrasi dalam perubahan Permendagri ttg EKPD Indikator KLA terintegrasi kedalam ASIA 2011 Pengembangan KLA di 35 Kab/kota 2011 Pengembangan KLA di 35 Kab/kota Tahun 2014 diharapkan 100 kab/kota Menuju KLA untuk mempercepat pemenuhan hak anak MILESTONES Layak Anak (KLA) MILESTONES Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2010 Pengembangan KLA di 20Kab/Kota Pengembangan KLA di 20Kab/Kota Pengembangan KLA di 60 Kab/kota 2012 Pengembangan KLA di 60 Kab/kota 2013 Pengembangan KLA di 90 Kab/kota 2013 Pengembangan KLA di 90 Kab/kota 2006 Pengembangan KLA dimulai dengan mengembangk an di 5 kab/kota 2006 Pengembangan KLA dimulai dengan mengembangk an di 5 kab/kota 2008 Pengembangan KLA di 10 Kab/Kota percontohan 2008 Pengembangan KLA di 10 Kab/Kota percontohan

22 Perkembangan KLA di Indonesia Tahun

23 23 Jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi KLA dan Kab/Kota yang telah mendapatkan Award

24 AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 23. HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS Negara peserta mengakui Hak-hak anak Cacat untuk menikmati secara penuh kehidupannya :  Martabat  Meningkatkan rasa percaya diri  Partisipasi aktif di dalam masy. Hak anak cacat atas perawatan khusus Menjamin tersedianya kebutuhan khusus anak cacat  Pendidikan  Pelatihan  Pelayanan kesehatan  Pelayanan rehabilitasi  Persiapan kerja  Kesempatan rekreasi  Kerjasama internasional

25 AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 6. (2) Child’s Right to life and Maximum Survival and Development Negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin Pasal 26. Hak anak untuk mendapatkan Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan Mengakui hak anak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial Melaksanakan realisasi penuh atas hak ini

26 Pasal 24. Hak anak untuk mendapatkan Kesehatan dan layanan kesehatan Hak anak untuk menikmati standard kesehatan yang tertinggi Menjamin akses kesehatan tak tercabut Implementasi sepenuhnya atas hak ini khususnya :  Mengurangi angka kematian bayi dan anak  Menjamin bantuan medis dan kesehatan/PHC  Memerangi penyakit dan malnutrisi  Menjamin perawatan kesehatan bagi para ibu ketika sebelum dan sesudah melahirkan  Menjamin pendidikan kesehatan : o Preventif o Bimbingan dan o Pelayanan KB dan orangtua  Kerjasama internasional AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE

27 Pasal 27. (1-3) Child’s Right to an Adequate Standard of Living Mengakui hak anak atas standard kehidupan yang layak bagi perkembangannya :  Fisik  Mental  Spiritual  Moral  Sosial Negara harus mengambil langkah langkah untuk membantu orangtua dalam mengimplementasikan ini :  Gizi  Pakaian dan  Perumahan AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE

28 18. (3) Parent’s Joint Responsibilities, Assisted by the State Orangtua/Wali bertanggung jawab membesarkan dan mengembangkan anak Negara memberi bantuan kepada orangtua/wali yang syah Menjpamin anak (orangtua yang bekerja) berhak memeroleh manfaat dan jasa pemeliharaananak AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE

29 Indikator KLA untuk KLASTER 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1.Angka Kematian Bayi) 2.Prevalensi kekurangan gizi pada balita 3.% Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 4.Jumlah Pojok ASI 5.% Imunisasi dasar lengkap 6.Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental 7.Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan 8. % Rumah tangga dengan akses air bersih 9.Tersedia kawasan tanpa rokok 29

30 FAKTA PEMENUHAN HAK ANAK DIBIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 30

31 PERMASALAHAN Angka kematian bayi dan balita masih tingg;  (2009:34, 2012:32 dan target 2014:24) ??? Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi; Cakupan ASI masih rendah; Cakupan imunisasi masih rendah; Masih minimnya pelayanan kesehatan yang ramah anak; – Masih banyak kantin di sekolah yang belum menyediakan pangan jajanan anak sekolah yang aman dikosumsi anak  25 % Keracunan (KLB) terjadi di Sekolah – Periode Tahun Pangan Jajanan Tidak Memenuhi Syarat berkisar 24 – 44 % Masih banyaknya anak berkebutuhan khusus belum mendapatkanakses pemerataan pada layanan kesehatan. Masih rendahnya continum of care bagi anak, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus 31

32 32 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Menurut Tipe Daerah Dan Jenis Kelamin, 2012 Sumber: Diolah dari Susenas 2012, BPS

33 Isu Baru Stunting (anak pendek) 33 NoPenyebab Langsung(%)Penyebab Tidak Langsung 1Konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi Kemiskinan yang menyebabkan akses terhadap pangan di rumah tangga sulit dicapai Kkal/kapita/hari14,65 (2011) Kkal/kapita/hari60,03 (2011) 2Penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular terutama diare, cacingan dan penyakit pernapasan akut (ISPA). Rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi, buruknya kualitas lingkungan hidup (merokok, sirkulasi udara dalam rumah) dan kurangnya perilaku hidup sehat (sulit air minum dan sanitasi yang layak) - Diare (angka kesakitan)411 per 1000 penduduk (2010) - Kecacingan (prevalensi) pada anak SD31,8 (2007) - Penyakit pernapasan akut (ISPA). 3Ketersedian pangan di keluargaKualitas pola asuh, akses pangan keluarga dan pelayanan kesehatan yang dipengaruhi tingkat pendidikan, pendapatan, akses informasi tentang gizi dan kesehatan - Kurangnya ASI Eksklusif (bayi 0—6 bulan) 42 (2012) - Kurangnya MP-ASI (bayi 6—23 bulan)

34 34 PUSKESMAS RAMAH ANAK

35 Ruang Pelayanan Anak 35

36 Ruang Laktasi 36

37 Alat Permainan Edukatif 37

38 38 Contoh-contoh Fasilitas Bandara Narita yang ramah Anak

39 39


Download ppt "KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN oleh: LENNY N. ROSALIN Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google