Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Jogjakarta, 5 Desember 2014 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Jogjakarta, 5 Desember 2014 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER."— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Jogjakarta, 5 Desember 2014 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN)

2 Kebijakan BOS Pemerintah dan Pemda wajib beri layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dikdas (SD/SMP) serta satuan pendidikan lain yg sederajat. UU No.20 Tahun 2003 Ttg Sistem Pendidikan Nasional UU No.20 Tahun 2003 Ttg Sistem Pendidikan Nasional Setiap WN berusia 7-15 tahun wajib ikut pendidikan dasar Pemerintah dan Pemda jamin wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa biaya. Amanat Konsekwensi Sejak 2009, perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Sejak Juli 2005, berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 tahun. Peru- bahan Semula Implementasi BOS 2

3 Meringankan beban masy thdp pembiayaan pendidikan dlm rgk WAJAR 9 Tahun yg bermutu. UMUMUMUM KHUSUSKHUSUS Membebaskan pungutan bagi siswa SD/SDLB dan SMP/ SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan di sekolah negeri dan swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Lanjutan ……. 3 Pasal 49 ayat (3) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebutkan Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TUJUAN

4 Dasar Hukum Pengelolaan Dana BOS PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BOS PERMENDIKBUD TENTANG JUKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS YANG DITETAPKAN SETIAP TH TA 2014 BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 101 TAHUN 2013 PERMENKEU TENTANG PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI BOS YANG DITETAPKAN SETIAP TAHUN TA 2014 BERDASARKAN PERMENKEU NOMOR 201/PMK.07/2013

5 Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Rekening Satuan Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta) Rekening Satuan Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta) HIBAH 2012 sd Sekarang 5 Penyaluran Dana BOS 2011 Satuan Pendidikan Dasar Negeri Rek Satuan Pendidikan Dasar Swasta hibah Program/ Kegiatan Menteri Keuangan Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota

6 PERDA TTG APBD + PERGUB PENJABARAN APBD TELAH DITETAPKAN BELUM DITETAPKAN PENYALURAN BOS PMK TENTANG ALOKASI BOS PENERBITAN PERGUB SEBAGAI DASAR PENGELUARAN BOS PENGANGGARAN DAN PENYALURAN JML SESUAI PMK JML TDK SESUAI PMK PERUBAHAN PERGUB TTG PENJABARAN APBD

7 KAS UMUM NEGARA Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi SATDIKDAS SKPD Pendidikan Provinsi Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK alokasi dana BOS Permendikbud: Satdikdas, nama bank, no. rekening dan alokasi, per-Kab/Kota Permendagri Pedoman Pengelolaan BOS SKPD Pendidikan Kab/Kota NPH BOS ditandatangani Kepgub daftar penerima dan jumlah BOS Swasta Negeri MEKANISME PENYALURAN DANA BOS (Permendagri No. 62/2011) 7 Transfer ke rekening satuan pendidikan dasar dgn Mekanisme HIBAH (paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD)

8 Tahapan Penyaluran Menteri Keuangan Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Rekening Satuan Pendidikan Dasar Triwulan I Paling lambat 14 hari kerja setelah Permenkeu diundangkan Triwulan I Paling lambat 14 hari kerja setelah Permenkeu diundangkan Triwulan II Paling lambat 7 hari kerja pada awal April Triwulan II Paling lambat 7 hari kerja pada awal April Triwulan III Paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli Triwulan III Paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli Triwulan IV Paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober Triwulan IV Paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 7 hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Daerah 7 hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Daerah Dlm hal Satdikdas berada di wil terpencil pd Kab tertentu, Penyaluran dilakukan setiap 2 triwulan

9 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOS SKPD Pendidikan Kab/Kota Laporan penggunaan BOS 5 Januari Kepala Satuan Pendidikan Dasar 9 Ka SKPD Pendidikan Provinsi Gubernur Bupati/ Walikota Bupati/ Walikota PPKD PROV Rekap laporan penggunaan BOS 10 Januari Obyek Pemeriksaan Bukti-Bukti Pengeluaran Lengkap dan Sah disimpan oleh Penerima BOS Bertanggungjawab secara formal dan material Dalam hal BOS Satdikdas Negeri menghasilkan aset tetap dilaporkan ke Bup/Wlkt Dicatat sbg Brg Milik Daerah

10 1.Dalam rangka pengelolaan Dana BOS telah ditetapkan Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. 2.Sejak 2012, penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Prov. utk selanjutnya diteruskan scr lsng ke setiap Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) baik negeri maupun swasta dlm bntk hibah. Dasar: Pasal 28 Ayat (9) UU No.22/2011 ttg APBN TA 2012 (berlaku hanya utk APBN TA 2012) 3.IPSAP No 2 Tahun 2012 ttg pengakuan pendapatan yg diterima pada RKUN/RKUD: Interpretasi No. 3 disebutkan bahwa: “Pendapatan kas, diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD. Pada kondisi ini pendapatan diterima langsung dan digunakan untuk operasional entitas penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan tidak dilaporkan kepada BUD. Contoh: Hibah langsung dana yang diterima oleh suatu satuan kerja yg menjadi bagian dari entitas pelaporan yg kemudian langsung digunakan tanpa disetor ke RKUN/RKUD”, diakui sebagai pendapatan pada RKUN/RKUD. Revisi Permendagri No. 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS (1) Latar Belakang: 10

11 4.Pertanyaan BPK RI kepada beberapa Pemda. 5.Hasil Sidang DPOD merekomendasikan: “Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pegelolaan BOS perlu segera direvisi untuk memberikan payung hukum terhadap pengelolaan Dana BOS di daerah, serta meningkatkan bentuk regulasinya menjadi Peraturan Presiden, dengan memperhatikan perkembangan revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, serta menunjuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden dimaksud”. 6. Ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yg dikelola oleh BUD. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah Lanjutan ………. 11

12 MEKANISME PENYALURAN DANA BOS + Pengadministrasian di Kab/Kota (Revisi) KAS UMUM NEGARA Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi SATDIKDAS SKPD Pendidikan Provinsi Transfer ke rekening satuan pendidikan dasar. dgn Mekanisme HIBAH (paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD) Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK alokasi dana BOS Permendikbud: Satdikdas, nama bank, no. rekening dan alokasi, per-Kab/Kota PERPRES ttg Pengelolaan BOS SKPD Pendidikan Kab/Kota NPH BOS ditandatangani Kepgub daftar penerima dan jumlah BOS APBD KAB/KOTA APBD KAB/KOTA Penerimaan dan Pengeluaran, dilakukan pencacatan dan pengesahan oleh BUD TEMBUSAN LAPORAN Swasta Negeri 12 Revisi Permendagri No. 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS (3) Ref: Prepres 32/2014 ttg Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamkesnas pada FKTP Milik Daerah Ref: Prepres 32/2014 ttg Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamkesnas pada FKTP Milik Daerah UU 23/ 2014

13 Struktur Rancangan Perpres  KETENTUAN UMUM  PENGELOLAAN BOS a)Perencanaan b)Penganggaran c)Pelaksanaan dan Penatausahaan d)Pertanggungjawaban e)Pengawasan  PEMANFAATAN DANA  TIM MANAJEMEN  KETENTUAN PERALIHAN  KETENTUAN PENUTUP 13

14 Mekanisme Perencanaan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Provinsi Kemendikbud Kemenkeu 14 Dasar Penganggaran dalam APBD Permendikbud Alokasi Dana BOS -Berdasarkan Provinsi/Kab/Kota; -Berdasarkan sekolah Negeri/Swasta Permendikbud Alokasi Dana BOS -Berdasarkan Provinsi/Kab/Kota; -Berdasarkan sekolah Negeri/Swasta Rencana Pendapatan BOS Rencana Belanja BOS Rencana Belanja BOS Besaran BOS Jumlah Siswa Jumlah Siswa Sbg dasar Satuan Pendidikan Dasar Alokasi Dana BOS Berdasarkan Provinsi PMK menetapkan menyampaikan Merekap data di wilayahnya Merekap data Nasional Dana BOS dalam APBD Prov Dana BOS dalam APBD Kab/Kota Konsep ….

15 Pendapatan Daerah (Pasal 285 UU 23/2014) PAD 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Daerah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Transfer Antar- Daerah 1.Dana Perimbangan: a.DBH b.DAU, dan c.DAK 2.Dana Otsus 3.Dana Keistimewaan 4.Dana Desa 1.Pendapatan Bagi Hasil 2.Bantuan Keuangan LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan per- UU-an

16 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA MODAL PROGRAM ………………….. KEGIATAN …………………… 1. BELANJA PEGAWAI 2. BELANJA BAGI HASIL 3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 4. BELANJA BUNGA 5. BELANJA HIBAH & BANSOS 6. BELANJA SUBSIDI 7. BELANJA TIDAK TERDUGA

17 PENGANGGARAN PADA APBD PROVINSI PENDAPAT AN kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Hibah, obyek pendapatan Hibah BOS dari Pemerintah, dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar. BELANJA kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar swasta kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada Sakdikdas milik Kabupaten/Kota berkenaan kelompok belanja langsung, jenis belanja BOS, obyek belanja BOS dan rincian obyek belanja BOS untuk satuan pendidikan dasar negeri yang menjadi kewenangan Provinsi (SKPD yg membidangi pendidikan) kelompok belanja langsung, jenis belanja BOS, obyek belanja BOS dan rincian obyek belanja BOS untuk satuan pendidikan dasar negeri yang menjadi kewenangan Provinsi (SKPD yg membidangi pendidikan) SATDIKDA S PROVINSI Cat: Penganggaran diuraikan dlm SE MDN SATDIKDA S SWASTA SATDIKDA S KAB/KOT A Alternatif 1

18 PENGANGGARAN PADA APBD PROVINSI PENDAPAT AN kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Lain2 Pendapatan sesuai ketentuan per-UU-an, dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar. BELANJA kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar swasta SATDIKDA S PROVINSI Cat: Penganggaran diuraikan dlm SE MDN SATDIKDA S SWASTA SATDIKDA S KAB/KOT A Alternatif 2 kelompok belanja langsung, jenis belanja BOS, obyek belanja BOS dan rincian obyek belanja BOS untuk satuan pendidikan dasar negeri yang menjadi kewenangan Provinsi (SKPD yg membidangi pendidikan) kelompok belanja langsung, jenis belanja BOS, obyek belanja BOS dan rincian obyek belanja BOS untuk satuan pendidikan dasar negeri yang menjadi kewenangan Provinsi (SKPD yg membidangi pendidikan) kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada Sakdikdas milik Kabupaten/Kota berkenaan Konsep ….

19 PENGANGGARAN PADA APBD KAB/KOTA PENDAPATAN kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari Provinsi, dan rincian obyek pendapatan hibah BOS Pada SKPD Pendidikan Kab/Kota kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari Provinsi, dan rincian obyek pendapatan hibah BOS Pada SKPD Pendidikan Kab/Kota BELANJA kelompok belanja langsung; jenis belanja pegawai, barang/jasa, modal; obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal ; dan rincian obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal. Alternatif 1 Konsep ….

20 PENGANGGARAN PADA APBD KAB/KOTA PENDAPATAN BELANJA kelompok belanja langsung; jenis belanja pegawai, barang/jasa, modal; obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal ; dan rincian obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal. kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Lain2 Pendapatan sesuai ketentuan per-UU-an, dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar. Alternatif 2 Konsep ….

21 Mekanisme Penyaluran 21 Kemenkeu Provinsi Satuan Pendidikan Dasar Negeri Milik Provinsi Kabupaten /Kota Satuan Pendidikan Dasar Swasta Hibah Bukti Transfer hibah kepada Satdikdas lingkup Kab/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota Satuan Pendidikan Dasar Negeri Milik Kab/Kota Gub. menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satdikdas yg mjd dasar penyaluran BOS ke rek.kas masing-masing satdikdas Prog/KegHibah Penyaluran BOS dari Prov. kpd satdikdas Swasta & Neg.K/K dilakukan setelah ttd NPH BOS Konsep ….

22 Mekanisme Pelaporan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban SPD Negeri (Kewenangan Provinsi) Dinas Pendidikan Provinsi PPKD Bertanggung jawab secara formal dan material Laporan realisasi pendapatan dan belanja per bulan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Bendahara Satuan Pendidikan Dasar realisasi triwulan + Pernyataan Tanggungjawab SP3B SP2B 22 Catatan: SP2B: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP3B: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Format pelaporan dalam bentuk sederhana akan diatur lebih lanjut dalam SE Belanja BOS yang menghasilkan aset tetap dicatat sebagai aset milik daerah Konsep ….

23 Mekanisme Pelaporan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban SPD Negeri (Kewenangan Kab/Kota) Dinas Pendidikan Kab/Kota PPKD Bertanggung jawab secara formal dan material Laporan realisasi pendapatan dan belanja per triwulan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Bendahara Satuan Pendidikan Dasar realisasi triwulan + Pernyataan Tanggungjawab SP3B SP2B 23 Catatan: SP2B: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP3B: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Format pelaporan dalam bentuk sederhana akan diatur lebih lanjut dalam SE Belanja BOS yang menghasilkan aset tetap dicatat sebagai aset milik daerah Dinas Pendidikan Provinsi Gubernur Konsep ….

24 Mekanisme Pelaporan SPD Swasta (Kewenangan Kab/Kota) Dinas Pendidikan Kab/Kota Bertanggung jawab secara formal dan material Kepala Satuan Pendidikan Dasar Bendahara Satuan Pendidikan Dasar 24 Dinas Pendidikan Provinsi Bupati/Walikota Gubernur Konsep ….

25 Mekanisme Pelaporan SPD Swasta (Kewenangan Provinsi) Bertanggung jawab secara formal dan material Kepala Satuan Pendidikan Dasar Bendahara Satuan Pendidikan Dasar 25 Dinas Pendidikan Provinsi Gubernur Konsep ….

26 TERIMA KASIH TERIMA KASIH

27 B I O D A T A Nama:SLAMET SUDARSO Jabatan:Kasubdit Dana Otsus dan Dana Transfer Lainnya Lainnya Unit Org: Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Keungan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Telp Ktr & HP:(021) &


Download ppt "DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Jogjakarta, 5 Desember 2014 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google