Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Disampaikan dalam Sosialisasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Disampaikan dalam Sosialisasi."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Disampaikan dalam Sosialisasi BOS TA 2015 (Bidakara & Sahid Jaya) Jakarta, 2 Desember2014

2 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3.PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 4.PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5.PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6.Perpres 162/2015 tentang Rincian APBN TA 2015; 7.PMK yang mengatur mengenai penyaluran BOS. Dasar Hukum BOS 2

3 L ATAR BELAKANG UU 20/2003 ttg Sisdiknas : setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yg diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah maupun masyarakat Untuk itulah : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non- personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar

4 Kebijakan BOS 1.Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. 2.Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk:  Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan  Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3.Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). 4.Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5.Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. 4

5 Rp800 Ribu /Siswa/ Tahun Rp1 Juta /Siswa/ Tahun SD/SDLB KABUPATEN/ KOTA SMP/SMPLB/SMPT KABUPATEN/KOTA 5 BOS Naik dr Rp580 ribu pada th 2014 Naik dr Rp710 ribu pada th 2014

6 Pagu Nasional Dalam APBN Rp BOS di Daerah Tidak Tepencil Rp BOS di Daerah Tepencil Rp Dana Cadangan BOS Rp Alokasi BOS TA 2015 Kebijakan alokasi BOS TA 2015 untuk Daerah Otonom Baru: Penetapan alokasi BOS per daerah induk/DOB akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pembagian data jumlah siswa antara daerah induk dan DOB.

7 Perkembangan Alokasi BOS TA TAHUNBOSBUFFER FUNDTOTAL BOS

8 APBD PROVINSI Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Ditetapkan dalam Peraturan Presiden: Perpres 162/2014 tentang Rincian APBN 2015 Rincian Alokasi BOS untuk satuan pendidikan dasar masing-masing kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Kemendikbud. APBN Komponen Transfer ke Daerah 8

9 9 Untuk BOS Tahun 2014 diatur dalam PMK yang mengatur mengenai alokasi BOS, yaitu PMK 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS TA 2014 Untuk BOS tahun 2015: Rincian Alokasi diatur dalam Perpres 162/2014 tentang rincian APBN TA 2015 (Lampiran XXI  berisi hanya rincian alokasi saja, tidak ada norma pengaturan) Pengaturan mengenai mekanisme penyaluran/pelaporan BOS diatur dalam PMK yg mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana transfer ke daerah dan dana desa  Revisi PMK 183/PMK.07/2013 (proses final, akan segera ditetapkan) Substansi RPMK revisi dimaksud, khususnya yg terkait dg BOS, relatif tidak banyak berubah

10 1 Minggu ketiga Januari 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan I Berakhir I 7 Hari Kerja Awal April 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan II Berakhir II 7 Hari Kerja Awal Juli 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan III Berakhir III 7 Hari Kerja Awal Oktober 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 14 Hari Kerja Sebelum 31 Des IV 1 3 Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi. Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah. Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud. Periode Penyaluran Triwulan

11 1 Minggu ketiga Januari 7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah 7 Hari Kerja Sebelum Semester I Berakhir I 7 Hari Kerja Awal Juli 7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah 14 Hari Kerja Sebelum 31 Des II Periode Penyaluran Semester Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi. Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah. Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud. 2

12 Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Triwulan berikutnya. TRIWULAN I, II, III Diperhitungkan dalam penyaluran Triwulan I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud. TRIWULAN IV Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Semester berikutnya. SEMESTER I Diperhitungkan dalam penyaluran Semester I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud. SEMESTER II 12 (Kurang Salur) Rekomendasi kurang salur yg diterima Kemenkeu dari Kemendikbud (rekomendasi disampaikan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya Tw berjalan) menjadi dasar penyaluran dana cadangan kepada Propinsi

13 A KPPN Jkt II Kas Provinsi KPA DJPK Rek. SD Bank Rek. SD Rek. SMP A A B B B B B Keterangan: Mekanisme transfer per Triwulan, ¼ atau ½ dari Alokasi Dana BOS. Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD. A B Penyaluran Bos per Triwulan/Semester 13

14 KPA DJPK KPPN Jkt II Kas Provinsi Rek. SD Bank Rek. SD Rek. SMP C C D D D D D Keterangan: A.Perhitungan Kurang /Lebih Salur. B.Rekomendasi kurang/lebih salur. C.Mekanisme transfer per Triwulan. D.Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD. Penyaluran Dana Cadangan Bos per Triwulan/Semester Pemprov Kemdikbud A B C 14

15 PROVINSI Laporan BOS Laporan Realisasi Penyaluran BOS Laporan Realisasi Penyerapan BOS Kemdikbud cq.DJPDKemenkeu cq.DJPK Rekomendasi Kurang/Lebih Salur 15 Dokumen: Realisasi Penyaluran Dana BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/ Semester. Realisasi Penyaluran Dana Cadangan BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/Semester. Dokumen: Kurang Salur /Lebih Salur Dana Bos, Jumlah Siswa.

16  Kurang Salur /Lebih Salur  terjadi karena perubahan jumlah siswa.  Buffer Fund  anggaran yang disediakan diluar BOS yang telah diperkirakan perhitungan per daerah berdasarkan perkiraan jumlah murid.  Kurang Salur  dibayarkan menggunakan Buffer Fund.  Lebih Salur  Diperhitungkan pada penyaluran triwulan/semester berikutnya. Buffer Fund Penyelesaian Kurang Salur dan Lebih Salur

17 TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Disampaikan dalam Sosialisasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google