Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KPP PRATAMA DEMAK DI DIKPORA KAB. DEMAK 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KPP PRATAMA DEMAK DI DIKPORA KAB. DEMAK 2015."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KPP PRATAMA DEMAK DI DIKPORA KAB. DEMAK 2015

2 Pengantar Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Dalam struktur APBN porsi penerimaan pajak sebesar 78% dari total pendapatan negara Minyak tidak lagi menjadi andalan penerimaan negara

3 PAJAK 3 Investasi dalam rangka menjaga : - KEDAULATAN NEGARA (state soverignity) - PEMBANGUNAN NASIONAL (national development) - GENERASI PENERUS (next generation)

4 4 Masyarakat Wajib PajakPajak Kas Negara APBN/APBDProyek Uang beredar Siklus Kesejahteraan

5 SKEMA PERPAJAKAN DANA BOS Gaji/Honor/Penghasi lan dgn nama apapun Belanja Barang Sewa/Belanja Jasa PPh PASAL 21 PPN/PPnBMPPN PPh PASAL 23/ PPh FINAL Benda- hara BOS PPh PASAL 22 Dengan PMK 154/PMK.03/ 2010, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS dikecualikan dari pemungutan PPh Ps 22

6 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Honor kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS, honor koreksi ujian, honor penyusunan rapor siswa, honor jam mengajar tambahan PENGHASILAN KENA PAJAK PTKP DIKURANGI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATURPENGHASILAN TIDAK TERATUR Penghasilan rutin Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jumlah sebulan kurang dari Rp Jumlah sebulan lebih dari Rp Tidak terhutang PPH Penghasilan sebulan x 12 PPh terhutang (sesuai tarif Ps 17 UU PPh PPh Sebulan = dibagi 12 PNS NON PNS PNS Gol I, IIPNS Gol IIIPNS Gol IV Dipotong PPh Ps 21 : 0% dari jumlah bruto FINAL Dipotong PPh Ps 21 : 5% dari jumlah bruto FINAL Dipotong PPh Ps 21 : 15% dari jumlah bruto FINAL Dipotong PPh Ps 21 : 5% dari jumlah bruto

7 Uraian PTKP Mulai s.d PTKP Mulai (PMK-162/PMK.11/2012) SETAHUN(Rp)SEBULAN(Rp)SETAHUN(Rp)SEBULAN(Rp) UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) , , , ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) , , , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) , , , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) , , , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) , , , , ,- PTKP dan TARIFNO Lapisan Penghasilan Tarif 1.S.d. Rp ,-5% 2.Di atas Rp ,- s.d. Rp % 3.Di atas Rp ,- s.d.Rp ,-25% 4.Di atas Rp ,-30%

8 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 8 Penghitungan PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER PKP JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA : Jumlah Hari x (PTKP Setahun : 360)

9 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/JASA KEPADA PEMBERI JASA DI SEGALA BIDANG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERI JASA KEPADA SUATU KEPANITIAAN PEMBERI JASA DI SEGALA BIDANG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERI JASA KEPADA SUATU KEPANITIAAN CONTOH : JASA SERVICE KOMPUTER, AC DSB DIPOTONG PPh Ps.21 KEPADA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Penghitungan PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 Dikenakan terhadap jasanya, tidak termasuk Sparepart (apabila bisa dipisahkan antara jasa dan sparepartnya)

10 Penghitungan PPh Pasal 23 PPh PASAL 23 Sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan atau bangunan, contoh : sewa mobil, Jasa Lain selain jasa yang sudah dipotong PPh Pasal 21, Contoh : Jasa Catering TARIF 2 % JUMLAH BRUTO (tidak termasuk PPN) JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI (4%)

11 Pajak Pertambahan Nilai PPN Dipungut Atas Pembelian BarangPembelian Jasa Kepada Rekanan /PKP TARIF 10 % dari DPP Pembayaran Melebihi Rp 1 juta (termasuk PPN) DPP = (100 / 110) x Pembayaran

12 TIDAK DIPUNGUT PPN Pengadaan yang nilainya tidak lebih dari Rp 1 juta (bukan jumlah yang terpecah-pecah Pembelian bukan Barang Kena Pajak (BKP) : –Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya –Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, kedelai –Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. –Uang, emas batangan, dan surat berharga Pembayaran untuk pembebasan tanah

13 TIDAK DIPUNGUT PPN Pengadaan bukan Jasa Kena Pajak (JKP) : –Jasa pelayanan kesehatan medik –Jasa pelayanan sosial –Jasa pengiriman surat dengan perangko –Jasa keuangan –Jasa asuransi –Jasa keagamaan –Jasa pendidikan –Jasa kesenian dan hiburan –Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan –Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri –Jasa tenaga kerja –Jasa perhotelan –Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalanakan pemerintahan secara umum –Jasa penyediaan tempat parkir –Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam –Jasa pengiriman uang dengan wesel pos –Jasa boga atau katering

14 TIDAK DIPUNGUT PPN Pembelian barang yang dibebaskan dari PPN : –Makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan –Barang hasil pertanian yang dipetik/diambil langsung dari sumbernya –Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan –Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh PDAM –Listrik –Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

15 Dana BOS Diberikan kepada Sekolah NegeriSekolah Swasta Penanggung jawab /Guru Sebagai Pemungut PPN Penanggung jawab /Guru Bukan Sebagai Pemungut PPN YANG PERLU DIPERHATIKAN Harus membayar PPN yang dipungut rekanan (dibuktikan dengan adanya faktur pajak)

16 PENGGUNAAN DANA BOS a.Belanja Barang / Jasa : 1. Pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain a.Keperluan pengadaan formulir pendaftaran; b.Keperluan ujian sekolah, ulangan umum bersama/harian 2. Pembelian bahan habis pakai ( buku tulis,kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; 3. Pembelian bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah; 4.Pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah; 5.Pengadaan buku pokok/penunjang untuk perpustakaan; 6.Pembayaran honor jasa tenaga kerja lepas, tukang bangunan tukang kebun, untuk pekerjaan perawatan dan pemeliharaan bangunan sekolah; 7.Pembayaran imbalan jasa perawatan /pemeliharaan gedung sekolah kepada pemberi jasa berbadan hukum bukan orang pribadi.

17 b.Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan Bantuan Siswa b.Honorarium Guru dan Bantuan Siswa: 1.Pemberian honor pada kegiatan: a.Penerimaan siswa baru; b.Kesiswaan; c.Pengembangan profesi guru; d.Penyusunan Laporan BOS; e.Pembelajaran pada SMP Terbuka 2.Pembayaran honorarium guru honorer (non PNS); 3.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. PENGGUNAAN DANA BOS

18 TANGGUNG JAWAB BENDAHARA BOS Menghitung Pajak Memotong/Memungut Pajak Menyetor Pajak ke Kas Negara Melaporkan ke Kantor Pajak

19 PEMBAYARAN Tempat : Bank/Kantor Pos Batas Waktu : –PPh ps 21/23/Final  paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya –PPN  paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

20 PELAPORAN Tempat: KPP Pratama Demak Batas Waktu : –PPh ps 21/23/Final  paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya –PPN  paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

21 ILUSTRASI 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)100/110 x Rp ,- PPN10 % x Rp ,- Pembelian Semen Tgl Pembayaran Rp ,- 12 April 2015 PPN7 Mei 2015 PPNAkhir Mei 2015 Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Pelaporan

22 ILUSTRASI 2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)100/110 x Rp ,- PPN10 % x Rp ,- PPh pasal 232% x Rp ,-(Rekanan ber-NPWP) 4% x Rp ,-(Rekanan Tidak ber-NPWP) Sewa Molen Tgl Pembayaran Rp ,- 20 April 2015 PPh pasal 23 PPN 10 Mei Mei 2015 PPh pasal 23 PPN 20 Mei 2015 Akhir Mei 2015 Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Pelaporan

23 Kasus 1 : Belanja Barang seharga Rp termasuk PPN. Berapa PPN? PPN = x Rp ,- = Rp ,- DPP* ) = x Rp ,- = Rp , Berapa jumlah uang yg dikeluarkan bendahara dan berapa uang diterima rekanan? * ) DPP = Dasar Pengenaan Pajak Jawaban: Uang di kwitansi/yang dikeluarkan bendahara = DPP + PPN = Rp Perincian : Rp (SSP PPN); Rp (rekanan)

24 Kasus 2 : Belanja Barang seharga Rp belum termasuk PPN. Berapa PPN? PPN = x Rp ,- = Rp ,- DPP =Rp ,- Berapa jumlah uang yg dikeluarkan bendahara dan berapa uang diterima rekanan? Uang di kwitansi/yang dikeluarkan bendahara = DPP + PPN = Rp Perincian : Rp (SSP PPN); Rp (rekanan) Jawaban:

25 TERIMA KASIH PAJAK KITA IKUT MENENTUKAN PEMBANGUNAN BANGSA


Download ppt "SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KPP PRATAMA DEMAK DI DIKPORA KAB. DEMAK 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google