Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD

Diterbitkan olehSusanto Sumadi Telah diubah "8 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD"— Transcript presentasi:

1

2 PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD
MENYIAPKAN PERSYARATAN ADM MENGAJUKAN PERMOHONAN KE KEPALA DAERAH MELALUI SEKDA MENERUSKAN PERMOHONAN SKPD KEPADA KEPALA DAERAH MEMBENTUK TIM PENILAI MENUGASKAN TIM PENILAI UTK MENILAI SKPD CALON BLUD MEMUTUSKAN UNTUK MENETAPKAN ATAU MENOLAK PENERAPAN BLUD * PENETAPAN STATUS BLUD PENUH ATAU BLUD BERTAHAP * MENYIAPKAN INSTRUMEN UTK MELAKUKAN PENILAIAN * MELAKUKAN SURVEY KE SKPD UTK MENILAI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN YG DIMILIKI SKPD DG KRITERIA PERSYARATAN YG DITETAPKAN DLM PERATURAN * MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA DAERAH ATAS HASIL PENILAIAN KEP DAERAH SKPD SEKDA KEP DAERAH TIM PENILAI 2 2 2

3 PROSES PENETAPAN PPK- BLUD
SRT PERNYATAAN POLA TATAKELOLA RENSTRA BISNIS BERTAHAP PENUH SKPD PENERAPAN SPM LAPORAN KEUANGAN BERTAHAP PENUH PENINGKATAN LAP AUDIT TERAKHIR PENUH BERTAHAP PENURUNAN SEKDA PENUH/ BERTAHAP DICABUT PENCABUTAN DITOLAK TIM PENILAI SEKDA PPKD IINSPEKTUR BAPPEDA TIM AHLI KDH DISETUJUI KEPUTUSAN KDH REKOMENDASI 3 3 3

Download ppt "PROSEDUR PENILAIAN SKPD MENJADI BLUD"

Presentasi serupa

Pemanfaatan BMN.

Pemanfaatan BMN.
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
SOP 01 : PEDOMAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KLIEN

SOP 01 : PEDOMAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KLIEN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Direktorat PNBP dan BLU

Direktorat PNBP dan BLU
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK

MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN

ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan

Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM

DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH

TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja

PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
PENELITIAN KUALITATIF

PENELITIAN KUALITATIF
AUDIT KEPERAWATAN.

AUDIT KEPERAWATAN.
Drs. I Gst Made Manuaba, M.Si

Drs. I Gst Made Manuaba, M.Si
RISK BASED APPROACH.

RISK BASED APPROACH.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google