PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2017 DENGAN TOPIK “PROFIL APBD DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2017” 1

DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2017 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2017 Pasal 308 UU 23 NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 34 AYAT (2) PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; PASAL 83 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 ok 2

SUBSTANSI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH SUBSTANSI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD PRINSIP PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD ok HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENYUSUNAN APBD TA 2017 Pasal 3 Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP 38/2007 dan PP 41/2007. 4

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH RPJMN 2015 - 2019 RKP TAHUN 2017 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL pass PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 5

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” pass 6

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen; Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen; Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen; Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7. pass 7

5 Prioritas Pembangunan Nasional KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. 5 Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pembangunan Sektor Unggulan Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pembangunan Ekonomi 1 2 3 ok 4 5 8

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah PENYUSUNAN RANC. KUA & PPAS R. APBD TA 2017 KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2017 RKPD PROV TA 2017 RKP TA 2017 KUA dan PPAS Kab/Kota Tahun 2017 RKPD Kab/Kota TA 2017 RKP & RKPD Prov TA 2017 9

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD TA 2017. KUA dan PPAS provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017. KUA dan PPAS kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD provinsi Tahun 2017. ok 10

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH RKPD KUA/PPAS RKA SKPD/PPKD RAPBD evaluasi PERDA APBD SPD ANGGARAN KAS DPA SKPD/PPKD PENJABARAN APBD RAPERDA PJP APBD SPP/SPM/ SP2D SPJ LKPD evaluasi SAP ok RAPERDA PJP APBD Perencanaan dan Penganggaran PENJABARAN APBD Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertangggungjawaban dan Pelaporan 11

PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TA2016 PERTENGAHAN JUNI –JULI 2015 MEI-2015 RPJMD KUA & PPAS (Nota Kesepakatan) RKPD PAGU/JUKNIS DAK INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA DES-2015 30 Nov -2015 OKT-NOP 2015 AGUST-SEPT 2015 DES-2015 Evaluasi Mendagri PENYAMPAIAN RAPBD PMBHSN MITRA & KOMISI RKA-SKPD RKA-PPKD PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KDH & DPRD JANUARI 2016 JAN-DES 2016 AGS-SEP 2016 Pencermatan/ Ketaatan dan Kepatuhan atas hasil Evaluasi Mendagri DPA-SKPD DPA PPKD SPD PELAKSANAAN PROG&KEG P-APBD 12 12

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD Diacu RPJPN 20 tahun pedoman pedoman 20 tahun pedoman Diperhatikan pedoman RPJMD RPJMN Renstra SKPD 5 tahun Renstra K/L 5 tahun dijabarkan dijabarkan 5 tahun pedoman 1 tahun 1 tahun Diserasikan dg Musrenbang 5 tahun pedoman Renja SKPD RKPD RKP Renja K/L diacu diacu 1 tahun 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH ok RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah TAPD RAPERDA APBD 1 tahun 13

PRINSIP PENYUSUNAN APBD Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Tepat Waktu Transparan Partisipatif Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya 14

ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA 2017 Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan yang sudah ditetapkan peruntukkannya (earmarking) disesuaikan penggunaannya dalam belanja. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based). Alokasi Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) antara lain memperhatikan realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan medical check up (1 orang istri/suami dan 2 orang anak). Kebijakan alokasi pemberian TP-PNSD vs Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 15 15

Lanjutan…. Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/WKDH, DPRD dan PNSD. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016. Belanja Bantuan Keuangan. Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14/2016, serta peraturan per-UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial. 16 16

Lanjutan…. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; Pemda harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat ; Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah . 17 17

Lanjutan…. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk organisasi keagamaan) melalui hibah. Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan oleh pemerintah daerah. Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh pemda. 18 18

KEMENTERIAN DALAM NEGERI I. PENETAPAN PERDA APBD 19

Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2012-2016) 32 Daerah 29 Daerah 81 Daerah 81 Daerah 27 Daerah 27 Daerah 65 Daerah 351 Daerah 339 Daerah 62 Daerah 23 Daerah 55 Daerah 266 Daerah 241 Daerah ok 202 Daerah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 20

APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 NO PROVINSI SURAT PENGANTAR PROSES RAPERDA HASIL EVALUASI MDN PERDA NOMOR TANGGAL DITERIMA BATAS WAKTU 1 BALI 903/7244/KEU 4-11-2015 9-11-2015 27-11-2015 903-6070 TAHUN 2015 11 Tahun 2015 11 Des 2015 2 JAWA TIMUR 903/10561/213.2/2015 11-11-2015 13-11-2015 3-12-2015 903-6082 TAHUN 2015 1-12-2015 10 Tahun 2015 15 Des 2015 3 KALTARA 900.1/351/SETDA 16-11-2015 20-11-2015 11-12-2015 903-6130 TAHUN 2015 8-12-2015 01 Tahun 2015 18 Des 2015 4 KALTIM 900/6483/887-11/KEU 19-11-2015 903-6129 TAHUN 2015 08 Tahun 2015 23 Des 2015 5 KEP.BABEL 903/1130/DPPKAD 23-11-2015 25-11-2015 16-12-2015 903-6167 TAHUN 2015 14 Tahun 2015 28 Des 2015 6 BENGKULU 900/2560/B.8/2015 24-11-2015 26-11-2015 17-12-2015 903-6172 TAHUN 2015 01 Tahun 2016 3 Feb 2016 7 SULBAR 009.2/2070/SET 18-12-2015 903-6175 TAHUN 2015 22 Jan 2016 8 GORONTALO 900/DKD/3730/XI/2015 18-11-2015 903-6171 TAHUN 2015 13 Tahun 2015 30 Des 2015 9 JATENG 903/018162 903-6173 TAHUN 2015 05 Tahun 2015 10 LAMPUNG 900/1785/10/2015 903-6176 TAHUN 2015 12 Tahun 2015 11 SULUT 910/2631/SEKR-BPK-BMD 30-11-2015 21-12-2015 903-6193 TAHUN 2015 03 Tahun 2015 31 Des 2015 12 KALSEL 900/2915-ANG/KEU 22-12-2015 903-6191 TAHUN 2015 13 JABAR 900/5922/KEU 903-6190 TAHUN 2015 14 NTT 910.KU.1920.AK/2015 903-6192 TAHUN 2015 ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 21

APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 (Lanjutan) EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 (Lanjutan) 15 BANTEN 902/5554-DPPKD/2015 30-11-2015 2-12-2015 23-12-2015 903-6203 TAHUN 2015 21-12-2015 04 Tahun 2015 28 Des 2015 16 SULSEL 481.3/7764/BPKD 1-12-2015 903-6187 TAHUN 2015 18-12-2015 13 Tahun 2015 31 Des 2015 17 SULTRA 903/5709 903-6188 TAHUN 2015 09 Tahun 2015 23 Des 2015 18 DIY 903/11914 903-6205 TAHUN 2015 14 Tahun 2015 19 SUMBAR 903/2255/DPKD-Angg-2015 903-6174 TAHUN 2015 17-12-2015 10 Tahun 2015 20 MALUKU 903/3219 3-12-2015 28-12-2015 903-6195 TAHUN 2015 29 Des 2015 21 KALBAR 903/3642/BPKAD-B 4-12-2015 29-12-2015 903-6204 TAHUN 2015 11 Tahun 2015 22 JAMBI 900/2898/BPKAD/2015 903-6206 TAHUN 2015 01 Tahun 2016 18 Jan 2016 23 NTB 903/2193/BPKAD/2015 903-6194 TAHUN 2015 24 SULTENG 903/8901/BPKAD 903-6129 TAHUN 2015 30 Des 2015 25 SUMSEL 903/3536/BPKAD/2015 7-12-2015 30-12-2015 903-6935 TAHUN 2015 04 Tahun 2016 28 Jan 2016 26 MALUT 204/Setda/2015 10-12-2015 11-12-2015 5-1-2016 903-6936 TAHUN 2015 5 Jan 2016 27 RIAU 900/BPKAD/01.26 13-1-2016 903-6942 TAHUN 2015 31-12-2015 12 Jan 2016 28 SUMUT 903/11559/2015 903-6937 TAHUN 2015 26 Jan 2016 29 KALTENG 900/599/TAPD 22-12-2015 14-1-2016 903-6941 TAHUN 2015 30 DKI JAKARTA 4249/-1.713 18-1-2016 903-6938 TAHUN 2015 03 Tahun 2016 20 Jan 2016 31 PAPUA BARAT 900/1751/6PB/2015 903-6940 TAHUN 2015 32 PAPUA 903/15440/SET 8 Jan 2016 33 KEPRI 188.34/017/SET 7-1-2016 8-1-2016 28-1-2016 903-137 TAHUN 2016 25-1-2016 3 Feb 2016 34 ACEH 900/1796 1-2-2016 2-2-2016 23-2-2016 903-832 TAHUN 2016 17-2-2016 22 Feb 2016 ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 22

KEMENTERIAN DALAM NEGERI II. GAMBARAN UMUM APBD 23

GAMBARAN UMUM APBD TA 2016 24 dalam miliar rupiah dalam miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 24

KEMENTERIAN DALAM NEGERI III. PENDAPATAN APBD 25

KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Total Pendapatan * Total Pendapatan * Total Pendapatan * Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 26

KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Total Pad  Total Pad  Total Pad * Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 27

KOMPOSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBD TA 2016 Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2016 Komposisi Dana Perimbangan Provinsi TA 2016 dalam miliar rupiah     Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota TA 2016      Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 28

KOMPOSISI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 29

APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 dalam miliar rupiah Total Pendapatan: 282,079.40 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 30

PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 31

KEMENTERIAN DALAM NEGERI IV. BELANJA APBD 32

KOMPOSISI BELANJA DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Total Belanja * Total Belanja * Total Belanja * Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 33

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 34

KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 35

PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Rata-Rata = 14.94% Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 36

KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DALAM APBD TA 2016 Komposisi Belanja Langsung Provinsi TA 2016 Komposisi Belanja Langsung Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2016 dalam miliar rupiah     Komposisi Belanja Langsung Kabupaten/Kota TA 2016      Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 37

PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Rata-Rata = 21.11% Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 38

KEMENTERIAN DALAM NEGERI V. PEMBIAYAAN APBD 39

KOMPOSISI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 40

KOMPOSISI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 41

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih 42

INSTRUMEN EVALUASI APBD KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSTRUMEN EVALUASI APBD Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; Tidak bertentangan dengan kepentingan umum; Efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemanfataan; Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD; Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); Kualitas Pertanggungjawaban APBD. Dukungan data 5 43