SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
LAYANAN ADM. PERENCANAAN DAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Umum Kepegawaian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BKD Provinsi DKI Jakarta
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

LANDASAN YURIDIS 2 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1.Pasal 51: sistem merit. 2.Pasal 55: Manajemen SDM ASN bagi PNS. 3.Pasal 68: PNS diangkat dalam jabatan tertentu. 4.Pasal 72 dan 73: Promosi dan Mutasi Pegawai.

Manajemen ASN 3 3 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

MANAJEMEN ASN MELIPUTI: 1.PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN; 2.PENGADAAN; 3.PANGKAT DAN JABATAN; 4.PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN; 5.PENILAIAN KINERJA; 6.POLA KARIER; 7.PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN; 8.PENGHARGAAN; 9.DISIPLIN; 10.PEMBERHENTIAN; 11.PENSIUN DAN 12.PERLINDUNGAN. 4 4

REFORMASI BIROKRASI PENATAAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 MANAJEMEN PERUBAHA N PENATAAN ORGANISASI PENATAAN PROSES KERJA  Redefinisi Visi, Misi dan Strategi  Restrukturisasi  Analis Beban Kerja  Redefinisi Visi, Misi dan Strategi  Restrukturisasi  Analis Beban Kerja  Penyusunan Tatalaksana (SOP)  Elektronisasi Dokumentasi PENATAAN SDM APARATUR PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAYANAN UNGGULAN PERINGKAT JABATAN MONITORING DAN EVALUASI  Analis Jabatan  Evaluasi Jabatan  Pembangunan Asesmen Center dan/ atau Kompetensi Individu  Membangun Sistem Penilaian Kinerja  Mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi  Meningkatkan pola pelatihan dan pengembangan SDM  Menyusun pola rotasi, mutasi, dan promosi  Menyusun Pola Karier SDM  Membangun dan meningkatkan SIMPEG 5 5

1. Penyusunan e-formasi PROGRAM KEGIATAN a. Penerapan e-formasi sesuai program dari Kementerian PAN dan RB Rencana Aksi a. Pengembangan aplikasi seleksi CPNS yang lebih transparan, berkualitas. Program b. Kebijakan seleksi CPNS melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk TKD dan TKB. 2. Sistem seleksi CPNS b. Membangun aplikasi formasi jabatan yang menunjang kinerja utama Instansi 6 6

3. Promosi PNS secara terbuka PROGRAM KEGIATAN a. Membangun Asssesment Center untuk promosi jabatan, analisa kebutuhan diklat, seleksi diklat struktural/ fungsional/ Teknis, dan Pengembangan karir ASN lainnya, Rencana Aksi Program b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi dan/atau unit kerja c. Mutasi/Promosi/Rotasi sesuai kompetensi secara periodik. 7 7

4. Profesionalisme ASN PROGRAM KEGIATAN a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan Manajerial/ Fungsional/ Bidang. Rencana Aksi Program c. Sistem Nasional Diklat ASN berbasis Kompetensi b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi (Diklat), Seminar, kursus, penataran, dll d. Sertifikasi Kompetensi Profesi. e. Pengukuran Kinerja Individu. 8 8 f. Program Pembinaan Disiplin dan Etika ASN. c. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin dan kode etik ASN.

5. Penguatan jabatan fungsional. PROGRAM KEGIATAN a.Pengembangan Aplikasi Program Administrasi Jabatan Fungsional. b.Penyusunan formasi jabatan fungsional; c.Penambahan jumlah jabatan fungsional; d.Penetapan pola karir jabatan fungsional; e.Peningkatan kompetensi pejabat fungsional; f.Pemberian Penghargaan pejabat fungsional yang berprestasi/ teladan a.Pengembangan Aplikasi Program Administrasi Jabatan Fungsional. b.Penyusunan formasi jabatan fungsional; c.Penambahan jumlah jabatan fungsional; d.Penetapan pola karir jabatan fungsional; e.Peningkatan kompetensi pejabat fungsional; f.Pemberian Penghargaan pejabat fungsional yang berprestasi/ teladan Rencana Aksi Program 9 9

6. Penguatan sistem pengukuran kinerja individu. PROGRAM KEGIATAN a. Pengembangan Aplikasi Program Sistem Kinerja Individu. Rencana Aksi Program b. Membangun aplikasi menghitung indeks kesenjangan jabatan struktural. c. Meningkatkan kemampuan PNS berbasis kompetensi. 10

Mewujudkan Sistem Merit dan Manajemen SDM dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1.Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif; 2.Menerapkan prinsip Fairness dalam semua urusan manajemen Kepegawaian ASN; 3.Penggajian, Reward & Punishment berbasis Kinerja; 4.Standar Integritas dan Perilaku untuk kepentingan publik; 5.Manajemen SDM secara efektif dan efisien; 6.Melindungi pegawai dari intervensi Politik dan Tindakan semena-mena. 11

Administrasi Kepegawaian 2015 Manajemen Aparatur Sipil Negara Manajemen Kepegawaian dengan aplikasi berbasis IT KEBIJAKAN MANAJEMEN SDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN

Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil 13

Kompetensi 1 kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 2 kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; 3 kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 14

1.Pembinaan Karir dimulai sejak pegawai diangkat sebagai PNS fungsional tertentu maupun fungsional umum; 2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi atau diklat teknis diprioritaskan pada PNS yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian PNS; 15

DIAGONAL VERTIKAL HORIZONTAL Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan KKP Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan KKP Perpindahan dari satu jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok jabatan maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan KKP 16

ESELON III 2 – 4 Tahun Fast Track SeleksiKembali Promosi A A B B Unit yang Berbeda Pendidikan dan Pelatihan ESELON IV B B A A PROFILING Assessment Center Tempat Uji Kompetensi 17

37

KOMPETENSI/POTENSI TINGGI III DEVELOPMENT/ EXIT STATEGY VII DEVELOPMENT STATEGY IX DEVELOPMENT STATEGY SEDANG IV 97 II EXIT STRATEGY VI DEVELOPMENT/ FREEZE STRATEGY VIII DEVELOPMENT STATEGY RENDAH IV 70 I EXIT STRATEGY IV DEVELOPMENT/ EXIT STRATEGY V DEVELOPMENT/ FREEZE STRATEGY RENDAHSEDANGTINGGI KINERJA 19 TABEL KUADRAN atau TALENT POOL

DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DIKLAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III 1. Leadership; 2. Organization Culture; 3. Leader’s Personal Character; 4. Integrity; 5. Courage of Conviction; 6. Visioning; 7. Adapting to Change; 8. Continous Learning; 9. Team Work and Collaboration; 10. Managing Others; 11. Relationship Management; 12. Personal Development Plan. 20

DIKLAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV 1. Leadership; 2. Organization Culture; 3. Competency 4. Leader’s Personal Character; 5. Integrity; 6. Continous Learning; 7. Planning and Organizing; 8. Continous Improvement; 9. In-Depth Problem Solving; 10. Presentation Skill; 11. Interpersonal Communication; 12. Stakeholders Service; 13. Managing Others; 14. Personal Development Plan. DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI 21

DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI BAGI PELAKSANA 1. Motivation; 2. Integrity; 3. Continous Learning; 4. Stakeholders Service; 5. Team Work and Collaboration; DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI 22

DIKLAT KOMPETENSI KHAS DIKLAT YANG DILAKSANAKAN SESUAI TEMA TERTENTU DENGAN MEMBAHAS KOMPETENSI SECARA MENDALAM DENGAN PESERTA BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV 1. Diklat Motivasi dan pemberdayaan; 2. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan; 3. Kreativitas dan Inovasi; 4. Dan diklat komptensi khas sesuai kebutuhan dalam meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. ATAU DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI KHAS BAGI PELAKSANA DIKLAT TEKNIS TERTENTU UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN. 23

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT