UPAYA PENINGKATAN PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL, IACM DAN CONTINUOUS AUDIT DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA 1 Jakarta, 1 Desember 2015

TITIK KRITIS LK AKRUAL Konsepsi akrual basis belum sepenuhnya diketahui/dipahami oleh jajaran manajemen. Kebijakan akuntansi terkait akun-akun khusus di Kemkominfo belum ditetapkan. Penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan tidak terintegrasi sehingga penganggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau kesalahan klasifikasi/penggunaan anggaran masih terjadi dan dapat dideteksi dalam SAIBA. 2

TITIK KRITIS LK AKRUAL Laporan Keuangan belum sepenuhnya terintegrasi antara SIMAK-BMN dan SAIBA contohnya jurnal SIMAK-BMN tidak seluruhnya dapat dikirimkan ke aplikasi SAIBA sehingga perlu dilakukan jurnal manual pada aplikasi SAIBA. Penelaahan atas korelasi akun-akun dalam Laporan Keuangan sulit dilakukan karena mapping akun yang sulit/belum dipahami K/L sehingga secara substansi angka yang disajikan tidak/belum ditelusuri. 3

TITIK KRITIS LK AKRUAL Kelemahan posting rule dari aplikasi. Kelemahan proses rekonsiliasi data antara Kem.Keuangna dan K/L.  contohnya rekonsiliasi hanya dilaksanakan atas pagu anggaran & belanja dan realisasi belum terhadap akun-akun Neraca. 4

PERAN APIP DALAM PENERAPAN BASIS AKRUAL 1.Memperkuat pemahaman Auditor (APIP) agar memahami konsep dan model penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual. 2.Memetakan resiko yang mungkin dihadapi pada implementasi awal penerapan basis akrual pada masing-masing unit Eselon I serta mengupayakan mitigasinya. 3.Mengawal proses perubahan serta melakukan pendampingan yang Intensif di dalam proses mitigasi. 5

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN IACM 1.Pembenahan infrastruktur organisasi APIP:  Perbaikan tatakelola APIP (pemutakhiran peraturan/kebijakan internal & SOP)  Pembenahan & implementasi software pengawasan (SIMWAS) 2.Peningkatan Kompetensi APIP  melalui sertifikasi para APIP, diklat, workshop & rotasi penugasan 3.Mengupayakan pendampingan dari BPKP selaku pembina APIP dalam melakukan self assessment atas implementasi IACM 6

PENDEKATAN PRAKTIS Melakukan penelaahan atas peraturan terkait Akun- akun Laporan Keuangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian untuk memastikan bahwa peraturan tersebut masih relevan dengan penerapan basis akrual Menyusun Peraturan Menteri tentang Prosedur Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Kementerian merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Merubah pola audit dari post menjadi on going audit Melakukan reviu atas Laporan Keuangan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran 7

TERIMA KASIH 8