STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Advertisements

DRAFT PETUNJUK TEKNIS PERMENDIKBUD JABATAN AKADEMIK DOSEN
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
IMPLEMENTASI SISTEM BEBAN KERJA DOSEN ONLINE PASCA SERTIFIKASI DOSEN
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
Peraturan Penilaian Karya Ilmiah Jabatan Guru Besar Marsetyawan HNE Soesatyo Workshop Sosialisasi Peraturan Kenaikan Jabatan Fungsional FK UGM - 24 Juni.
PRESENTASI KARYA ILMIAH. 1.Dalam Keputusan MENPAN No. Kep/128/M.PAN/9/2004 dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia No. 06/E/2009 dinyatakan.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
KEGIATAN GURU PERMENPAN No 16 th 2009 PS Penunjang tugas guru
Mengapa PERBEDAAN PENILAIAN???
Tenaga Fungsional PTBBN dan Permasalahannya
OVERVIEW Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Peneliti Pertama
sesuai Permenpan dan RB No. 17 & 46 Tahun 2013
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI JAKARTA
ELNA KARMAWATI TP2I 27 APRIL 2017
Kebijakan & Implementasi Penilaian Jabatan Akademik Dosen
Prosedur penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Jabatan Fungsional Peneliti
Regulasi jabatan fungsional dosen
Pranata Laboratorium Pendidikan
Standar Kompetensi Peneliti
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pegawai Negeri Sipil
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Pasca Akreditasi Majalah Ilmiah
SOSIALISASI PERKA LIPI No 05 tahun 2017
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Administrasi Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
PENILAIAN KINERJA GURU (Performance Appraisal)
PENGELOLAAN LAPORAN KEGIATAN PUSTAKAWAN
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
waktu sajian 90 menit (2 JP)
Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
Jurnal.
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
SOSIALISASI MEKANISME DAN PERSYARATAN USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BAGI DOSEN UNIVERSITAS MEDAN AREA Medan, 03 Januari 2017.
Kode Etika peneliti dan professor riset
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (17 Desember 2015)
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
Bagi yang belum pernah mengajukan
REGULASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI (JFP) BARU
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Peneliti LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA JAKARTA, 11 AGUSTUS 2015

Pusbindiklat Peneliti -LIPI Dasar Hukum (1) UU RI no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ,sebagaimana telah diubah dengan UU no 43 tahun 1999 pada Pasal 17 ayat 2: Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,agama,ras atau golongan. Peraturan Pemerintah RI no 11 tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) huruf e: Syarat yg harus dipenuhi oleh pelamar adalah mempunyai pendidikan,keahlian,kecakapan dan keterampilanCPNS memiliki kompetensi Keputusan Bersama Ka. LIPI dan Ka. BKN no 3719/D/2004 dan no 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Ka LIPI dan Ka. BKN no 412/D/2009 dan no 12 tahun 2009 pasal 20: Untuk menjamin kualitas profesionalisme Peneliti dan kelancaran pelaksanaan jabatan fungsional Peneliti salah satunya menyusun standar kompetensi Peneliti Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Pusbindiklat Peneliti -LIPI Dasar Hukum (2) Peraturan Ka. LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, dalam Lampiran pada Bab V butir 5.2.1.7 Angka kredit yang diperoleh untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, wajib memenuhi standar kompetensi minimal Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI dan penilaiannya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012. Peraturan Ka. LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti  diimplementasikan  kendala-kendala teknis: beberapa hal belum jelas, terutama pada Bab III butir A.4, B.4, C.4, dan D.3 terkait unsur hasil kerja minimal yang harus dipenuhi peneliti pada setiap jenjangnya  perlu penjelasan. Surat Edaran no 5782/K/HK/XII/2012 tentang Penjelasan atas Hasil Kerja Minimal Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan Peraturan Ka.LIPI no 04/E/2009 tentang Standar kompetensi jabatan Fungsional peneliti Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI PERTAMA Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir A.4.: Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan dan disampaikan dalam pertemuan ilmiah; KTI yang tidak diterbitkan. Penjelasan: Apabila Peneliti Pertama telah memiliki KTI yang nilainya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, maka persyaratan butir a, b, dan c dianggap telah terpenuhi. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MUDA (1) Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir B.4.: KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; Memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian. Penjelasan: Apabila Peneliti Muda telah memiliki KTI yang nilainya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, maka persyaratan butir a dan b dianggap telah terpenuhi. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MUDA (2) Pada butir c beberapa hal yang dikategorikan “memimpin kelompok peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian”, TERPENUHI bila salah satu melakukan: Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung serta aktif dalam penelitian; Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menjadi ketua penelitian dalam kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, 2) Memimpin laboratorium penelitian; Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menjadi ketua laboratorium penelitian. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MUDA (3) 3) Memimpin kelompok lapangan; Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah memimpin kelompok lapangan dan/atau suatu ekspedisi pencarian dan pengumpulan data berdasarkan mandat yang diberikan oleh pimpinan atau ketua pemimpin manajerial atau substansi. 4) Memimpin kelompok Peneliti pada tingkatan manajerial dan substansi; Apabila Peneliti tersebut sedang dan/atau pernah menduduki jabatan struktural dalam lingkup kegiatan penelitian, bukan yang sifatnya administratif (seperti bidang ketatausahaan). Bukti : Surat keputusan/penugasan dari pejabat/penanggung jawab di unit kerja yang memberikan penugasan. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MADYA (1) Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir C.4.: Pembinaan Kader Peneliti; KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku penerbit nasional. Penjelasan: Yang dimaksud Butir a: Proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari seseorang kepada orang lain melalui serangkaian kegiatan litbang, maupun kegiatan lain terkait dengan litbang; Jenjang jabatan peneliti sebagai pembimbing paling kurang setara atau setingkat lebih tinggi dari yang dibimbing. Contoh antara lain: Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MADYA (2) 1) Memberikan bimbingan penelitian kepada peneliti yang memiliki jenjang setara atau di bawahnya; Bukti: - Berupa surat pernyataan dari pejabat/penanggung jawab di unit kerja yang memberikan penugasan untuk membimbing peneliti setara atau di bawahnya. - Dapat berupa surat keterangan yang dilampiri dengan bukti autentik dalam bentuk Log Book atau sejenisnya. 2) Melaksanakan tugas mengajar pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Peneliti, Diklat Teknis Substantif lainnya, dan/atau mengajar pada Perguruan Tinggi (PT) sesuai dengan bidang kepakarannya; Bukti: Surat undangan mengajar, jadwal Diklat, dan mata ajar yang dibawakan. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI MADYA (3) 3) Memberikan bimbingan penulisan KTI. Bukti: Berupa surat keterangan pimpinan tertinggi unit litbang yang bersangkutan dan/atau perguruan tinggi (skripsi, tesis, disertasi, maupun kegiatan litbang lainnya) + melampirkan bukti bimbingan berupa KTI yang diterbitkan/tidak diterbitkan dengan pembimbing sebagai penulis terakhir atau tercantum dalam Subbab Ucapan Terima Kasih atas bimbingan yang dilakukannya. Yang dimaksud Butir b KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku penerbit nasional adalah menulis bab tertentu dari buku ilmiah (text book) yang dipublikasi oleh badan penerbit nasional.   Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI UTAMA (1) Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III butir D.3.: KTI dalam bentuk buku, penerbit nasional Penjelasan: KTI terbit dalam bentuk buku , penerbit nasional: Menulis dalam bentuk satu buku ilmiah (text book) sesuai dengan bidang kepakarannya. Sebagai penulis pertama atau tunggal; Dibuktikan melalui surat keterangan dari pimpinan unit litbang bersangkutan yang menerangkan kontribusi peneliti dalam penulisan buku tersebutmelampirkan KTI. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Hasil Kerja Minimal PENELITI UTAMA (2) Hasil kerja minimal Peneliti Utama merupakan syarat untuk melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset dan/atau maintenance. Naskah orasi merupakan intisari dari buku yang dibuat; b. Bila Peneliti Utama yang telah memiliki satu KTI terbitan majalah ilmiah internasional sebagai penulis pertama atau tunggal, dan/atau penemuan baru atau analisis kebijakan yang berdampak pada kebijakan nasional  memiliki bukti yang autentik  hasil kerja minimal telah terpenuhi. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Pusbindiklat Peneliti -LIPI Pemenuhan Kembali (1) Hasil kerja yang telah diperoleh dengan bobot lebih tinggi dari yang dipersyaratkan pada jenjang sebelumnya, maka hasil kerja tersebut harus dipenuhi kembali ketika naik jenjang setingkat lebih tinggi atau lebih, sesuai dengan hasil kerja minimal yang dipersyaratkan pada jenjang dimaksud. Contoh Kasus: Nama : Sdr. X, M.Si. Jabatan lama : Peneliti Pertama-III/b, TMT . 01-02-2009 Jabatan baru : Peneliti Muda-III/c, TMT. 01-02-2012 Penjelasan: Pada jabatan Peneliti Pertama-III/b Sdr. X tidak menghasilkan hasil kerja minimal Peneliti Pertama yang dipersyaratkan, yaitu: Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Pusbindiklat Peneliti -LIPI Pemenuhan Kembali (2) Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan dan disampaikan dalam pertemuan ilmiah; KTI yang tidak diterbitkan. Akan tetapi Sdr. X menghasilkan dua buah KTI terbit pada majalah ilmiah/jurnal nasional terakreditasi (nilai 25), sehingga persyaratan butir a, b, dan c dianggap telah terpenuhi. Ketika Sdr. X naik ke jenjang jabatan Peneliti Madya-IV/a, maka yang bersangkutan wajib memenuhi hasil kerja minimal jenjang jabatan Peneliti Muda: KTI terbit dalam majalah ilmiah/jurnal nasional terakreditasi dan yang bersangkutan harus menulis kembali, walaupun telah menghasilkan KTI dimaksud sebelumnya. Pusbindiklat Peneliti -LIPI

Peraturan Ka. LIPI No. 04/E/2012 ttg: Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) Majalah Ilmiah/jurnal nasional: Memiliki International Standard Serial Number (ISSN); Memiliki mitra bestari paling sedikit empat orang Diterbitkan secara teratur Tiras paling sedikit 300 eksemplar kecuali e journal Artikel utama paling sedikit lima KTI fulltext Buku/bagian dari buku Mempunyai International Standard Book Number (ISBN); Melewati proses editorial Paling sedikit 49 halaman Diterbitkan oleh lembaga penerbitan tingkat instansi/unit litbang/swasta/internasional Penerbitnya anggota IKAPI Pusbindiklat Peneliti -LIPI

TERIMA KASIH Informasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti-LIPI Kompleks Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor 16911 Telepon (021) 8752943, 8752824 Faks. (021) 8752871 Pos el: pusbindiklat@mail.lipi.go.id Web: pusbindiklat.lipi.go.id TERIMA KASIH Pusbindiklat Peneliti -LIPI