Pendidikan Kewarganegaraan SMA YAPERJASA JAKARTA DESAIN PEMBELAJARAN Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) Kelas X Semester 1

Standar Kompetensi : Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM Kompetensi Dasar : Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Indikator Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan HAM di Indonesia Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya menegakkan HAM di Indonesia Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Indonesia

Sejarah Perkembangan HAM Pelanggaran HAM Instrumen HAM Lembaga Perlindungan HAM Pengadilann HAM Upaya Penegakan HAM

Sejarah Perjuangan HAM Di Indonesia Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya

LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM NASIONAL 1. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM ) 2. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan 3. Lembaga Bantuan Hukum 4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan ( Kontras ) 5. Komisi Nasional Perlindungan Anak 6. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam ) 7. Pengadilan HAM

Komnas HAM ( Keppres No.50 Th. 1993, tgl 7 Juni 1993 ) Tujuan : Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi universal hak azasi manusia. 2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak azasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya bepartrisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Keppres No. 181 Tahun 1998 ) Tujuan : Melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan

Pengadilan HAM ( UU No. 26. Tahun 2000 ) 1. Kedudukan: a. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan

2. Kewenangan: a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat b. Berwenang Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pelanggaran HAM berat : 1. Kejahatan Genosida, Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. 2. Kejahatan kemanusiaan, Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan secara meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut dilakukan secara langsung terhadap masyarakat sipil

Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia A. Di masa orde baru: 1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 ) 2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 ) 3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 ) 4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 ) 5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin wartawan harian Bernas ( 1996 ) 6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 ) 7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )

B. Di masa Reformasi : 1. Kasus Trisakti 2. Kasus Semanggi I dan II 3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur 4. Kasus Ambon di Maluku 5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara 6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah 7. Kasus TKI di Malaysia

Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga: contoh: - kekerasan fisik - kekerasan terhadap pembantu - anak diintimidasi oleh orang tua * Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah: contoh: - kekerasan fisik terhadap siswa - pelecehan * Pelanggaran HAM di masyarakat: contoh: - main hakim sendiri - pemerkosaan - tindak kejahatan - dan lain-lain

Upaya penegakkan HAM Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM : Pemerintah a. mengenalkan pendidikan HAM kepada masyarakat b. ketegasan sanksi terhadap pelanggaran HAM c. proses pengadilan HAM yang bebas dan tidak memihak

Masyarakat a. Bersikap kritis dalam mendukung upaya pemerintah b. Melaporkan setiap ada pelanggaran ham c. Menghindari segala tindakan yang melanggar ham d. Bersikap proaktif dalam meneggakkan hukum

Memperkerjakan anak di bawah umur

PERISTIWA STPDN

PELEDAKAN BOM DI BALI

PELEDAKAN BOM DI PAPUA

KASUS DAYAK - SAMPIT

KASUS MARSINAH

KASUS SEMANGGI

KASUS TRI SAKTI

KASUS TANJUNG PRIOK

TERIMA KASIH

1. Bagaimana sejarah penegakan ham di Indonesia. 2 1. Bagaimana sejarah penegakan ham di Indonesia ? 2. Jelaskan tugas lembaga yang berupaya menegakkan ham di Indonesia ? 3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan pemerintah dalam upaya menegakkan ham ? 4. Sebutkan empat contoh kasus pelanggaran ham di Indonesia ? 5. Bagaimanakah sikap Anda dalam meneggakkan ham di Indonesia ?