REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Advertisements

Pelaksanaan Penerimaan, Sortir, Pengesetan, Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pilgub Jateng 2013 di Tingkat KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS dan KPPS.
PEMILIHAN DEKAN 2008 – 2012 UNIVERSITAS GADJAH MADA
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SAKSI &PENGAMANAN SUARA TIM ADVOKASI & PENGAMANAN SUARA
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Pencalonan Pada Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
SALAM ADHYAKSA.
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
OLEH : AGUS SALAM NASUTION, S.H.I
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
PENYIDIKAN.
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
TAHAPAN PILKADA TAHUN 2018 Diana Ariyanti
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.
Anggota KPU Provinsi Jatim
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN KPU KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN
Transcript presentasi:

REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang

KPPS KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan demokrasi secara langsung di masyarakat; KPPS bekerja di lingkup wilayah TPS; KPPS bekerja mulai dari persiapan s.d. pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; KPPS sebanyak 7, terdiri: 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota; Dalam satu TPS ditambah 2 (dua) orang Petugas Keamanan dan Ketertiban TPS.

TUGAS KPPS bersama PPS menentukan Lokasi dan membuat TPS; menyampaikan Form Model C6-KWK (pemberitahuan untuk memilih di TPS), kepada pemilih yg terdaftar dlm DPT dan DPTb-1; mengumumkan dan menempel Salinan DPT di TPS; menyerahkan Salinan DPT kpd Saksi yang hadir; melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; mengumumkan hasil Penghitungan Suara di TPS; menindaklanjuti dg segera temuan dan laporan yg disampaikan oleh saksi, Panwas TPS, Peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari Penghitungan Suara;

menjaga dan mengamankan Kotak Suara sebelum dan sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara; membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Penghitungan Suara (model C1-KWK) dan Lampiran Hasil Perolehan Suara seluruh Paslon (Model Lamp. C1-KWK) serta salinannya wajib diserahkan kpd saksi, dan Panwas TPS; menyerahkan kembali Kotak Suara (berisi Surat Suara, Form Model C-KWK, C1-KWK berhologram, dan Lampiran C1-KWK berhologram, Model C1-KWK Plano berhologram) dan alat kelengkapan Pemungutan Suara, kpd PPK melalui PPS pada tgl 9 Des 2015; melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yg diberikan oleh UU dan KPU/PPK/PPS;

TUGAS KETUA KPPS Dalam persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara: membagi tugas-tugas anggota KPPS; mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara; menandatangani Form Model C6-KWK; memimpin kegiatan penyiapan TPS; menerima saksi yang menyerahkan surat mandat dari Paslon/tim Kampanye Paslon.

Dalam rapat Pemungutan Suara di TPS: memimpin kegiatan KPPS; memimpin kegiatan pelaksanan Pemungutan Suara; membuka rapat Pemungutan Suara tepat waktu; memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS; menandatangani surat suara yang akan diberikan kpd pemilih, lembar demi lembar; mengakhiri rapat Pemungutan Suara;

Dalam rapat Penghitungan Suara di TPS: memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara; menandatangani Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara & Lampirannya bersama anggota KPPS dan Saksi yang bersedia ttd dan memiliki surat mandat; memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Form Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK kpd Saksi, dan Panwas TPS.

SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA KPPS WNI berusia paling rendah 25 tahun, dibuktikan dgn copy KTP yang masih berlaku; berpendidikan SLTA/sederajat dibuktikan dgn fotocopy ijasah; sehat jasmani-rohani, dibuktikan dg surat keterangan dari Puskesmas; menandatangani Surat Pernyataan: setia kepada Pancasila sbg dasar Negara, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945; tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/DKPP sbg KPPS; belum pernah menjabat 2 ( periode) sbg anggota KPPS; cakap membaca, menulis dan berhitung.

FASILITASI KPU KOTA Surat Keterangan Puskesmas, gratis; Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,-dibuat 1 (satu) lembar yang ditandatangani 7 orang; Surat lamaran tidak perlu bermeterai; Persyaratan dapat dilengkapi setelah pasti menjadi anggota KPPS; KPPS Pilwakot 2015, kerja mudah (tidak seperti Pilleg) dan Keuangan cukup…!!!

Keuangan KPPS Honorarium: Ketua = Rp. 400.000,- Anggota = Rp. 350.000,- tentunya dipotong pajak 6 % Konsumsi = Rp. 35.000,- x 7 orang; Catatan: biaya pengiriman Kotak Suara ke PPS = Rp. 25.000,- biaya pembuatan TPS dll Rp. 750.000,-