ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN Oleh : KEPALA BADAN PPSDMP

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN UU No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah DASAR HUKUM UU No. 16 Thn 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Permentan No. 43 Thn 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian Daerah Prov dan KabKota UU No. 19 Thn 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani PP No. 18 Thn 2016 Tentang Perangkat Daerah

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN (TETAP MENGACU UU NO 16/2006) SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PETANI KETENAGAAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PENGUATAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

I. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PETA PENYELENGGARAAN SUB URUSAN PENYULUHAN DI DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 PENYULUHAN PERIKANAN PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI PENYULUHAN PERTANIAN KAB/KOTA PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Fungsi penyuluhan diwadahi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian DINAS PENDEKATAN FUNGSI PENYULUH PERTANIAN (TANAMAN PANGAN DAN HORTI) Satminkal Prov/Kab BIDANG/SEKSI UPTD KJF KJF Admin SIMLUIH dan Cy-ex DINAS LINGKUP PERTANIAN Satminkal Kec BPP BPP BPP BPP BPP

KONDISI AKTUAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN Pratama: 1.673 unit Kecamatan 6.798 se- Indonesia Madya: 1.921 unit BPP basis utama gerakan penyuluhan 5.515 unit Utama: 673 unit Adhitama: 43 unit Belum diklasifikasi: 1.241 unit Ada BPP yang membina lebih dari 1 kecamatan sebanyak 1.103 BPP Penguatan BPP

PENGUATAN BPP BPP Pusat Data dan Informasi Brainware Software Hardware Pusat Data dan Informasi Konsultasi Agribisnis Pusat Pembelajaran Pusat pengembangan kemitraan Koordinasi program pembangunan pertanian BPTP Instansi Teknis Kantor Kecamatan Sarana dan Prasarana BPP Demplot Demarea Pengolahan hasil Mekanisasi pertanian Perbankan Pasar Bulog Perusahaan agribisnis

II. KETENAGAAN PENYULUHAN PENYULUH SEBAGAI PROFESI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MANDIRI (TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI) KEDAULATAN PANGAN Konsultasi Diklat Profesi bagi Penyuluh Diklat Teknis Bagi Penyuluh SISTEM PENYULUHAN: Kelembagaan; Ketenagaan; Penyelenggaraan; Pembiayaan; Sarana dan prasarana. KESEJAHTERAAN PETANI pendampingan PENYULUH SWADAYA 22.348 orang PENYULUH PNS 25.464 orang PENYULUH SWASTA 92 orang THL-TBPP 19.176 orang CPNS 6.058 orang

III. KELEMBAGAAN PETANI Kelompok Tani Gapoktan Kelembagaan Ekonomi Petani/ Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi sehingga meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar. KOORPORASI PERTANIAN Badan usaha lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI Poktan (533.198 Unit) Gapoktan/UPJA/KUB/LKM-A (62.254 Unit) BPP PERBANKAN/ ASURANSI BULOG/RESI GUDANG KORPORASI PETANI/ KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI SAPROTAN/ALSINTAN Pelaku usaha (BUMN/SWASTA Pelayanan jasa sarana produksi/alsin/permodalan/pemasaran dan pengolahan hasil 2. KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME PENGELOLA KORPORASI 5. PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN 1. PEMBENTUKAN KORPORASI PETANI 4. KEMITRAAN USAHA UTK JAMINAN PASAR DINAS TEKNIS LINGKUP PERTANIAN PERG. TINGGI/BPTP/BBPP 3. JEJARING USAHA DNG SUMBER MODAL, SAPROTAN, ALSINTAN TARGET/Tahun : 5.500 Korporasi Petani

IV. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN TRANSISI KELEMBAGAAN PENYULUHAN DI DAERAH TENAGA PENYULUH YANG SEMAKIN BERKURANG PERKEMBANGAN TIK DAN IPTEK BEGITU CEPAT TARGET PRODUKSI SEMAKIN MENINGKAT WILAYAH LAYANAN SEMAKIN BERKEMBANG PENYULUHAN DENGAN PENDEKATAN FUNGSI EXSISTENSI PENYULUHAN DI LAPANGAN

GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI (Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Ternak Sapi, Aneka Cabai, dan Bawang Merah 2. DIKLAT TEMATIK/ ON THE JOB TRAINNING 5. SEKOLAH LAPANG DAN KURSUS TANI BAGI KELOMPOKTANI DI SENTRA PRODUKSI BALAI PELATIHAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (5.515 unit) BALAI PENGKAJIAN 1. PENINGKATAN KAPASITAS BPK KT 3. DISEMINASI TEKNOLOGI DAN KAJI TERAP (REL) PENYULUH (PNS, THL-TB) 4. PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN PENYULUH SWADAYA/ SWASTA 12 PENYULUH SWADAYA/SWASTA 25.341 Penyuluh PNS; 19.161 THLTBPP; 21.770 Penyuluh Swadaya

B. RESEARCH EXTENSION LINKAGE (REL) DINAS PENYULUH KABUPATEN BPTP PENELITI & PENYULUH UJI TEKNOLOGI/ KAJI TERAP Dilaksanakan di Lahan Petani/WKPP HASIL UJI COBA : Pertumbuhan , OPT Produksi, Produktivitas, dll PERTEMUAN Bahas Hasil Uji Coba/ Kaji Terap, pemaparan dari: PP Kab/Kota, BPTP, PP di Lapangan HASIL UJI COBA TEKNOLOGI KEGIATAN PERSIAPAN : Pertemuan persiapan Bahan Kaji Terap (Benih, Saprodi, Pestisida dll) Pengolahan Lahan Sewa Lahan/bila diperlukan PELAKSANAAN: Pembinaan di lokasi kaji terap/Perjalanan pendampingan kaji terap di lapangan, minimal 2 (dua) kali DISEMINASI TEKNOLOGI Untuk dilaksanakan/ Disebarluaskan ke WKBPP Ddan WKPP MUSIM TANM ASEP/ MT I OKMAR/ MT II DEMPLOT/DENFARM/ DEM AREA Bahan (Saprodi) Rembug Tani Kursus Tani FFD Pengawalan Demplot di Lapangan Pelaporan, dll Evaluasi dan Pelaporan PENYULUH WKPP IMPACT POINT, POTENSI WIL, DLL

MATERI PENYULUHAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK PENGEMBANGAN PENYULUHAN BERBASIS TIK CYBER EXTENSION MATERI PENYULUHAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK INFORMASI DI MULTI MEDIA MASYARAKAT SWASTA MENINGKATKAN OPINI PUBLIK DISEMINASI TEKNOLOGI REGULASI PERG. TINGGI LITBANG MATERI PENYULUHAN PROMOSI PRODUCT TEKNOLOGI INFORMASI PASAR

MENGABDI PADA PETANI, MENGABDI KEPADA KEMANUSIAAN PETANI SEBAGAI PAHLAWAN DAN PEJUANG PANGAN