F. Harry Sampurno, Ph.D Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, 2015-sekr The Best CEO of the Year 2014, Cohesive Leader,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Advertisements

PENGANTAR PERKOPERASIAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
Tindak lanjut penyelesaian rka-k/l t.a kemenko kesra
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
“Growing Our Own Leaders” Inovasi SDM PT PP (Persero) Tbk 12 Oktober 2011 dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Anugerah BUMN 2012.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
ADIL MAKMUR. ADIL MAKMUR ADIL MAKMUR 16th largest economy in the world 45 million member of consuming class Kekuatan besar Perubahan : KONSUMEN INDONESIA.
KEGAGALAN PASAR DALAM PERSPEKTIF ETIKA
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
XII. PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA BERKEMBANG
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
HUKUM INVESTASI dan PENANAMAN MODAL
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
SISTEMEKONOMI INDONESIA
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Copyright by dhoni yusra
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN BIDANG INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si. NIDN:
PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
Copyright by dhoni yusra
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PEMILU DAN KELEMBAGAAN EKONOMI
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI.
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
ADZIB GAIZHA F A
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PGSD Reguler Kelas 5A - Kelompok II
AKUNTABILITAS KINERJA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Nurul Afifah Rizqi A / A Pendidikan Akuntansi
RPJMN Bidang Tata Ruang
DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Direktorat Kelautan dan Perikanan
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Kejayaan ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya pada abad ke 15 sampai ke 17, dari kerajaan pesisir Sumatera, Kerajaan Mataram.
 SEMINAR NASIONAL TNI 2045 TAHUN 2019, GOR A.YANI MABES TNI FGD Borobudur Hotel, 07 Agustus
Transcript presentasi:

F. Harry Sampurno, Ph.D Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, 2015-sekr The Best CEO of the Year 2014, Cohesive Leader, Business Review DIREKTUR UTAMA PT Dahana (Persero), 2012 - 2015 DIREKTUR UTAMA PT Industri Kapal Indonesia (Persero), 2011-2012 KETUA UMUM Asosiasi Produsen & Distributor Bahan Peledak (Asprodispa), 2008-2010 Associate Member, International Society of Explosives Engineers (ISEE), 2007 - Sekarang Honorary Member, National Geographic, 2005 Indonesian Executive of the Year 1999-2000 by International Agyata Foundation, 2000 PUBLIKASI/TULISAN: “Industri Manufaktur harus Diperkuat”, REPUBLIKA, 16 Februari 2015 “Ofset Pertahanan”, REPUBLIKA, 08 Januari 2015 “Berbisnis Bahan Peledak hingga Mancanegara”, KOMPAS, 14 Apri 2014 “Memacu Industri Pertahanan”, REPUBLIKA, 09 Oktober 2013 “Ingin Jadi Tuan di Rumah Sendiri”, Majalah Tambang, April, 2013 “Industri Pertahanan, Mau Kemana”, Commando, Vol IX, Edisi 1, Tahun 2013 “the Future of National Defense Industries” the Jakarta Post: 28 January 2013 Keruntuhan Industri Strategis Indonesia, Khazanah Bahari, Januari 2011 “Back to the Future”, Business Review: Januari 2010 “Dahana Mendorong Kemandirian Industri Dalam Negeri”, INVESTOR: Oktober 2009 “Quo Vadis Penataan BUMN”, BUMN Review: April 2002 “Perkembangan Industri Berbasis Teknologi di Indonesia dan Peran BUMN”, in Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat, ISTECS : 2001 “Industrialization in Developing Countries”, PROFOUND: 6 Apr-Jun 2000 “Technology and its support to Human Resource Development in Indonesia”, MI: XXII, no 2. 1995 S3. Doktor (Ph.D). in Strategic/Military Industries, Univ of Iowa, USA, April 1999 S2. MBA in Technology Mngmt, Monash University, Australia, April 1995

KEMANDIRIAN DAN INOVASI INDUSTRI STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING BUMN (Boosting The Nation’s Competitiveness through Research and Innovation) DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Surabaya, 18 November 2016

Pendahuluan

Indonesia Commodities Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi unggul dan sejahtera Ekspor 2015 Posisi Indonesia 2015 Populasi (juta) 258,7 Indonesia CPO COAL Thailand USD 15,4 miliar USD 14,7 miliar Philippines 103,2 Malaysia Singapore Thailand* 65,7 Philippines GAS OIL Bonus demografi Indonesia (2015) Malaysia 31,7 USD 10,3 miliar USD 6,5 miliar M F Singapore* 5,5 RUBBER COPPER *berdasarkan data terakhir per 2015 USD 3,7 miliar USD 3,3 miliar TODAY 2030 16 th Largest economy in the World 45 Million members of consuming class 53% of population in cities producing 74% of GDP 55 Million workers $ 0.5 trilion market opportunity in consumer services, agriculture and fisheries, resources and education 7 th Largest economy in the World 135 Million members of consuming class 71% of population in cities producing 86% of GDP 113 Million Skill workers needed $ 1,8 trilion market opportunity in consumer services, agriculture and fisheries, resources and education Sumber: Mc Kinsey, BPS, Bloomberg, CEIC

Dipandu oleh Trisakti dan Nawacita Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BERDAULAT Indonesia yang berdaulat secara politik MANDIRI Indonesia yang mandiri secara ekonomi Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Meningkatkan produk tivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. BERKEPRIBADIAN Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya

FRAMEWORK ROADMAP BUMN sebagaimana digariskan dalam RPJMN Mimpi BUMN Mimpi disusun dalam suatu Roadmap yang dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai FRAMEWORK ROADMAP BUMN Aspirasi BUMN sebagaimana digariskan dalam RPJMN Agen Pembangunan dan Penciptaan Nilai 2015 2019 Kemandirian Kesejahteraan Keberlanjutan Pemerataan & Kesetaraan 5 19 Sinergi antar BUMN Hilirisasi dan kandungan lokal Pembangunan ekonomi daerah terpadu Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai BUMN masuk di peringkat 2000 perusahaan terbaik versi Forbes BUMN masuk di peringkat 2000 perusahaan terbaik versi Forbes Rp. 202 T Rp. 635 T Infrastruktur & Konektivitas Kapasitas SDM & Produktivitas Kontribusi terhadap penerimaan negara Kontribusi terhadap penerimaan negara Tata kelola yang baik Peraturan dan kebijakan Sumber : McKinsey

GLOBAL Competitiveness Index Source: World Economic Forum: Insight Report, Global Competetiveness Index 2016

Back to the Future

VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL BANGUN Industri Nasional Dalam UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1 angka 4 telah secara jelas didefinisikan dan dijabarkan istilah Industri Strategis : - industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, - meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau - mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara... Industri Hulu Agro Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Alat Transportasi Industri Elektronika & Telematika / ICT Prasyarat Industri Pendukung Industri Andalan Modal Dasar Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL Industri Pangan Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Industri Pembangkit Energi Industri Hulu 21/Kemenperin

KOMODITI/ JENIS INDUSTRI Industri Strategis yang Prioritas NO. KOMODITI/ JENIS INDUSTRI INSTANSI PEMBINA INSTANSI TERKAIT 1 Biomass Ditjen Agro - Kemenperin 2 Mesin Perkakas (fokus pada mould and dies) Ditjen IUBTT - Kemenperin 3 Elektronika (transmisi telekomunikasi, komponen elektronika fabless) 4 Kereta Listrik 5 Kapal (Laut dan Selam) Kemenhan 6 Pesawat Terbang 7 Roket Peluncur 8 Alat Kelistrikan (Solar cell, pembangkit nuklir) 9 Alat Pertahanan dan Keamanan 10 Petrokimia/dan CTC (Coal to Chemical) hulu olefin, hulu aromatic, dan hulu batubara/gas Ditjen BIM - Kemenperin 11 Keramik maju 12 Bahan baku farmasi dan biokimia Kemenkes 13 Propellan dan bahan peledak 14 Besi - baja dan paduannya 15 Hulu aluminium 16 Hulu tembaga (termasuk emas dan perak) 17 Hulu nikel (dan semua produk turunannya) 18 Rare earth metal 19 Emas 21/Kemenperin

Amanah UUD 1945 pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BUNG HATTA DAN BUMN “Suatu politik perekonomian yang didasarkan atas inisiatif partikelir hanya akan membuka jalan bagi masuknya kapitalis asing ke Indonesia. Dan dengan itu, sejarah kolonialisme ekonomi, berulang kembali.”  “Bukan saja perusahaan yang tergolong masuk ‘public utilities’ diselenggarakan oleh Pemerintah, melainkan juga cabang-cabang produksi yang penting sebagai industri dasar, tambang dan lain-lainnya dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah. Dikuasai oleh pemerintah tidak berarti bahwa Pemerintah sendiri menjalankan perusahaannya dengan alat-alat birokrasinya. Manajemen perusahaan boleh diserahkan kepada orang-orang yang cakap yang bertanggungjawab kepada Pemerintah.” http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/revrisond.htm MAHKAMAH KONSTITUSI 5 Nov 2012 Penguasaan oleh negara …. memiliki pengertian yang lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. … merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 baik di bidang politik maupun ekonomi. Dikuasai oleh negara tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur tetapi juga mengurus dan mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam sehingga negara mendapatkan keuntungan lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam 12

PERAN BUMN dalam Perekonomian 1945-1955 20an Djawatan ICW/IBW 1958-1965 UU 86/1958 Nasionalisasi UU 19/1960 450an PN 1969-1998 UU 9/1969 189->177 perusahaan 17 Departemen Perjan/Perum/Persero 1999-2014 Kementerian BUMN UU 19/2003 177->141 perusahaan 2015 118 BUMN 20 Tbk Aset 5.264 T Sales 1.997 T PjkDiv 211 T PDB Rp. 8.219 T APBN Rp. 1.683 T 26 primer 26 industri 67 jasa

INDUSTRI STRATEGIS INKA BBI Barata K S DPS DKB Inalum IKI INUKI PAL (ISIC rev.4 :24-30) NV deVulcaan 1913 NVdeIndustrie 1887 Bengkel LokUap 1904 PN Peprida 1962 NV Braat 1901 NV deBroom 1865 PN Indra PN Bisma INKA 1982 NV Molenvliet 1920 PN Barata BBI 1971 PN Boma 1960 Barata Indonesia 1971 PN Sabang Merauke K S 1971 Proyek Baja Trikora 1963 DPS 1976 DKB 1990 Inalum 1983 PN Kodja, 1891 Otorita Asahan 1976 IKI 1977 DP Tj Priok PN Pelita Bahari INUKI 1996 Fas Radioisotop Fas Radiofarmaka Fas Elemen Bakar Nuklir 1989 PN DG Nusantara PAL Indonesia 1980 Marine Establishment 1901 INTI 1973 Lab PTT 1926 Pindad 1983 Perind AD 1966 PSM 1950 LEN Industri 1991 TELKOMA LIPI UP LEN LIPI 1989 Dahana 1991 D I 2000 Altillerie Constructie Winkel 1808 LAPIP 1961 LIPNUR 1966 IPTN 1976 Perum Dahana 1973 Proyek Menang 1966

B P P T SUMBER PERUBAHAN TEKNOLOGI PASAR Basic Research (perguruan tinggi & lembaga riset dasar) Applied Research INDUSTRI STRATEGIS R&D Outsource In-house Engineering Business Process New materials, components & parts New manufacturing methods Prototyping new/ improved products Science & Tech Info gathering & analysis Specifying materials Production & industrial engineering Product design/ engineering Maintenance & replacement Materials, parts, & components Manufacturing (machineries, jigs tools, handling, QA) Products In-use Badan Riset Pemerintah : BATAN, LAPAN, LIPI, Balitbang, Puslitbang, Balai Dislitbang dll B P P T Riset Swasta

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

TRL vs MANUFACTURING READINESS LEVEL (MRL)

If we Fail to Plan = We Plan to Fail

...dengan Anggaran R&D yang relatif sangat kecil sekali

...dan Sejarah Pembinaan yang berubah-ubah BPPT 1978 Dewan Pembina Industri Strategis Komite Kebijakan Industri Pertahanan 1980 1984 1986 1989 1998 2002 2012 Agency for Strategic Industries (BPIS) PT Bahana Pakarya Industri Strategis TPIH TPPIS Set. DPIS DEFENSE INDUSTRIES UU 16/2012 DI,PAL,PINDAD DAHANA,LEN INTI, DKB,IKI DPS, KS 7 National Programs CTLCO Dibubarkan & Likuidasi (PP 52 2002) IPTN PAL PINDAD DAHANA IPTN, PAL, PINDAD, DAHANA KS, INKA INTI, BARATA, BBI LEN-LIPI BARATA, BBI, DI DAHANA, KS, LEN, INKA, INTI, PAL, PINDAD Menjadi Persero di bawah Kemen BUMN Tim Pengembangan Industri Hankam (TPIH) menyimpulkan pendirian industri hankam sangat mungkin asal didukung oleh industri pendukung/komersial (Kepres 40/1980) Dewan Pembina Industri Strategis & Hankam menyeleksi dan memilih industri yang dapat mendukung industri HANKAM (Kepres 59/1983) BPIS didirikan untuk membina dan mengembangkan 10 industri strategis sebagai wahana transformasi industri (Kepres 44/1989) Holding industri strategis bertujuan melakukan konsolidasi secara bisnis korporasi PP 35/1998

Matra Udara Matra Darat Matra Laut ... masih mampu menghasilkan produk yang cukup maju Matra Udara CN-235 Mil FFAR 2,75” NC212 Mil NAS-332 Super Puma CN-295 CN-235 MPA Frigate AS-565 MBe NBELL-412 granat RPP Intai FPB-57 FPB-28 APR 2 Polisi LPD Amunisi PKR-105 ANOA 6x6 G-2 Matra Darat SS-1 SS-2 Matra Laut 21

...untuk mendukung kemampuan pengamanan Poros Maritim

Perlu Dukungan Penerapan PP #76/2014 Local Content Design; Engineering; IPR; Raw material; Facilities & infrastructure; Education and training; Man hour; After sales 35% OFFSETS Maintenance; Overhaul, refurbishment, and modification; Retrofit and upgrade; Licensed production; Buy back; CoProduction; Subcontract; Development of R/D Joint development; Technology transfer; Market development; Joint Venture, Investment, Counter Purchase Products of Indo defence industry; Manufacturing industry; and/or Other goods

“BUMN adalah badan usaha milik negara, berarti untuk rakyat “BUMN adalah badan usaha milik negara, berarti untuk rakyat. Selain mengejar keuntungan, BUMN juga harus mengutamakan kepentingan rakyat. BUMN yang sehat dan berkembang berarti Indonesia yang sehat dan sejahtera”

TERIMAKASIH