REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
INDIKATOR TELEMEDICINE PADA RPJMN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
DATA REGIONAL KALIMANTAN
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
UNDANG-UNDANG nomor 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
HASIL PROGRAM KB NASIONAL
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENINGKATAN KINERJA TKSK
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
3 Formulasi Roadmap Pada Faskes Rujukan.
6. ORGANISASI PROFESI.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPROVEMENT COLLABORATIVE PONED-PONEK
Rumah Sakit Rujukan Nasional. Dasar Hukum KEPMENKES NO.390 tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL Adanya RS Rujukan Nasional.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PERAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PROVIDER LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Transcript presentasi:

REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TIM Ketua : Direktur Bina Jangmed dan Sarkes (dr. Deddy Tedjasukmana, Sp. RM) Anggota : 1. dr Cut Putri Arianie, M.Hkes 3. dr. Andi Arjuna Sakti, S.H, MPH 4. dr. Natalingrum Sukmarini SpKJ 5. dr. Bidayatul Tsalitsatul S

KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN REGIONAL (Kepmenkes HK. 02 KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN REGIONAL (Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 NO KRITERIA RS NASIONAL RS REGIONAL / PROP RS KAB / KOTA 1 Penetapan peraturan Menteri Kesehatan Gubernur Bupati / walikota 2 Akses rujukan Rujukan lintas provinsi /mengampu sekurangnya 4 provinsi Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota Rujukan lintas kecamatan 3 Kelas RS A & RS Pendidikan B & RS Pendidikan C dan D 4 Akreditasi Paripurna, JCI / Kelas dunia Minimal Utama Madya/Dasar 5 Transportasi Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 Provinsi Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 kabupaten Akses dari kecamatan 6 Sistem Remunerasi + +/- 7 Sister Hospital Dengan RS bersertifikasi akreditasi nas dan/intenasional LN Dengan RS Nasional/RS Tersier lainnya yg berstatus akreditasi Nas/Internasional dalam negeri Sister Hospital dg RS regional 8 Unggulan Min. 2 layanan subspesialis spesialistik Sesuaikan dengan Permenkes 56/2014 9 Anggaran Pusat dan Pemda terpilih Pusat dan Pemda Pemda 10 Jumlah Penduduk Provinsi dengan kategori penduduk padat Menyesuaikan - 11 Evaluasi Setiap 5 th Sesuai Pemda

PENETAPAN RS RUJUKAN NASIONAL (Kepmen No. HK.02.02/Menkes/390/2014) Nama RS Provinsi RS Rujukan Nasional 1 RSUP HAM Sumatera Utara 2 RSUP M. Djamil Sumatera Barat 3 RSUP M. Hoesin Sumatera Selatan 4 RSUPN CM DKI Jakarta 5 RSUP HS Jawa Barat 6 RSUP Kariadi Jawa Tengah 7 RSUP Sardjito DI Yogyakarta 8 RSUD Soetomo Jawa Timur 9 RSUP Sanglah Bali 10 RSUD Soedarso Kalimantan Barat 11 RSUD W. Syahranie Kalimantan Timur 12 RSUP WH Sulawesi Selatan 13 RSUP Kandou Sulawesi Utara 14 RSUD Dok II Papua

TUGAS RS RUJUKAN NASIONAL RS RUJUKAN REGIONAL  Menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit regional sesuai ketentuan yang berlaku; melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku; mengembangkan layanan unggulan subspesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit; menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan dari rumah sakit regional jejaringnya; menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitasdansisteminformasiyang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai standar; mengembangkan Health Technology Assesment/HTA khususnyapenapisan teknologitepatgunasecaraaktif di wilayahsekitarnyadenganmengutamakanprodukdalamnegeritermasukmenggunakanrisetberbasispelayanan; penguatanpenerapanhospital bylaws/peraturan internal rumahsakit yang menjadilandasantransparansi, akuntabilitas, etikadanhukumkesehatan di rumahsakit; Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku; Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku; Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit; Menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota;   Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar; Merupakan jejaring penerapan Health Technology Assesment/HTA khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan; Penguatan penerapan hospital bylaws/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit;

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Daftar Kabupaten dan/atau Kota di Prov. Kaltim No. Kabupaten/Kota 1 Kota Samarinda 2 Kab. Penajam PU 3 Kab. Paser 4 Kota Balikpapan 5 Kab.Kutai Kartanegara 6 Kab. Kutai Barat 7 Kab. Mahakam Ulu 8 Kab. Kutai timur 9 Kota. Bontang 10 Kota Tarakan 11 Kabupaten Nunukan 12 Kab. Malinau 13 Kab Tana Tidung 14 Kab Bulungan 15 Kab Berau Provinsi Kaltim : SK KADINKES PROPINSI No. 445/14024/YANKES/XII/2013 TENTANG REGIONALISASI SITEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

RSUD Tarakan RS.A Wahab Syahranie RSUD Taman Husada Bontang RSUD AM Parikesit Tenggarong RSUD dr. Kanujoso

DATA RS DI PROVINSI KALTIM NO KAB/KOTA NAMA RS KELAS RS STATUS AKREDI TASI 1 Kota Samarinda RSUD Wahab Sjahranie B 16 RS Jiwa AHM NK belum RS Haji Darjad C RS SMC RS Siaga Ramania D Kab Kutai Kertanegara RSUD Aji Batara 5 Kab Kutai Barat RS Harapan Insan Kab Berau RSUD Berau 2 Kota Balikpapan RSUD Dr Kanujoso RS TNI AD RS Siloam RS Restu Ibu RS Pertamina 12 NO KAB/KOTA NAMA RS KELAS RS STATUS AKREDI TASI Kab Paser RSUD Panglima C 5 Kab Penajam RSUD Paser Utara belum RS PT ITCI D 3 Kota Bontang RSUD KOTA Taman Husada B 12 RS TNI AD RS Siloam RS Restu Ibu RS Amalia Belum RS LNG Badap RSB Islam Yabis

Usulan Versi Kemenkes

Regional I Regional II RS Rujukan Nasional

Rujukan Regional terdiri dari : Merujuk kepada Kepmenkes HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Regional, usulan Kemenkes untuk Prov. Kalimantan Timur 2 Rujukan Regional Rujukan Regional terdiri dari : Regional I : kab Berau, Kab. Kutai Timur, kota Bontang. Regional II : Kab. Penajam PU, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kab Mahakam ulu, Kab Kutai Kartanegara

KESIMPULAN Peraturan Gubernur yang belum sesuai dengan kriteria Pedoman Penetapan RS Regional advokasi oleh Kemkes revisi RS regional yang telah sesuai mempersiapkan diri dalam pemenuhan standar, akreditasi dll Penguatan RS Rujukan Nasional dan Regional oleh Kemenkes akan dilakukan secara bertahap Penataan sistem rujukan provinsi

TERIMA KASIH