PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA SIDANG

AGENDA SIDANG PENETAPAN KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN KEBIJAKAN DASAR PENGADAAN ALUTSISTA DAN ALMATSUS VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN 4. REVITALISASI MANAJEMEN INDUSTRI PERTAHANAN BUMNIP PENUNJUKAN LANGSUNG PROSES PROCUREMENT KEPADA BUMNIP 6. PERMINTAAN PROGRAM OFFSET DARI MENHAN MALAYSIA UNTUK PEMBELIAN PANSER ANOA 6X6 APC PRODUK PT. PINDAD BEBERAPA INFORMASI TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP) 8. PROGRESS RUU INDUSTRI PERTAHANAN  

KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN AGENDA-1 : PENETAPAN KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN

SEJARAH INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA Nasionalisasi Perush eks Asing (Hindia Belanda, Inggris,) SEJARAH INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA Penyederhanaan PN jadi PERJAN, PERUM, PERSERO KRISIS 1998 Tim Pembina Ind Hankam (TPIH) Indhan menjadi prioritas KIB I Industri Nasional banyak yg tumbang Dewan Pembina Ind Stra (DPIS) Badan Pembina Ind Stra (BPIS) Dewan Pembina Ind Strat (DPIS) Badan Pengelola BUMN + Penetapan PT BPIS KIB II bentuk KKIP Pembubaran PT. BPIS KEPPRES 40 KEPPRES 44 KEPPRES 56 KEPPRES 64 INPRES 17 KEPPRES 6 KEPPRES 45 PERPU 19 PERPRES 42 PP 23 1958 1960 1967 1980 1984 1989 1998 2001 2010

PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI 1. SUDAH ADA SEJAK SEBELUM KEMERDEKAAN (MILIK HINDIA BELANDA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN/MENDUKUNG TENTARANYA). 2. PASANG SURUT INDUSTRI PERTAHANAN DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN PIMPINAN NEGARA. 3. INDUSTRI PERTAHANAN AKAN BANGKIT JIKA ADA KEMAUAN, KOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH. 4. KKIP DIBENTUK UNTUK MENGEMBALIKAN BANGKITNYA INDUSTRI PERTAHANAN.

PENGELOMPOKAN INDUSTRI PERTAHANAN 1. INDUSTRI ALAT UTAMA YANG BERPERAN SEBAGAI LEAD INTEGRATOR UNTUK MEMPRODUKSI ALUTSISTA, SEBAGAI PABRIKAN/PRODUSEN/ MANUFAKTUR (TIER-1/BUMNIP). 2. INDUSTRI KOMPONEN UTAMA (MAIN COMPONENT) YANG MEMPRODUKSI BAGIAN-BAGIAN BESAR (SUB SISTEM) DAN PENTING DARI ALAT UTAMA (TIER-2/INDUSTRI PENDUKUNG). 3. INDUSTRI KOMPONEN/SUKU CADANG DAN/ATAU NON ALUTSISTA YANG BERFUNGSI SEBAGAI INDUSTRI PENUNJANG (TIER-3). 4. INDUSTRI BAHAN BAKU YANG MEMPRODUKSI BAHAN BAKU UNTUK DIGUNAKAN DI INDUSTRI ALAT UTAMA, INDUSTRI KOMPONEN UTAMA DAN INDUSTRI KOMPONEN/SUKU CADANG (TIER-4).

KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN INDUSTRI YANG MEMILIKI KEMAMPUAN: TEKNOLOGI RANCANG BANGUN (DESIGN ENGINEERING). 2. MEWUJUDKAN DESAIN MENJADI SUATU PROTOTIPE ATAU PENGEMBANGAN PRODUK (PRODUCT DEVELOPMENT). 3. PRODUKSI SENDIRI DAN/ATAU UNTUK PRODUKSI BERSAMA (JOINT PRODUCTION ATAU OFFSET) 4. PEMASARAN (MARKETING) 5. PELAYANAN PURNA JUAL (AFTER SALES SERVICE) 6. PELAYANAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN (MAINTENANCE SERVICES AND REPAIR) SERTA MODIFIKASI (UPGRADING/RETROFIT). 7. PELAYANAN DUKUNGAN/BANTUAN LOGISTIK TERPADU KEPADA PENGGUNA PRODUKNYA (INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT).

PENILAIAN UNTUK AKREDITASI INDUSTRI PERTAHANAN MEMILIKI KEJELASAN/KEPASTIAN DARI : ORGANISASI YANG FOKUS PADA PRODUK/JASA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN USER/CUSTOMER. 2. BUKTI KEPEMILIKAN, PERMODALAN DAN KINERJA KEUANGAN. KEPEMIMPINAN DI DALAM PERUSAHAAN YANG MAMPU CIPTAKAN SELURUH YANG TERLIBAT UNTUK MENCAPAI SASARAN. KESIAPAN FASILITAS PRODUKSI , SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG. INSTRUMEN UNTUK PENILAIAN DAN REKAM JEJAK KINERJA MANAJERIAL. 6. SISTEM PENGELOLAAN/MANAJEMEN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. SISTEM PENGELOLAAN/MANAJEMEN KOMPETENSI SDM 8. SISTEM PENGELOLAAN/MANAJEMEN PROSES/PROSEDUR SERTA METODE PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUKSI 9. SISTEM PENGELOLAAN/MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERHATIAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP (ENVIRONMENT).

KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG INGIN DIKUASAI INDUSTRI KENDARAAN TEMPUR (RANPUR/ARMOR VEHICLE) DAN KENDARAAN TAKTIS (RANTIS/TACTICAL VEHICLE). 2. INDUSTRI KAPAL PERANG ATAS AIR (COMBAT VESSEL) DAN BAWAH AIR (SUBMARINE) SERTA KAPAL-KAPAL PENDUKUNGNYA (SUPPORT VESSEL). 3. INDUSTRI PESAWAT MILITER ANGKUT RINGAN DAN SEDANG (LIGHT & MEDIUM MILITARY AIR TRANSPORT, FIX WING AND ROTARY WING) SERTA PESAWAT TEMPUR (FIGHTER). 4. INDUSTRI SENJATA RINGAN DAN BERAT UNTUK PERORANGAN & KELOMPOK/SATUAN (PISTOL, ASSAULT RIFFLE, CARABEN, SMR, SMS, SMB, MORTIR, AGL, RPG) S/D MERIAM & MUNISINYA (MKK & MKB), ROKET/MLRS, TORPEDO SERTA PELURU KENDALI (RUDAL/MISSILE). 5. INDUSTRI PERALATAN NETWORK CENTRIC OPERATION SYSTEM , MULAI ALAT KOMUNIKASI RADIO, SISTEM KENDALI/KONTROL, KOMPUTASI DAN KOMANDO UNTUK PENEMBAKAN SENJATA, RADAR & THERMAL OPTIC UNTUK PENCARI/DETEKSI & PENJEJAK/IKUTI SASARAN (C4SIR, CMS/BMS) WALAU DENGAN KEMAMPUAN INDUSTRI YANG RELATIF MASIH TERBATAS.

TINDAK LANJUT DARI PENETAPAN KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN MENGAMANATKAN KEPADA SEKRETARIS KKIP DENGAN TIM ASISTENSI SERTA TIM POKJA KKIP UNTUK SEGERA MENYUSUN JUKNIS DAN CHECK LIST GUNA PENETAPAN KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN MOHON KKIP

AGENDA-2 : KEBIJAKAN DASAR PENGADAAN ALUTSISTA DAN ALMATSUS

KEBIJAKAN DASAR PENGADAAN ALUTSISTA DAN ALMATSUS SESUAI ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM RANGKA PEMENUHAN MEF & MODERNISASI ALUTSISTA TNI/ALMATSUS POLRI : 1. MENGOPTIMALISASIKAN PRODUK DALAM NEGERI 2. APABILA INDUSTRI DALAM NEGERI BELUM MAMPU, MAKA PENGADAAN DARI LUAR NEGERI DAPAT DILAKSANAKAN, NAMUN HARUS DIIKUTI DENGAN PROGRAM KERJA-SAMA YG MEMANFAATKAN/ MEMBERDAYAKAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI JOINT PRODUCTION. a. PRODUKSI/DESAIN BERSAMA DN/LN b. MEMBUAT SEBAGIAN LN DAN SEBAGIAN DN c. DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI (ToT) 3. DISAMPING JOINT PRODUCTION, PENGADAAN DARI LUAR NEGERI JUGA DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN S/D TA. 2025 YANG INGIN DICAPAI MELALUI PROGRAM OFFSET. a. PARTISIPASI AKTIF DN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDHAN DN DG PRIORITAS BUMNIP. b. MENCAPAI SKALA KEEKONOMIAN PADA KIB II c. DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI (ToT). 4. PENGADAAN LUAR NEGERI (PRODUKSI/DESAIN 100 % LN), SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGHINDARI PEMBELIAN LEPAS DENGAN TETAP MEMINTA KOMPENSASI PEMBELIAN DIBIDANG NON PERTAHANAN.

AGENDA-3 : VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN

TUJUAN DAN SASARAN VERIFIKASI BERTUJUAN UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS TENTANG KAPASITAS PRODUKSI DARI INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP DAN BUMS) DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI. SASARAN YANG INGIN DICAPAI ADALAH UNTUK MENDAPATKAN GAMBARAN YANG JELAS TENTANG KAPASITAS MANAJEMEN PRODUKSI.

KKIP BERENCANA MENGIRIMKAN TIM VERIFIKASI KAPABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP/BUMS) UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN (ASSESSMENT) TENTANG : 1. FASILITAS DAN KAPASITAS KEMAMPUAN PRODUKSI 2. KESIAPAN TEKNOLOGI DAN KOMPETENSI SDM. 3. KINERJA KEUANGAN. PROSEDUR DAN METODE UNTUK PROSES PRODUKSI DAN PENCAPAIAN KUALITAS PRODUKSI. KETUA TIM DISARANKAN BAPAK SAID DIDU ( TIM ASISTENSI BIDANG KEBIJAKAN)

TINDAK LANJUT UNTUK VERIFIKASI INDUSTRI PERTAHANAN MOHON KKIP MENGAMANATKAN KEPADA TIM ASISTENSI DAN TIM POKJA KKIP TERKAIT YANG DIPIMPIN OLEH BAPAK SAID DIDU UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN PENINJAUAN/ VERIFIKASI KEMAMPUAN KE INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP/BUMS)

AGENDA-4 : REVITALISASI MANAJEMEN INDUSTRI PERTAHANAN BUMNIP

TUJUAN DAN SASARAN REVITALISASI MANAJEMEN BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MANAJEMEN INDUSTRI PERTAHANAN (DI DALAM BUMNIP/BUMS) YANG SEHAT DAN PROFESIONAL DALAM RANGKA KOMPETENSI & KEMAMPUAN USAHA ATAU BISNIS INTI-NYA MAMPU MEMENUHI PESANAN ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI. SASARAN YANG INGIN DICAPAI ADALAH TERWUJUDNYA INDUSTRI PERTAHANAN YANG KUAT DAN BERDAYA SAING.

UPAYA REVITALISASI MANAJEMEN 1. TIM DIREKSI DAN JAJARANNYA SEBAGAI TIM WORK DITUNTUT MEMILIKI : KEPEMIMPINAN YANG MAMPU MENGELOLA SELURUH SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI SASARAN. MORAL, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME INOVASI, KREATIVITAS DAN VISI KE DEPAN. KINERJA YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (AKUNTABEL) DEDIKASI DAN LOYALITAS KEPADA ORGANISASI/INDUSTRI . PERUBAHAN PENGELOLAAN YANG DIFOKUSKAN PADA : PENINGKATAN PROFESIONALISME SDM MODERNISASI FASILITAS PRODUKSI RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENYEMPURNAAN PROSES DAN METODE PRODUKSI KETERSEDIAN BAHAN BAKU DAN JAMINAN KUALITAS HASIL PRODUKSI PENGUATAN SUMBER PENDANAAN.

TINDAK LANJUT UNTUK REVITALISASI MANAJEMEN BUMNIP MENGAMANATKAN KEPADA SEKRETARIS KKIP BERSAMA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP TERKAIT UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN EVALUASI KINERJA BUMNIP DALAM RANGKA KESIAPAN UNTUK PEMENUHAN PESANAN KEMHAN/TNI S.D. TA. 2014 MOHON KKIP

TINDAK LANJUT UNTUK REVITALISASI MANAJEMEN BUMNIP MENGAMANATKAN KEPADA SEKRETARIS KKIP BERSAMA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP TERKAIT UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN EVALUASI KINERJA BUMNIP DALAM RANGKA KESIAPAN UNTUK PEMENUHAN PESANAN KEMHAN/TNI S.D. TA. 2014 MOHON KKIP

AGENDA-5 : PENUNJUKAN LANGSUNG PROSES PROCUREMENT KEPADA BUMNIP

PENUNJUKAN LANGSUNG PROSES PROCUREMENT KEPADA BUMNIP BERDASARKAN PERPRES 54/2010 : PRODUK DALAM NEGERI YANG SUDAH MAMPU DIHASILKAN OLEH : BUMNIP NON BUMNIP MEMENUHI STANDAR MINIMAL UNTUK DAPAT DITERIMA (SPEKTEK UNTUK PEMENUHAN FUNGSI AZASI DAN KESELAMATAN & KEAMANANNYA) PRODUK BUMNIP DAPAT MERUPAKAN HASIL RANCANG BANGUN SENDIRI, HASIL JOINT PRODUCTION ATAU HASIL PRODUK KESEPAKATAN OFF SET PROSES PENGADAAN ALUTSISTA . BERDASARKAN PERMENHAN 17/2011 : KANDUNGAN LOKAL (TKDN) TELAH MEMENUHI 40%. SEBAGAI PRODUK LANJUTAN YANG TELAH DIKERJAKAN: UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ALUTSISTA REPEAT ORDER

TINDAK LANJUT UNTUK PENUNJUKAN LANGSUNG PROSES PROCUREMENT KEPADA BUMNIP MENGAMANATKAN KEPADA SEKRETARIS KKIP DENGAN TIM ASISTENSI SERTA TIM POKJA KKIP UNTUK SEGERA MENINDAK LANJUTI PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG PROSES PROCUREMENT YANG MEMANG SUDAH BISA DILAKUKAN OLEH BUMNIP MOHON KKIP

AGENDA-6 : PENAWARAN PROGRAM OFFSET DARI MENHAN MALAYSIA UNTUK PEMBELIAN PANSER 6X6 APC (ARMOURED PERSONEL CARRIER) PRODUK PT. PINDAD

- TACTICAL VEHICLE 4x4 ADIWIRA - FIRE RESCUE TENDER DENGAN HARGA TOTAL USD 40 JUTA UNTUK 32 UNIT PANSER 6X6 APC YANG DITAWARKAN OLEH PT. PINDAD, PIHAK MALAYSIA MENGHENDAKI OFFSET / TRADE OFF DENGAN NILAI YANG SAMA / EQUIVALENT UNTUK OFFSET LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG JENIS OFFSET LANGSUNG (YANG MUNGKIN BISA DILAKSANAKAN OLEH PT. PINDAD) PERMINTAAN ToT PIHAK MALAYSIA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN DOMESTIK MALAYSIA DALAM RANGKA MEMPRODUKSI KENDARAAN KHUSUS (RANSUS) DAN KOMPONEN-KOMPONEN KHUSUSNYA UNTUK : - TACTICAL VEHICLE 4x4 ADIWIRA - FIRE RESCUE TENDER - LIGHT FIRE RESCUE TENDER - AMDAC WATERJET 2. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN DOMESTIC MALAYSIA UNTUK MEMPRODUKSI BERBAGAI MACAM/ JENIS RANTAI TANK (TRACK PADS).

JENIS OFFSET TIDAK LANGSUNG KERJASAMA STRATEGIS ANTARA CENTRE OF BUSINESS INNOVATION AND TECHNO-ENTERPRENUERSHIP STUDIES (PPIPT) UNIMAP AND MINDEF YANG HARUS MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA PERLIS UNIVERSITY OF MALAYSIA MELIPUTI : - RESEARCH - STUDENT’S PLACEMENT - FACULTY’S MOBILITY AND - ENDOWED CHAIR PROGRAM PELATIHAN YANG DAPAT MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA ANGKATAN BERSENJATA MALAYSIA, MELIPUTI : - STAF OPERATIONAL JOINT EW COURSE - ADVANCED COMMUNICATION EW COURSE - NON-COMMUNICATION OPERATOR EW COURSE - EW DATABASE MANAGEMENT COURSE - EW SIGNAL ANALYSIS COURSE - EW SYSTEM TEST & EVALUATION COURSE - ADVANCED SIGNAL ANALYSIS & REPORTING (INCLUDING EO) COURSE

ALTERNATIF NEGOSIASI DENGAN PIHAK MALAYSIA MEMBALAS SURAT MENHAN MALAYSIA UNTUK KESERIUSAN PEMBELIAN PIHAK MALAYSIA DENGAN HARGA YANG DITAWARKAN PT. PINDAD SEBESAR TOTAL USD 40 JUTA UNTUK 32 UNIT PANSER 6X6 APC DENGAN SKEMA TRADE OFF SEBESAR USD 15 JUTA. HARGA TOT YANG DIMINTA PIHAK MALAYSIA UNTUK MENINGKATKAN TEKNOLOGI PEMBUATAN RANTIS / RANSUSNYA ATAU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN-KOMPONEN KHUSUS DARI RANTIS/RANSUS TERSEBUT YANG HARUS DIBAYAR INDONESIA DALAM RANGKA OFFSET / TRADE OFF SEBESAR USD 15 JUTA APAKAH SUDAH FEASIBLE / ACCEPTABLE PERLU KECERMATAN PIHAK INDONESIA.

TINDAK LANJUT PERMINTAAN OFFSET DARI MENHAN MALAYSIA UNTUK PEMBELIAN PANSER 6X6 APC (ARMOURED PERSONEL CARRIER) PRODUK PT. PINDAD MENGAMANATKAN KEPADA TIM ASISTENSI SERTA TIM POKJA KKIP UNTUK MEMBANTU PT. PINDAD DALAM NEGOSIASI DENGAN PIHAK KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA SAMPAI TEREALISASINYA PENJUALAN PANSER 6X6 APC PRODUK PT. PINDAD YANG DAPAT DITERIMA DAN SALING MENGUNTUNGKAN KEDUA BELAH PIHAK. MOHON KKIP

AGENDA-7 : BEBERAPA INFORMASI TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP)

ALOKASI PENGADAAN ALUTSISTA YANG BERGERAK UNTUK BUMNIP (PRODUK DALAM NEGERI TA. 2010 S.D 2014) NO NAMA INDHAN RUPIAH USD 1 PT PINDAD Rp. 1.234.266.459.000 113.000.000 2 PT DI Rp. 1.219.903.404.000 910.000.000 3 PT PAL Rp. 497.231.000.000 100.000.000 4 PT LEN Rp. 425.000.000.000 5 PT. DOCK KODJA BAHARI Rp. 67.500.000.000

AGENDA-8 : PROGRESS RUU INDUSTRI PERTAHANAN

PROGRESS RUU INDUSTRI PERTAHANAN SAMPAI SAAT INI BELUM DIPUTUSKAN BAHWA RUU INDHAN YANG AKAN DISERAHKAN DPR KEPADA PEMERINTAH UNTUK DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN TAHUN 2011. INDUSTRI PERTAHANAN (BUMNIP) TELAH MENGIRIMKAN SARAN DAN TANGGAPAN KONSTRUKTIF UNTUK KONSEP RUU INDHAN KEPADA PANJA DPR. 3. KEMHAN YANG SELAMA INI TELAH MEMBERIKAN SARAN DAN TANGGAPAN KONSTRUKTIF UNTUK KONSEP RUU INDHAN KEPADA DPR MELALUI BUMNIP DAN SEJAK AWAL TELAH DISIAPKAN TIM PENGAWAL UNTUK PENDAMPINGAN DPR MENYUSUN RUU INDHAN, SAAT INI JUGA SEDANG TERUS MENYUSUN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) SEBAGAI LANGKAH ANTISIPASI PENYUSUNAN DIM BERSAMA DPR RI. 4. PEMERINTAH DALAM HAL INI KEMHAN DAN KKIP MENUNGGU PIHAK DPR RI UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA RUU INDHAN DI DPR RI.

Terima Kasih