DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
Bab IV: Sumber daya Genetik, Perbenihan dan Perbibitan
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Fakultas Agroindustri, Program Studi Peternakan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERATURAN TENTANG PEMBIBITAN
Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kambing dan Domba Disampaikan pada : SILATNAS dan JAMBORE 2015 Peternak.
Arah Kebijakan Persusuan
LATAR BELAKANG Di Indonesia belum ada industri benih yang memproduksi benih kedelai hitam. Selama ini benih yang digunakan petani adalah benih asalan.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Materi Peraturan Pemerintah No
SOSIALISASI SERTIFIKASI CPIB
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
BAHAN KULIAH MANAJEMEN STRATEGIK PADA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
POLA-POLA KEMITRAAN DI JAWA BARAT
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
KEMENTERIAN PERTANIAN
Arah Kebijakan Persusuan
BREEDING KELOMPOK 2 RIZA PAMUNGKAS
Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
PENINGKATAN NILAI TAMBAH
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PEMBANGUNAN PERIKANAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR MELALUI LPMUKP MELALUI KELOMPOK USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUKP) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
Pelatihan Perencanaan Teknis Terinci (DED)
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
1 DIREKTORAT PERBENIHAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Transcript presentasi:

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PERANAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN BENIH IKAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN INDUSTRI PERIKANAN Oleh : Chandra Suwarna DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DASAR KEBIJAKAN PEMBENIHAN UU 31 TAHUN 2004 jo. UU 45/2009 Tentang PERIKANAN Pasal 7 point e. Pasal 14.1 Pasal 15 Urusan Perbenihan ( Induk dan Benih Ikan) menjadi kewenangan Pemerintah dalam mengatur Pemasukan dan Pengeluaran, Mengembangkan Pemanfaatan Plasma Nutfah, dan Alokasi ikan “tertentu” PERATURAN MENTERI KP : Beberapa Permen yang menyangkut Perbenihan, dan yang terakhir Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2016 Tentang CPIB

Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPTD Dalam Pembinaan Pembenihan TIM KERJA PROVINSI TIM AHLI TIM KERJA PUSAT PUSAT / UPT PROVINSI/ (UPTD) KABUPATEN/KOTA (BBI LOKAL) TIM KERJA Pembuatan dan Penerapan SPO Uji Multi lokasi Pembinaan,pengawasan, monev Perbenihan Sosialisasi Sertifikasi Distribusi induk dan Calon induk dasar ke Provinsi Pembuatan Peraturan Perbenihan dll. Dukungan pendanaan Pelaksanaan SPO Penerapan Sertifikasi Pembinaan, Pengawasan, monev Perbenihan Perbanyakan induk dasar menjadi induk pokok Distribusi induk pokok Pengawasan distribusi benih Sosialisasi Peraturan Perbenihan Dukungan pendanaan Pembinaan, pengawasan, monev. Perbanyakan Induk Pokok Distribusi Induk Penerapan Sertifikasi Sosialisasi Peraturan Perbenihan.

ALUR PENYEDIAAN BENIH BERMUTU CPIB SISTU PEMULIAAN DJPB SERTIFIKASI INDUK DASAR INDUK POKOK UPT/UPTD BROODSTOCK CENTER HATCHERY/UPR PENGAWASAN BENIH BERMUTU MASYARAKAT PEMBUDIDAYA

PERMASALAHAN UMUM DI PERBENIHAN Ketersediaan induk dan benih ikan berkualitas unggul masih terbatas SDM pembenih terutama di tingkat pembudidaya belum sepenuhnya menerapkan kaidah CPIB. Tata Laksana Pembinaan, Pengawasan, dan Monev Perbenihan belum berjalan optimal

KEBUTUHAN BENIH UNTUK BUDIDAYA di KBB POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA : KBB memiliki wilayah sentra budidaya KJA di Waduk Cirata dan Waduk Saguling dengan jumlah KJA sebanyak 37.261 petak.. Kebutuhan benih ikan rata-rata per tahun di sentra budidaya KJA tersebut mencapai 800 juta ekor per tahun.. Produksi setempat +/- 100 juta, sebagian besar benih berasal dari wilayah lain

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK DITJENKAN BUDIDAYA DISKAN PROP, KAB/KOTA UPT UPTD Induk,Teknologi, Pola Usaha Penyuluh/ PPB Perusahaan (Mitra) Koperasi Kelompok Pembenih/UPR Benih Berkualitas Bank Pembudidaya Pasar Benih

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN Jangka Menengah dan Panjang Jangka Pendek Jangka Menengah dan Panjang Produksi induk & benih bermutu secara massal -> optimalisasi Broodstock Center Penyempurnaan Peraturan Perundangan di bidang perbenihan Pemberdayaan pembenih (HSRT/UPR)/Pembinaan Kelompok yang mandiri dan profesional Revitalisasi UPT dan UPTD (Provinsi dan Kab/Kota)  memproduksi benih bebas virus & bermutu Penerapan CPIB (Standarisasi & Sertifikasi Perbenihan) Pengawasan perbenihan (peredaran/ perkembangan benih bina & sarana produksi, serta proses produksi) Aktualisasi Jaringan Perbenihan Membangun Industri perbenihan Membangun dan rehabilitasi Sarpras BBI dan UPR Penerapan IPTEK (aquaculture engineering, pembenihan efisien/zero waste) Pengembangan Jaringan Perbenihan Pengelolaan Plasma Nutfah & Domestikasi Revitalisasi dan operasionalisasi Unit hatchery pemerintah dan swasta yang idle

Strategi Penguatan Kelembagaan Perbenihan Skala Kecil Pendampingan Teknologi (pelatihan/diseminasi, magang, study banding, percontohan); Bimbingan Kelembagaan Kelompok (organisasi kelompok, aspek sosial dan ekonomi), kegiatan memotivasi; Pembinaan kemitraan (inti plasma, perbankan, antar kelompok); Penguatan modal; Bantuan Paket sarana produksi; Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana UPR.

PERANAN BPBINM DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDUK UNGGUL NILA NIRWANA Produksi Estimasi Target Produksi BPBINM Wanayasa 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi GGPS (Family) 50 60 65 70 Produksi GGPS (ekor) 3.000 3.600 3.900 4.200 Produksi GPS (ekor) 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Produksi GPS (Paket) 31 38 44 56 Produksi PS (ekor) 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 Produksi PS (Paket) 6.250 7.500 8.750 10.000 11.250 Sumber : BPBINM Wanayasa Catatan : Jumlah GGPS terdiri dari 50% jantan dan 50% betina, dengan nisbah kelamin 1 : 1 Jumlah Jantan dan betina dalam 1 famili GGPS adalah 30 pasang. Produksi GPS dihasilkan dari pemijahan GGPS dengan sistem pemijahan massal. Jumlah GPS disesuaikan dengan kebutuhan pencetakan calon induk pokok dan program bantuan induk GPS ke Kab/Kota di Jawa Barat. Jumlah Produksi PS berdasarkan Protokol perbanyakan induk nila. LSSM-023-IDN A Q S s y Aquatic Quality System Assurance LSSM - BBPBAT - DJPB - KKP

FOTO KEGIATAN PEMBINAAN UPR

UPR BINAAN DINAS DAERAH