DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
MEKANISME PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PEMBUKUAN BENDAHARA BOS 2017 Oleh : Hj. Meiyana, EW.
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA (APBN) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA PROGRAM DESENTRALISASI disampaikan.
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Sumber dana ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan PNBP UNDIKSHA disampaikan oleh I Putu Gede.
Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Inspektorat Kabupaten Sleman
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU.NEGARA 2. UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHA- RAAN NEGARA 3. UU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENG- ELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 4.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

POS-POS BELANJA ANGGARAN PEMERINTAH TERDIRI DARI: Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Perjalanan Bantuan Sosial (Penelitian)

DIPA KOPERTIS V 2013 YG DIHIBAHKAN KE DOSEN DARI POS BANTUAN SOSIAL : PENELITIAN DAN PENGABDIAN SERTIFIKASI GURU BESAR & DOSEN NON PNS TUNJANGAN GURU BESAR BEASISWA S2/S3 LUAR NEGERI Dengan anggaran Rp.67, 8 M dari total anggaran Kopertis V Rp. 155.5 M

DANA DARI PUSAT/DIKTI BANTUAN PROGRAM HIBAH PEMBINAAN (PHP) DLL

PENGELOLA KEUANGAN Sebelum kegiatan dimulai yang perlu diperhatikan adalah: Surat Keputusan untuk Tim yang akan mengelola keuangan/anggaran yg nantinya bertanggung jawab sebagai : 1. Pejabat untuk pengesahan pengeluaran anggaran 2. Bendahara/juru bayar mempunyai fungsi menerima, menyimpan dan membayar uang negara

FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN 1.Melakukan pengesahan terhadap pengeluaran anggaran yg terkait dgn kegiatan 2.Bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran 3. Membukukan bukti-bukti pengeluaran 4.Melakukan pemotongan dan menyetor pajak-pajak 5.Mendokumentasikan secara tertib atas pengeluaran yang dilakukan

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PROSES TRANSAKSI HARUS DIPERHATIKAN : SESUAIKAH SPESIFIKASI BARANG YG ADA DALAM KONTRAK DGN BARANG YG DIKIRIM. SAH TIDAK DOKUMEN KEUANGAN (KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN DARI REKANAN, DLL). NOMOR NPWP REKANAN. KWIT./DAFTAR PEMBAYARAN DILAMPIRI BUKTI SETOR PAJAK(PPh 21, 22 & PPN). KWITANSI/DAFTAR PEMBAYARAN DITANDA TANGANI/PENGESAHAN DARI PEJABAT YANG DITUNJUK BILA ADA SISA ANGGARAN HARUS DISETOR KE KAS NEGARA

MENGHINDARI KETERLAMBATAN PENYERAHAN LAPORAN Perlu diatur/dituangan dalam kontrak antara ketua LPPM dan peneliti. Ditentukan Jadwal paling lambat kapan laporan diserahkan ke LPPM. (sebelum batas penyerahan laporan ke Kopertis). Bisa diserahkan ke Kopertis dengan dicicil sebelum batas waktunya, menghindari denda keterlambatan.

OBJEK BUKTI-BUKTI PENGELUARAN PERPRES 70/2012 perubahan ke 2 Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 55 disebutkan Bukti perjanjian terdiri atas: 1. Bukti pembelian: pengadaan barang & jasa nilainya sampai Rp. 10 Juta 2. Kuitansi : Pengadaan barang dan jasa nilainya sampai Rp. 50 Juta

3. Surat perintah kerja (SPK): Untuk pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya dengan nilai Rp.200 juta dan konsultas sampai Rp.50 juta

Pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilengkapi dokumen pendukung pembayaran/pertanggung jawaban keuangan diantaranya bukti-bukti pengeluaran Bukti pengeluaran menurut PMK 190/2012 pasal 51 antara lain: - Kuitansi/bukti pembelian

PMK 190/2012 pasal 51 Mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan Yaitu: Efisien dan efektif serta tidak mengurangi akuntabilitas bukti pengeluaran tidak harus berbentuk kuitansi namun dalam bentuk dokumen lainnya dipersamakan (bukti pembelian berupa: nota, struk pembayaran dan sejenisnya) misalnya: Pengeluaran yang tidak dapat dikuitansikan, dapat digabungkan/direkapitulasi dari beberapa bukti pengeluaran dalam jumlah sampai 1 juta

Dalam bentuk rincian pembayaran (akun dan uraian pembayaran sama) yang ditanda tangani PPK (dengan terlebih dahulu mengesahkan bukti pembelian)

Kesimpulan 1. Kuitansi merupakan bukti pembayaran/pembelian sebagai bukti perjanjian 2. Bukti pengeluaran dgn nilai kecil-kecil (akun &uraian sama) dapat digabung menjadi daftar rincian pembayaran disahkan oleh PPK

PENGGUNAAN METERAI PADA KUITANSI Kuitansi pembelian barang sebesar antara Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dikenakan meterai Rp.3.000,- Kuitansi pembelian barang di atas Rp.1.000.000,- dikenakan meterai Rp.6.000,-

PENGADAAN BARANG YG DIPUNGUT PPN DAN PPh 22 Pengadaan barang kurang atau sama dengan Rp.2 juta dikenakan PPN 10% dari harga dasar Pengadaan barang di atas Rp. 2 juta dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 1,5% Pengadaan barang Rp. 1 jt ke bawah tidak dikenakan pajak (PPN, maupun PPh 22)

JENISNYA UANG LELAH Misalnya: Uang lelah Peneliti Uang lelah Panitia Uang lelah pengelola Uang sidang dsb

JENIS-JENIS BELANJA BARANG Misalnya: Pembelian Alat tulis Kantor Pembelian bahan-bahan Praktikum Konsumsi rapat dinas Bahan penunjang lainnya

PERJALANAN DINAS Terdiri dari 3 kategori: Perjalanan melewati batas kota Perjalanan dalam kota sampai 8 jam Perjalanan dalam kota lebih dari 8 jam

PERJALANAN DINAS MENGANDUNG KOMPONEN 1. Biaya transpor : dibayarkan sesuai bukti riil (at cost) tergantung alat transportasi yang digunakan. Perjalanan dalam kota dibayarkan lumpsum sesuai SBU Rp.110.000,- 2. Uang harian: diberikan secara riil sesuai jumlah riil hari yg dilaksanakan 3. Biaya penginapan: diberikan untuk keperluan menginap. Apabila biaya penginapan tidak digunakan untuk menginap di hotel maka dapat diberikan uang sebesar Rp.30% dr SBU

4. Uang presentasi, hanya diberikan bagi pejabat eselon I dan II. 5 4. Uang presentasi, hanya diberikan bagi pejabat eselon I dan II. 5. Sewa kendaraan dalam kota

Contoh I Pembelian alat tulis kantor KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 001 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp. 2.000.000,- Terbilang : Dua juta rupiah Untuk keperluan pembayaran pembelian alat tulis kantor untuk keperluan pelaksanaan penelitian hibah bersaing dalam rangka Penerimaan bantuan penelitian hibah bersaing bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 (rincian barang terlampir) Yogyakarta, 4 Oktober 2013 Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama terang --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ…. Tanggal ……………. ttd ttd Nama…………….. Nama…………. NIP/NIK…………. Nama/NIK……… Barang/perkerjaan tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab penerima ttd Nama ……… NIP/NIK……..

Lampiran kuitansi Nomor Bukti : 001 Pembelian bahan habis pakai/alat tulis kantor untuk keperluan bahan praktikum pelaksanaan penelitian dalam Rangka pendaan hibah bersaing bagi dosen PTS dilingkungan Koipertis Wilayah V tahun anggaran 2013 No U r a I a n Jml Harga satuan Jumlah 1. 2. 3. Kertas HVS 70 gram Bolpoint Toner HP 10 A 5 rim 1 doz 1 dos X Rp. 30.000,- X Rp. 12.000,- X Rp.1.838.000,- Rp. 150.000,- Rp. 12.000,- Rp.1.838.000,- Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Yogyakarta, 4 Oktober 2013 Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama……………..

TA : 2013 Bukti: 002 CONTOH II Pembayaran uang lelah bagi peneliti dana hibah bersaing dalam rangka penerimaan Bantuan pendaan hibah penelitian hibah bersaing Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 No Nama/Pangkat/Gol Jabatan Brutto Pot PPh 21 Netto Tanda tangan 1. 2. 3. Drs. Sinoyo Pembina Tk I/IV/b Sibadu, SH Penata, III/c Sibudi/Gol II Peneliti I Peneliti II Pembantu Pelaksana 2.000.000 1.750.000 500.000 300.000 87.500 - 1.700.000 1.662.500 ……………… ………………. Jumlah 4.250.000 387.000 3.863.000 Yogyakarta, 30 September 2013 Setuju dibayar Lunas dibayar tgl 4 Oktober 2013 Ketua LPPM Bendahara/juru bayar ttd ttd Nama……….. Nama…………. NIP/NIK NIP/NIK

Contoh III Kuitansi konsumsi KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 003 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp. 600.000,- Terbilang : Enam ratus ribu rupiah Untuk keperluan pembayaran pembelian konsumsi rapat pada tanggal 29 September 2013 sebanyak 20 dos makan @ Rp. 30.000,- = Rp. 600.000,- dalam rangka Penerimaan bantuan penelitian hibah bersaing bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 Yogyakarta, 23 September 2013 Catatan: dilampiri undangan & daftar hadir Jabatan penerima uang peserta rapat ttd/stampel Nama terang --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ…. Tanggal 4 Oktober 2013 ttd ttd Nama…………….. Nama…………. NIP/NIK…………. Nama/NIK……… Barang/perkerjaan tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab penerima ttd Nama ……… NIP/NIK…….. 25 25

DAFTAR HADIR RAPAT H a r I : Sabtu Tanggal : 28 September. Acara : Rapat koordinasi tugas……………. NO N A M A INSTANSI TANDA TANGAN 1. 2. 3. 1……………….. 2……………….. 3………………… Yogyakarta, Penanggung jawab kegiatan ……………………………

Contoh IV Kuitansi transport perorangan KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 004 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp. 110.000,- Terbilang : Seratus ribu rupiah Untuk keperluan pembayaran transpot ke Bantul tanggal 30 September 2013 untuk melakukan monitoring Hasil praktek pembenihan dalam rangka pendanaan bantuan pendanaan hibah penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 Yogyakarta, 23 September 2013 dilampiri : Bukti Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama terang --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ…. Tanggal 4 Oktober 2013 ttd ttd Nama…………….. Nama…………. NIP/NIK…………. Nama/NIK……… 27 27

Contoh V Daftar pembayaran transport kolektif TA : 2013 No. Bukti: 005 Daftar pembayaran transport ke Bantul tgl………..monitoring hasil pembenihan dalam rangka pendanaan hibah penelitian bagi dosen PTS Kopertis Wilayah V Tahun anggaran 2013 No N a m a Uang transport Tanda-tangan 1. 2. 3. ………………….. ………………… 110.000 1………………. 2………………. 3………………. Jumlah 330.000 Yogyakarta, Setuju dibayar Lunas dibayar tgl: Ketua LPPM Univ Bendahara ttd ttd ………………… ………………….

LAMPIRAN TRANSPORT Monitoring hasil pembibitan benih ke lokasi praktek dalam rangka bantuan pendanaan Hibah penelitian bagi dosen PTS Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 NO N A M A TUJUAN TGL/PEGESAHAN PEJABAT 1. Sinoyo Bantul 30 September 2013 ttd& stampel Nama…………………….. 2. Sibudi Wonosari 1 Oktober 2013 ttd & stampel Yogyakarta, Oktober 2013 Penanggung Jawab kegiatan ttd Nama……………………

LAPORAN REALISASI BANTUAN PENDANAAN HIBAH PENELITIAN TAHAP I 70% BAGI DOSEN PTS DILINGKUNGAN KOPERTIS WUILAYAH V TAHUN ANGGARAN 2013 NO/TGL NAMA URAIAN REALISASI PPN PPh 22 PPh 21 KET. 001/1 Okt 13 Tk. Abadi Pemb. ATK 3.750.000 340.909 51.136 - 002/2 Okt 13 Sinoyo dkk (3 org) Uang lelah 4.250.000 387.000 003/3 Okt 13 Catering A Konsumsi rapat 600.000 004/4 Okt 13 Uang transpor 330.000 Jumlah 7.180.000 200.000 Yogyakarta, Oktober 2013 Mengetahui/menyetujui Ketua LPPM Universitas… Bendahara/juru bayar ttd & stampel Nama…………………… Nama……………….. NIK/NIP NIK/NIP

BILA ADA KEKURANGANNYA TERIMA KASIH ATAS PERHATIAANYA MOHON MAAF BILA ADA KEKURANGANNYA