Asisten Pemerintahan dan Kesra Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di DIY Tahun 2018 Asisten Pemerintahan dan Kesra Forum Tematik Bidang Sosial Budaya Tahun 2018 Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY, 24 Maret 2017

2 KEMISKINAN

Garis Kemiskinan Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai : suatu kondisi kehidupan terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) minimum, dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Todaro dan Smith, 2007) Konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar (basic needs approach) Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Persentase Penduduk Miskin (%) Persentase Penduduk Miskin (%) Posisi DIY terhadap provinsi lain dan nasional 4 No. Provinsi Sep-16 Persentase Penduduk Miskin (%) 1 PAPUA 28.40 2 PAPUA BARAT 24.88 3 NUSA TENGGARA TIMUR 22.01 4 MALUKU 19.26 5 GORONTALO 17.63 6 BENGKULU 17.03 7 ACEH 16.43 8 NUSA TENGGARA BARAT 16.02 9 SULAWESI TENGAH 14.09 10 LAMPUNG 13.86 11 SUMATERA SELATAN 13.39 12 JAWA TENGAH 13.19 13 DI YOGYAKARTA 13.10 14 SULAWESI TENGGARA 12.77 15 JAWA TIMUR 11.85 16 SULAWESI BARAT 11.19 17 INDONESIA 10.70 No. Provinsi Sep-16 Persentase Penduduk Miskin (%) 17 INDONESIA 10.70 18 SUMATERA UTARA 10.27 19 SULAWESI SELATAN 9.24 20 JAWA BARAT 8.77 21 JAMBI 8.37 22 SULAWESI UTARA 8.20 23 KALIMANTAN BARAT 8.00 24 RIAU 7.67 25 SUMATERA BARAT 7.14 26 KALIMANTAN UTARA 6.99 27 MALUKU UTARA 6.41 28 KALIMANTAN TIMUR 6.00 29 KEP. RIAU 5.84 30 BANTEN 5.36 31 KALIMANTAN TENGAH 32 KEP. BANGKA BELITUNG 5.04 33 KALIMANTAN SELATAN 4.52 34 BALI 4.15 35 DKI JAKARTA 3.75

Kondisi Kemiskinan DIY Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin di DIY Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2016 sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan Tingkat kemiskinan DIY pada September 2016 sebesar 13,10%. (September 2015 sebesar 13,16%) Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,83 ribu orang. Bila dibandingkan keadaan September 2015 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 485,56 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi kenaikan sebesar 3,27 ribu jiwa.

6 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 Yogyakarta 8,82 8,67 8,75 - Bantul 16,48 15,89 16,33 Kulon Progo 21,39 20,64 21,40 Gunungkidul 21,70 20,83 21,73 Sleman 9,68 9,50 9,46 Berdasarkan wilayah, garis kemiskinan daerah perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dari daerah perdesaan. Namun demikian, garis kemiskinan di kedua wilayah menunjukkan pola yang peningkatan yang searah. Tingginya level garis kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh pola konsumsi penduduk yang lebih bervariasi. Di samping itu, tingkat harga relatif komoditas barang dan jasa di daerah perkotaan juga lebih tinggi dari daerah perdesaan sehingga turut berpengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Sumber : BPS DIY, 2016

Indeks Kemiskinan Multidimensi 7 DIY Indeks Kemiskinan Multidimensi Terendah Kedua (2014) 1 2 3 3 DKI Jakarta DIY Bali (0,0588)

8 Target Penurunan Tingkat Kemiskinan RPJMN 2015-2019 Sumber : Buku III RPJMN 2015-2019

9

Permasalahan/Kendala Utama Kemiskinan 10 Ketimpangan pendapatan Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan : Masih adanya kekurangtepatan sasaran Koordinasi antar program/kegiatan yang belum selaras Pemenuhan pelayanan dasar yang belum efektif 3. Kewenangan (UU 23/2014) : (Bagaimana program/kegiatan bisa menjangkau pada level desa) 4. Belum optimalnya sinergi penanganan kemiskinan lintas sektor Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu dampak dari ketimpangan wilayah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan DIY Pendekatan Strategi Tujuan 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 1. Peningkatan kecukupan kebutuhan dasar penduduk miskin Mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan 2. Peningkatan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi Melakukan Pendampingan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin 2. Peningkatan daya beli 1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Menciptakan struktur perekonomian yang pro pengentasan kemiskinan , perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi 2. Peningkatan kapabilitas penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri Meningkatkan produktifitas dan pendapatan Rumah Tangga Miskin 3. Peningkatan akses penduduk miskin pada lembaga ekonomi dan keuangan Meningkatkan akses pemasaran, dan permodalan usaha ekonomi produktif Rumah Tangga Miskin

Arah Kebijakan dan Fokus Prioritas Tahun 2018 12 Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan Inovasi regulasi kebijakan yang mampu menyentuh akar permasalahan penangggulangan kemiskinan Arah Kebijakan 1 Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Fokus Prioritas 2 Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan 3 Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin serta penguatan kapasitas/keterampilan penduduk miskin dan rentan 4 Peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan

Konsep Keterpaduan Wilayah dan Sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan

KETIMPANGAN PENDAPATAN 14 KETIMPANGAN PENDAPATAN

Indeks Gini 15 Sumber : Balai Statistik Daerah DIY DIY menempati urutan tertinggi indeks gini di Indonesia yaitu 0,425 (di atas rata-rata nasional 0,394)

Penyebab Meningkatnya Ketimpangan 16 1 Keterbatasan penduduk miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan 2 Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi Kesempatan penduduk miskin untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata penduduk miskin bekerja di sektor pertanian Sisi kebijakan : Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal Sistem logistik yang kurang efisien : distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin Sisi akses : Kurangnya jangkauan pelayanan dasar Rendahnya akses kredit usaha bagi penduduk miskin Rendahnya kepemilikan aset penduduk miskin terutama lahan produktif Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas

17 Strategi Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Miskin Kaya “Ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi & pengentasan kemiskinan” Miskin Kaya Layanan kesehatan & pendidikan berkualitas Pemenuhan standar kualitas minimum Ketrampilan dan Lapangan kerja produktif Memperkuat perlindungan sosial Memperbaiki sistem pelayanan publik Keberpihakan pemanfaatan anggaran Perkuatan dan penajaman program CSR Ciptakan perekonomian yang tahan dari krisis 4 PENDORONG TERJADINYA KETIMPANGAN Terjadinya ketimpangan peluang yang berasal dari non-individu Distribusi pekerjaan tidak merata (trampil vs non-trampil) Tingginya konsentrasi kekayaan  sekitar 20 % masyarakat Tingkat ketahanan ekonomi rendah KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN Memperbaiki pelayanan publik yang ada  khususnya kesehatan dan pendidikan Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih ketrampilan bagi tenaga kerja Memastikan perlindungan dari goncangan / gejolak Menggunakan anggaran belanja untuk mengurangi ketimpangan  pro-poor

18