ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 ekspose KEPALA BAPPEDA Tentang ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD Bangkinang, 21 Desember 2016

FORUM KONSULTASI PUBLIK BAPPEDA KERANGKA HUKUM PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG RPJPD KABUPATEN KAMPAR MENJADIKAN KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS TAHUN 2025 VISI RPJPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2025 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 PERDA 2 RPJPD 3 V I S I 4

BAPPEDA TUJUAN FKP FKP bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan mendapatkan saran dan masukan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 BAPPEDA Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kita disini

TAHAPAN RPJPD KABUPATEN KAMPAR TH 2005-2025 BAPPEDA (2020 – 2025) TAHAPAN 3 (2015 – 2019) TERWUJUDNYA VISI SECARA MENYELURUH DENGAN MEMILIKI DAYA SAING DI BIDANG EKONOMI, SDM YANG MENJUNJUNG NILAI-NILAI BUDAYA TAHAPAN 2 (2010 – 2014) PENCAPAIAN DAYA SAING DERAH DAERAH DENGAN KEUNGGULAN PEREKONOMIAN YANG KOMPETITIF DAN KOMPERATIF YANG DILANDASI OLEH SDM BERKUALITAS YANG MENGUASAI IPTEK DAN MEMPUNYAI DAYA SAING TAHAPAN 1 (2005 – 2009) PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERIMTAQ DAN BERIMTEK V I S I PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT RPJMD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022 belum ada.....

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BAPPEDA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR SYAHRIAL ABDI Pj. BUPATI KAMPAR VISI JANGKAH MENENGAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2022. Pemilihan kepaLa daerah diperkirakan pada bulan februari 2017 dan pelantikan kepala daerah diperkirakan bulan mei-juni 2017  visi jangka menengah belum ada “DALAM FORUM INI AKAN KITA SEPAKATI”” TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 ?? PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 7

BIDANG SUMBERDAYA MNUSIA ISU STRATEGIS BIDANG SUMBERDAYA MNUSIA BERKEMBANGNYA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERBASIS KE-ISLAMAN MENJADIKAN KECIRIAN DAERAH YANG SEMAKIN KUAT; KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT DINAMIS BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL MASIH TERDAPATNYA PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN DAERAH RAWAN BENCANA; BIDANG EKONOMI POTENSI PENERIMAAN DAERAH (DAK, DAU, DBH, DLL) YANG CENDERUNG SEMAKIN MENURUN; PERSAINGAN ANTAR WILAYAH / DAERAH YANG SEMAKIN MENINGKAT DAN KETAT TUNTUTAN YANG SEMAKIN TINGGI TERHADAP UPAYA MEMBANGUN KERJASAMA DAN SINERGITAS DALAM RANGKA MEMBANGUN ALIANSI STRATEGIS BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP BUMD

BIDANG SUMBERDAYA ALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI POTENSI DAERAH YANG SEMAKIN PENTING; ; BELUM TERMANFAATKANNYA LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF KONDISI WADUK PLTA KOTO PANJANG YANG SEMAKIN MEMPERIHATINKAN (PENURUNAN DEBIT AIR DAN PENDANGKALAN) BELUM BERKEMBANGNYA SEKTOR HILIR DARI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEHINGGA MASIH SANGAT TERGANTUNG PADA EKSPOR CPO BIDANG KIMPRASWIL BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN DAN AKSESIBILITAS TERUTAMA BIDANG TRANSPORTASI MENGAKIBATKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MASIH TETAP TINGGI, DAERAH-DAERAH YANG SEMAKIN TERBUKA, KONDISI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, POLITIK DAN SITUASI KAMTIBMAS YANG SEMAKIN DINAMIS; MASIH TERDAPATNYA BEBERAPA WILAYAH YANG BELUM DAPAT DIAKSES DENGAN BAIK DAN LANCAR SEHINGGA KONDISI MASYARAKAT YANG MASIH RENTAN DAN CENDERUNG TERISOLIR;

SKALA PRIORITAS TAHAP-3 PERIODE 2015 – 2019 RPJPD KAB. KAMPAR MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH; PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI DAN SUMBERDAYA ALAM LAINNYA SECARA BERKELANJUTAN; PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR; MENYELARASKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, IPTEK, DAN INDUSTRI;; PENATAA N KELEMBAGAAN EKONOMI.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

pembangunan antarwilayah ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (TAHUN 2018 RPJMN) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7,1 % Sumatera 6,5 %; Jawa-Bali 7,1 %; Nusa Tenggara 7,6 %; Kalimantan 6,1 %; Sulawesi 8,2 %; Maluku 7,8 dan Papua 16,0 %; Pencapaian target tingkat kemiskinan 7,5-8,5 % Sumatera 8,8 %; Jawa-Bali 8,6 %; Nusa Tenggara 15,1 %; Kalimantan 5,4 persen; Sulawesi 9,1 %; Maluku 12,0 % dan Papua 25,1 %; Pencapaian target tingkat pengangguran 5,2-5,5 % Sumatera 5,0 %; Jawa-Bali 5,9 %; Nusa Tenggara 3,4 %; Kalimantan 4,2 %; Sulawesi 4,5 %; Maluku 5,4 % dan Papua % 3,4 %; dan Laju inflasi 4,0 % SASARAN DAN PRIORITAS RKPD 2018 MENDUKUNG PENCAPAIAN 3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019 peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan; perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara Pembangunan manusia upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri sektor unggulan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan mengurangi kesenjangan pemb. dimasing-masing wilayah Pemerataan pembangunan antarwilayah 7

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. 1. Mengacu pada SPM bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. 2. Prioritas pembangunan daerah lainnya Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi; Pelaksanaan Otonomi Khusus; Pembinaan perencanaan pemb. daerah; Persandian Pengendalian Penduduk & KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan perbatasan antar negara Pengembangan Ekonomi Daerah Pengemb. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perdagangan Perindustrian Peningkatan produktivitas tenaga kerja Pengembangan KUKM PPPA Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Penanaman Modal Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Pengelolaan ESDM Pengelolaan sumber daya kelauatan dan perikanan Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penanganan Bencana Peningkatan Administrasi Kewilayahan Pembangunan Prasarana Pemerintahan Program pengembangan Perpustakaan; dan Program Kearsipan. 8

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018

BAPPEDA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 DIARAHKAN PADA 5 (LIMA) BIDANG PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BIDANG EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA ALAM BIDANG PEMUKIMAN, SARANA & PRASARANA WILAYAH Prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

URUSAN PEMERINTAHAN (BAB IV, Pasal 9 s.d Pasal 26 UU 23/2014) BAPPEDA ABSOLUT Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan fiskal nasional Agama Pemerintah Pusat: melaksanakan sendiri melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah KONKUREN Dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota. 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan Meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional Konflik sosial koordinasi pelaksanaan tugas pengembangan kehidupan demokrasi pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

BAPPEDA Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah ( Pasal 11 UU 23/2014) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak pangan pertanahan lingkungan hidup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana perhubungan; komunikasi & informatika koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal kepemudaan dan olah raga statistik persandian kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: kelautan dan perikanan pariwisata pertanian kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Keuangan Kepegawaian serta Diklat Litbang Fungsi lain Standar Pelayanan Minimal (SPM)

RENCANA PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKPD tahun 2018 BAPPEDA RENCANA PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKPD tahun 2018 Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Otonomi Daerah Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Urusan Kesehatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Tenaga Kerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Sosial Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan LINMAS Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Ekonomi Urusan Koperasi dan UKM Urusan Penanaman Modal Urusan Statistik Urusan Perdagangan Urusan Perindustrian Urusan Pengelolaan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Sumber Daya Alam Urusan Pertanian Urusan Kehutanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Pariwisata Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pangan Urusan Pertanahan Bidang Kimpraswil Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Perhubungan Urusan Komunikasi dan Informatika

SASARAN DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NO. PRIORITAS /URUSAN/PROGRAM SASARAN TARGET 2018 1 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA   URUSAN PENDIDIKAN Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah RATA-RATA LAMA SEKOLAH 9,72 % MENINGKATKAN ANGKA RATA-RATA MELEK HURUF MELEK HURUF 99,38 % KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MENINGKATNYA JUMLAH GEDUNG OLAHRAGA 20 UNIT SARANA OLAHRAGA MENINGKATKAN KUALITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN 10 ORGANISASI PEMUDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DESA 250 DESA URUSAN KEBUDAYAAN MELESTARIKAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN KAMPAR 10 LOKASI PEMBINAAN KESENIAN KABUPATEN KAMPAR 2 KELOMPOK MERUMUSKAN SEJARAH LOKAL KABUPATEN KAMPAR 1 DOKUMEN URUSAN PERPUSTAKAAN MENINGKATKAN MINAT BACA SELURUH SISWA TINGKAT DASAR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN 21 KECAMATAN 2 BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL   URUSAN KESEHATAN MENINGKATNYA JANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 34 PUSKESMAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 21 KECAMATAN URUSAN TENAGA KERJA MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA 61% KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan ormas, kelompok masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik 10 KELOMPOK SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 3 KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SASARAN RASIO AKSEPTOR KB AKTIF PER JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR 62 PERSEN SASARAN ANGKA HARAPAN HIDUP 73,17 PERSEN

SASARAN DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 3 BIDANG EKONOMI   URUSAN KOPERASI DAN UKM MENINGKATNYA JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH 50 UKM URUSAN PENANAMAN MODAL MENINGKATNYA NILAI INVESTASI SWASTA 10 TRILYUN MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS 5% URUSAN STATISTIK PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 4 DOKUMEN URUSAN PERDAGANGAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENAIKNYA PENGELUARAN PERKAPITA RILL YANG DISESUAIKAN (DAYA BELI) 600.000 PER BULAN URUSAN PERINDUSTRIAN JUMLAH INDUSTRI HILIR 50 INDUSTRI FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 500 Milyar 4 BIDANG SUMBER DAYA ALAM URUSAN PERTANIAN NILAI TUKAR PETANI 108,23 URUSAN PARIWISATA MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL 15.000 ORANG / TAHUN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING 5000 ORANG / TAHUN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKATKAN JUMLAH PRODUKSI IKAN 70.000 TON / TAHUN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 68,61 PERSEN URUSAN PANGAN SASARAN RASIO PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PANGAN 0,55 PERSEN 5 BIDANG KIMPRASWIL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MENINGKATNYA JALAN KONDISI BAIK 50 KM JEMBATAN PERMANEN 1 UNIT TERCAPAINYA PELAYANAN AIR BERSIH 100 DESA URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MENINGKATKNYA JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI 100 UNIT TERCAPAINYA REHAB RUMAH KUMUH URUSAN PERHUBUNGAN V/C RASIO 60 LOAD FACTOR 8 TON MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN 150 JIWA / TAHUN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENINGKATAN KAPASITAS BANDWIDTH 500 Mbps PENINGKATAN JARINGAN FIBER OPTIK SELURUH PERANGKAT DAERAH PENINGKATAN KETERWAKILAN HOTSPOT 5 KECAMATAN JUMLAH MENARA PEMANCAR 50 UNIT PENINGKATAN ALAT PENGUAT SINYAL (REPEATER) PENINGKATAN JUMLAH PERANGKAT RADIO WIRELESS URUSAN PERSANDIAN PENINGKATAN KEAMANAN DOKUMEN PEMERINTAH 100 DOKUMEN

PAGU INDIKATIF BERDASARKAN URUSAN BAPPEDA PAGU INDIKATIF BERDASARKAN URUSAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA Urusan Pendidikan Pemuda Olahraga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Otonomi Daerah Perencanaan Pembangunan Pagu 60.000.000.000 25.000.000.000 3.642.291.300 1.599.053.650 2.000.000.000 249.751.819 - 9.610.000.000 BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Urusan Kesehatan Adm Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Sosial Ketentraman, ketertiban Umum dan Linmas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pagu 100.671.239.102 2.410.000.000 1.743.510.600 1.000.000.000 9.510.000.000 18.491.592.211 3.445.962.675 5.140.000.000 2 1

BIDANG SUMBER DAYA ALAM Lanjutan… BAPPEDA 3 Urusan Koperasi UKM Penanaman Modal Statistik Perdagangan Industri Keuangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pagu 3.000.000.000 3.300.000.000 853.811.500 6.000.000.000 15.000.000.000 3.642.291.300 Urusan Pertanian Kehutanan ESDM Pariwisata Kelautan dan Periknan Lingkungan Hidup Pangan Pertanahan Pagu 35.000.000.000 - 2.000.000.000 11.000.000.000 52.000.000.000 5.000.000.000 BIDANG EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA ALAM 4 BIDANG KIMPRASWIL Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman Perhubungan Komunikasi & Informatika Pagu 60.000.000.000 17.841.219.703 7.000.000.000 14.929.946.415 5 ESTIMASI.... JUMLAH TOTAL BIDANG 1,2,3,4 & 5 Rp. 619.892.451.262,00

BAPPEDA Terima kasih