RAPAT KOORDINASI RAD PPK Jakarta, 9 Juli 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Advertisements

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
PANDUAN RINGKAS PENGOPERASIAN APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Perkembangan Administrasi
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
PENGELOLAAN WEBSITE PEMDA KENDAL
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Format Isian Data Pelaporan Kegiatan
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PERJANJIAN KINERJA.
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bagian Administrasi Pembangunan
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Madrasah dan
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI RAD PPK Jakarta, 9 Juli 2015 29/09/2017 RAPAT KOORDINASI RAD PPK Jakarta, 9 Juli 2015 FORMAT 8 KOLOM (F8K) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PPK

Struktur Monitoring & Evaluasi Aksi PPK Kantor Staf Presiden Verifikator https://serambi.ksp.go.id Verifikator Pemrov Pemrov Pemrov K/L K/L K/L K/L Pemrov Pemrov Pemrov K/L K/L K/L K/L Verifikator PemKab PemKot PemKab Kab/Kota Melapor melalui Sismon Verifikasi oleh Pemprov PemKab PemKot PemKab

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI INPRES PPK Prov/Kab/ Kota Pelaporan Capaian RAD PPK Melaporkan capaian RAD PPK yang menjadi tanggung jawabnya di setiap triwulan Melakukan supervisi, membimbing proses pelaporan rencana aksi Pemda Tingkat II (Kabupaten/ Kota) Melakukan verifikasi pelaporan Renaksi PPK Kab/Kota di setiap triwulan Prov Asistensi Pelaporan Capaian RAD PPK Prov Verifikasi Capaian Renaksi Kabupaten/ Kota

Siklus Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan Pemda merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawabnya di versi Inpres Tiap Rencana Aksi memiliki ukuran keberhasilan checkpoint tri-wulanan yang ditetapkan melalui penajaman aksi (proses sekarang) 1 Monitoring dan Verifikasi 3 Sidang Kabinet Checkpoint 4 Pelaporan 2 4

Tahapan Penyusunan, Penajaman, Pelaporan dan Verifikasi Aksi PPK 1 Penyusunan & Penajaman Aksi PPK K/L/Pemda Input F8K ke dalam Sistem Pemantauan (Sispan) Pelaporan Pelaksanaan Aksi PPK Melalui Sispan Verifikasi capaian Aksi PPK Yang Dilaporkan oleh K/L/D Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aksi PPK K/L/D Bappenas – K/L Bappenas - Kemendagri - Pemda 5 2 Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri Pemda 4 3 Bappenas Kemendagri Pemerintah Provinsi K/L/D (Pemprov, Pemkab,Pemkot)

Tahapan Penyusunan, Penajaman, Pelaporan dan Verifikasi Aksi PPK 1 Penyusunan & Penajaman Aksi PPK K/L/Pemda Input F8K ke dalam Sistem Pemantauan (Sispan) Pelaporan Pelaksanaan Aksi PPK Melalui Sispan Verifikasi capaian Aksi PPK Yang Dilaporkan oleh K/L/D Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aksi PPK K/L/D Bappenas – K/L Bappenas - Kemendagri - Pemda 5 2 Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri Pemda 4 3 Bappenas Kemendagri Pemerintah Provinsi K/L/D (Pemprov, Pemkab,Pemkot)

Taget B12 minimal sama dengan Ukuran Keberhasilan di Kolom 5 PENAJAMAN RAD PPK: OBJEKTIF UTAMA ADALAH MENYEPAKATI KOLOM 6 (TARGET TRIWULANAN) CONTOH Kolom 1-5 sudah baku seperti di Inpres Target triwulanan disesuaikan dengan keadaan setiap daerah Taget B12 minimal sama dengan Ukuran Keberhasilan di Kolom 5

KRITERIA KEBERHASILAN Petunjuk Pengisian Format 8 Kolom (1) Kolom Petunjuk 1 Lihat aksi di dalam Inpres PPK yang penanggung jawabnya “Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota”. Di dalam draft final Inpres PPK 2014, RAD PPK adalah 8 aksi : PTSP (Aksi No 17, 18, 19 20), PPID (Aksi No 34), Transparansi Pengelolaan Anggaran (Aksi No 60), Publikasi Dokumen Pembangunan (Aksi No 61), Transparansi Pengadaan Barang/Jasa (Aksi No 160). RENCANA AKSI Diisi dengan Pemerintah Provinsi/ PemKab/Pemkot masing-masing. 2 PENANGGUNG JAWAB Diisi dengan SKPD dinas terkait, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak lain yang terkait baik di tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. 3 INSTANSI TERKAIT 4 Silakan merujuk pada Kolom 4 aksi tersebut, berupa kriteria dari target final yang diharapkan dicapai pada akhir tahun . KRITERIA KEBERHASILAN 5 Silakan merujuk pada Kolom 5 aksi tersebut, berupa target final yang dapat diukur dalam jangka waktu pelaksanaan 1 tahun. UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 Petunjuk Pengisian Format 8 Kolom (2) Kolom Petunjuk Diisi dengan target triwulanan/target antara yang direncanakan dicapai pada setiap checkpoint. Pemda sebagai penanggung jawab perlu menetapkan sendiri target/sasaran antara tersebut. Kemendagri telah menyiapkan referensi seperti yang tertulis di dalam Surat Edaran Mendagri 25 November 2013. Silakan menyesuaikan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Misal, utk pekerjaan non-fisik misalnya penerbitan peraturan: B03 = Terbentuknya tim penyusun peraturan B06 = Tersedianya draft peraturan B09 = Terlaksananya konsultasi publik dan tersedianya draft final peraturan B12 = Terbitnya peraturan 6 UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 Catatan: Ukuran Keberhasilan pada B12 harus sama dengan UKURAN KEBERHASILAN 7 Diisi dengan persentase ukuran keberhasilan yang tercapai pada checkpoint bersangkutan. % CAPAIAN ditentukan secara subjektif oleh penanggungjawab pelaksanaan masing-masing Rencana Aksi (self assessment). UKP akan melakukan random check dengan menggunakan metode sampling Jika pada B03, kemajuan hanya mencapai dua pertiga dari target pada B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 67% Jika pada B03, kemajuan mencapai seluruh target pada B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 100% Jika pada B03, kemajuan mencapai lebih dari seluruh target pada B03, maka % CAPAIAN bisa diisi lebih dari 100% % CAPAIAN 8 Diisi dengan penjelasan % capaian. KETERANGAN bisa berupa capaian/peristiwa penting yang perlu di-highlight atau tantangan yang menghambat kemajuan. KETERANGAN

UNTUK DIPERHATIKAN DALAM FORMAT 8 KOLOM CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN INPRES 3/2010 Diisi dengan target/sasaran antara yang jelas dan terukur yang direncanakan untuk dicapai pada setiap checkpoint dan sebaiknya tidak berupa persentase kemajuan (kecuali bagi proyek fisik) Penetapan target harus konsisten dan tidak berubah-ubah sepanjang pelaksanaan Pelaporan dilakukan setiap triwulanan (B 03-06-09-12) di tingkat pusat dan daerah TARGET CAPAIAN PER CHECKPOINT

UNTUK DIPERHATIKAN DALAM FORMAT 8 KOLOM CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN INPRES 3/2010 Diisi saat pelaporan dengan persentase ukuran keberhasilan yang tercapai pada checkpoint % CAPAIAN

UNTUK DIPERHATIKAN DALAM FORMAT 8 KOLOM CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN INPRES 3/2010 Diisi dengan uraian yang menjelaskan capaian dan kendala pada saat pelaporan KETERANGAN

Tahapan Penyusunan, Penajaman, Pelaporan dan Verifikasi Aksi PPK 1 Penyusunan & Penajaman Aksi PPK K/L/Pemda Input F8K ke dalam Sistem Pemantauan (Sispan) Pelaporan Pelaksanaan Aksi PPK Melalui Sispan Verifikasi capaian Aksi PPK Yang Dilaporkan oleh K/L/D Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aksi PPK K/L/D Bappenas – K/L Bappenas - Kemendagri - Pemda 5 2 Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri Pemda 4 3 Bappenas Kemendagri Pemerintah Provinsi K/L/D (Pemprov, Pemkab,Pemkot)

Konversi F8K ke Sistem Pemantauan FORMAT 8 KOLOM versi Excel versi WEB

Sistem Pemantauan Berbasis Web

Akses ke Sistem Pemantauan https://serambi.ksp.go.id ALAMAT WEBSITE (URL) LOGIN (Username / Password) Setiap Kementerian/Lembaga/Pemda diberikan akun untuk mengakses sistem monitoring

Input Matriks ke dalam Sistem Pemantauan 1 4 2 3 5 6 7 8 +

Tahapan Penyusunan, Penajaman, Pelaporan dan Verifikasi Aksi PPK 1 Penyusunan & Penajaman Aksi PPK K/L/Pemda Input F8K ke dalam Sistem Pemantauan (Sispan) Pelaporan Pelaksanaan Aksi PPK Melalui Sispan Verifikasi capaian Aksi PPK Yang Dilaporkan oleh K/L/D Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aksi PPK K/L/D Bappenas – K/L Bappenas - Kemendagri - Pemda 5 2 Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri Pemda 4 3 Bappenas Kemendagri Pemerintah Provinsi K/L/D (Pemprov, Pemkab,Pemkot)

SISTEM PEMANTAUAN Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi (Kemendagri, Bappenas, K/L terkait, Presiden/KSP) Dapat diakses dan dianalisis Web-based portal (@Situation Room Bina Graha) User friendly & Informatif Laporan kemajuan Pemerintah Provinsi

Tahapan pengisian laporan AKSES BROWSE LAPOR

MENTERJEMAHKAN FORMAT 8 KOLOM KE DALAM WEB SYSTEM

Persiapan AKSES AKSES BROWSE LAPOR Seperangkat komputer / laptop yang terhubung dengan INTERNET 1 Aplikasi browser internet (Firefox) 2 Akun Aplikasi Sistem Pemantauan (Web VPN dan Sispan) 3

Akses Sistem Pemantauan BROWSE LAPOR https://serambi.ksp.go.id ALAMAT WEBSITE (URL) LOGIN (Username / Password) Setiap Bappeda Provinsi hanya akan diberikan 1 (satu) akun untuk mengakses sistem pemantauan

Browse Sistem Pemantauan AKSES BROWSE LAPOR Informasi detail dari rencana aksi: Kriteria Ukuran Keberhasilan Checkpoint (B03,B06, B09 dan B12) Capaian & Keterangan DETAIL RENCANA AKSI

Pelaporan Laporan dikirim dengan mengisi form laporan klaim capaian. AKSES BROWSE LAPOR Laporan dikirim dengan mengisi form laporan klaim capaian. (Capaian, Keterangan dan lampiran file) Mengirim Laporan Masukan % capaian untuk periode tersebut Tambahkan keterangan Klik untuk mengupload data dukung. Tidak bisa lapor jika tidak ada data dukung. Klik untuk men-submit

Kriteria Penilaian Capaian Program Penilaian Capaian Program dilakukan per-triwulan (B03, B06, B09, B12) Capaian program dicerminkan dengan indikator warna: (sangat memuaskan) : capaian > 100% (memuaskan) : capaian 75,01 – 100% (perlu perhatian) : capaian 50,01 – 75% (mengecewakan) : capaian 0 – 50% Capaian B12 bersifat Biner (Tercapai/Memuaskan atau Tidak tercapai/mengecewakan ) Verifikasi capaian dilakukan per-triwulan, didasarkan data dukung capaian yang di-unggah kedalam sistem monitoring, kunjungan lapangan bila diperlukan (dipilih secara acak), dan laporan dari masyarakat.

CHECKPOINT PEMANTAUAN DI DAERAH Pelaporan Inpres PPK Daerah di 2015 B07 28 Juli – 5 Agt B09 28 Sep – 5 Okt B12 28 Des – 5 Jan ‘16 jam 23:59 WIB Pelaporan selanjutnya : B07: 28 Juli - 5 Agt 2015 B09: 28 September – 5 Oktober 2015 B12: 28 Desember – 5 Januari 2016 Penyampaian laporan melalui web Sistem Pemantauan paling lambat pada hari checkpoint melalui pada pukul 23.59 WIB Laporan tidak dapat diterima jika di luar waktu yang diberikan.

Contact Persons Jika terdapat pertanyaan terkait SISTEM MONITORING (misal: sistem error, tidak bisa terbuka, tidak bisa mengupload data dukung)  dapat menghubungi: admin@ksp.go.id Jika terdapat pertanyaan terkait SUBSTANSI RENCANA AKSI  dapat menghubungi: Inspektorat Jenderal Bappeda Provinsi (untuk Pemkot/kab)

Tahapan Penyusunan, Penajaman, Pelaporan dan Verifikasi Aksi PPK 1 Penyusunan & Penajaman Aksi PPK K/L/Pemda Input F8K ke dalam Sistem Pemantauan (Sispan) Pelaporan Pelaksanaan Aksi PPK Melalui Sispan Verifikasi capaian Aksi PPK Yang Dilaporkan oleh K/L/D Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Aksi PPK K/L/D Bappenas – K/L Bappenas - Kemendagri - Pemda 5 2 Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri Pemda 4 3 Bappenas Kemendagri Pemerintah Provinsi K/L/D (Pemprov, Pemkab,Pemkot)

Struktur Monitoring & Evaluasi Aksi PPK Kantor Staf Presiden Verifikator https://serambi.ksp.go.id Verifikator Pemrov Pemrov Pemrov K/L K/L K/L K/L Pemrov Pemrov Pemrov K/L K/L K/L K/L Verifikator PemKab PemKot PemKab Kab/Kota Melapor melalui Sismon Verifikasi oleh Pemprov PemKab PemKot PemKab

TUJUAN VERIFIKASI KLAIM CAPAIAN KENYATAAN = = Verifikasi suatu renaksi bertujuan untuk memastikan bahwa: KLAIM CAPAIAN = KENYATAAN diterjemahkan Persentase capaian yang dituliskan oleh instansi penanggung jawab renaksi atas suatu kegiatan yang menjadi target Hasil verifikasi berdasarkan penelusuran data pendukung yang diberikan instansi penanggung jawab renaksi = JAK-PRD003-20070226-Pages for Daniel

BEBERAPA PRINSIP MELAKUKAN VERIFIKASI Verifikasi suatu renaksi dilakukan dengan melihat apakah data pendukung yang ada dapat mendukung klaim capaian yang diberikan Dalam melakukan verifikasi, digunakan sudut pandang/kacamata warga negara biasa yang melihat hitam putih mengenai apakah target capaian dipenuhi atau tidak. Verifikasi tidak terpengaruh/diganggu oleh informasi tambahan lainnya (misalnya: Renaksi A tidak dapat dipenuhi karena APBD belum disahkan). Semua informasi tambahan merupakan bahan bagi analisis lainnya, namun tidak untuk melakukan verifikasi. Informasi tambahan tersebut dapat dituliskan di kolom keterangan. Dengan demikian verifikasi adalah aktivitas membuktikan capaian, bukan menganalisis sebab sukses/gagalnya capaian suatu renaksi. JAK-PRD003-20070226-Pages for Daniel

MEMAHAMI VERIFIKASI VERIFIKASI ADALAH…. VERIFIKASI BUKAN…. Aktivitas mengkonfirmasi Aktivitas yang mengandalkan penilaian logika sederhana dan fleksibel selama tetap dpt dipertanggungjawabkan Data yang digunakan tidak harus selalu lengkap, pada beberapa kasus dapat berupa sampel. Dapat dilengkapi dengan tinjauan ke lapangan, verifikasi per telepon, dan sebagainya Aktivitas AUDIT Aktivitas dengan metodologi yang baku, rigid, ketat dan mengacu pada standar yang ditetapkan. Data yang digunakan harus selalu seluruhnya (bukan sampel). Selalu merupakan desk study berdasarkan dokumen-dokumen. JAK-PRD003-20070226-Pages for Daniel

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KESESUAIAN CAPAIAN (KOLOM 07) DENGAN UKURAN KEBERHASILAN (KOLOM 06) Pemahaman akan kriteria keberhasilan dan ukuran keberhasilan mutlak sebelum dapat melakukan verifikasi VERIFIKASI Data Dukung Kolom Keterangan (Kolom 08) Diskusi langsung dengan instansi penanggung jawab

DATA DUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK VERIFIKASI (1) Jenis kegiatan/ target renaksi Contoh kegiatan/ Target renaksi Data pendukung yang dibutuhkan dapat berupa: 1 Aktivitas pertemuan Kegiatan riset Penyusunan naskah Penerbitan dokumen bertanda-tangan Rapat koordinasi, sosialisasi, dsb. Studi/kajian, pengumpulan data, verifikasi data, dsb. Pembuatan draft peraturan, rencana induk, draft akademis, dsb. Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, dsb. Notulensi, daftar hadir, foto kegiatan yang dimaksud, materi yang disampaikan. Copy/scan hasil studi atau kajian yang dimaksud, list data yang dikumpulkan, foto/dokumentasi kegiatan. Copy/scan dari dokumen yang dimaksud. Izin, keputusan, peraturan yang dimaksud yang sudah terdapat tanda-tangan pejabat berwenang yang mengesahkan. 2 3 4 JAK-PRD003-20070226-Pages for Daniel

DATA DUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK VERIFIKASI (2) Jenis kegiatan/ target renaksi Contoh kegiatan/ Target renaksi Data pendukung yang dibutuhkan dapat berupa: 5 Proses pengadaan Pekerjaan lapangan Bantuan sosial Lelang, penunjukan kontraktor, dsb. Pemancangan tiang, konstruksi bangunan, dsb. Penyarahan beasiswa, raskin, alat kesehatan, dsb. Sampel bukti proses lelang, pengumuman pemenang lelang, bukti keputusan pengumuman. Foto kegiatan dan koordinat bangunan, laporan perkembangan dari manajer proyek. Daftar penerima bantuan dan alamat/koordinatnya, foto kegiatan, dsb. 6 7 JAK-PRD003-20070226-Pages for Daniel

Contoh Verifikasi Penetapan Persentase Capaian Berikan catatan dari hasil verifikasi di dalam kolom ‘Keterangan’ dengan diawali oleh “Catatan Provinsi :....” untuk menguatkan perubahan dan atau persetujuan klaim capaian

Kriteria Penilaian Capaian Program Penilaian Capaian Program dilakukan per-triwulan (B03, B06, B09, B12) Capaian program dicerminkan dengan indikator warna: (sangat memuaskan) : capaian > 100% (memuaskan) : capaian 75,01 – 100% (perlu perhatian) : capaian 50,01 – 75% (mengecewakan) : capaian 0 – 50% Capaian B12 bersifat Biner (Tercapai/Memuaskan atau Tidak tercapai/mengecewakan ) Verifikasi capaian dilakukan per-triwulan, didasarkan data dukung capaian yang di-unggah kedalam sistem monitoring, kunjungan lapangan bila diperlukan (dipilih secara acak), dan laporan dari masyarakat.

CONTOH Kemdagri telah menyediakan referensi data dukung yang sesuai untuk target triwulanan. Data dukung ini sebagai referensi bukti

Klik data dukung untuk melihat dokumen yang telah diupload dan klik verifikasi untuk memverifikasi

Jika data dukung telah sesuai, silakan diverifikasi

Jika ternyata data dukung tidak sesuai, %klaim capaian dapat disesuaikan

CHECKPOINT PEMANTAUAN DI DAERAH Pelaporan Inpres PPK Daerah di 2015 B07 6 – 12 Agt B09 6 – 12 Okt B12 6 – 12 Jan ‘16 jam 23:59 WIB Verifikasi selanjutnya : B07: 6 - 12 Agt 2015 B09: 6 – 12 Oktober 2015 B12: 6 – 12 Januari 2016 Penyampaian Verifikasi melalui web Sistem Pemantauan paling lambat pada hari checkpoint pada pukul 23.59 WIB Verifikasi tidak dapat diterima jika di luar waktu yang diberikan.

RAPAT KOORDINASI RAD PPK Jakarta, 9 Juli 2015 29/09/2017 RAPAT KOORDINASI RAD PPK Jakarta, 9 Juli 2015 FORMAT 8 KOLOM (F8K) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PPK

Akun Sistem Pamantauan Akun Sistem Pemantauan tetap menggunakan Akun yang lama yang dipegang oleh Bappeda Daerah Jika terjadi kehilangan, lupa password, pergantian pejabat, dsb, dapat mengirimkan Surat Permohonan Akun Baru disertai alas annya melalui email ke admin@ksp.go.id Bagi provinsi yang sudah mendata kab/kota yang memerlukan akun baru dapat mengisi form yang telah disediakan.

Untuk bahan akan di email, bila ada yang belum menerima email/untuk info lebih lanjut dapat menghubungi: stranasppk@bappenas.go.id Atau bahan dapat dilihat/diunduh di stranasppk.bappenas.go.id