PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Dokumen Proyek Nama Kelompok : M David Eko
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGANTAR PERSIAPAN, PELAKSAAN DAN PASCA KONSTRUKSI
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
Kontrak Kontrak adalah :
DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9
TATA CARA SWAKELOLA.
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Materi 10.
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Wewenang Pemeriksaan :
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENYELESAIAN PEKERJAAN JALAN
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
PENGENDALIAN KONTRAK.
PEMELIHARAAN KINERJA JEMBATAN
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
pembangunan rumah khusus
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pengawasan Pekerjaan Subtitle.
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Air dan Konstruksi PENDAHULUAN Nama Pelatihan : PENGAWASAN PELAKSANAAN.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
MODUL 08 TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN BANGUNAN PANTAI
Transcript presentasi:

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA TATA CARA MENERIMA HASIL PBJ BAGI PEJABAT/PANITIA PHP Oleh : Sri Wiharnanto, ST, MT Member of P3I

DAFTAR ISI 2 TUJUAN PELATIHAN PENGERTIAN KEGIATAN MENERIMA PEKERJAAN PPHP SEBAGAI PELAKU PENERIMA PEKERJAAN MEKANISME KERJA PPHP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN JENIS TEST DAN UJI BAHAN/MATERIAL/PEKERJAAN

TUJUAN PELATIHAN 3 PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL PEKERJAAN: Memahami tugas dan kewenangan. Memahami mekanisme kerja Memahami tahapan pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian Memahami test dan pengujian yg dilakukan

PENGERTIAN 4 PASAL 18 Tentang pelaku kegiatan menerima hasil pengadaan serta tugas pokok dan kewenangannya. Bagian terakhir dari tugas pokok dan kewenangannya adalah “membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan”.

PENGERTIAN PASAL 95 5 menyatakan dengan 3 (tiga) ayat sebagai berikut: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Definisi “Menerima Hasil Pengadaan” 6 3 Dari optimalisasi prinsip pengadaan efektif dan akuntabel maka definisi “kegiatan menerima hasil pengadaan” dapat dipahami sebagai : Kegiatan yang dilakukan oleh orang/tim penerima delegasi wewenang dari KaSatker sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) untuk menerima barang/jasa sesuai mekanisme/standar operasional sebagai penyempurnaan proses penyelesaian atau bagian dari penyelesaian kegiatan PBJ agar output PBJ sesuai dengan rencana keluaran anggaran (kebutuhan).

KEDUDUKAN PPHP DALAM PBJ 7 3 Penyedia Barang/ Jasa U L P PPK PA/KPA Panitia Peneliti Kontrak PPHP Tim Ahli Kepala Sekretariat Staf Pendukung Pokja-2 Tim Teknis Tim pendukung

Penerima hasil pekerjaan PBJ FUNGSI P P H P 8 merupakan penyaring terakhir terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan kontrak PBJP Untuk pengadaan barang /jasa yang sedikit dan tidak kompleks maka cukup dibentuk pejabat PHP Penerima hasil pekerjaan PBJ Untuk pengadaan dalam jumlah besar dan kompleks, maka dibentuk panitia PHP

Ditetapkan oleh PA/KPA persyaratan pphp 9 Memahami isi Kontrak Memiliki kualifikasi teknis Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dlm melaksanakan tugas Menandatangani Pakta Integritas PPHP Tidak menjabat sbg Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) / Bendahara Ditetapkan oleh PA/KPA

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN pphp 10 Menerima hasil pbj setelah melalui pemeriksaan /pengujian Membuat dan ttd BA Serah Terima Hasil Pekerjaan Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pbj sesuai ketentuan Kontrak.

TUJUAN PEMERIKSAAN 11 Ketepatan aspek administrasi sesuai yang disyaratkan dalam perjanjian/kontrak PBJP Ketepatan aspek teknis baik volume, spesifikasi/mutu hasil PBJP maupun waktu pelaksanaan kontrak PBJP Ketepatan aspek keuangan sesuai /seimbang dengan capaian aspek administrasi dan teknis PBJP

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN 12 3 PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN Pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan di dalam kontrak dengan realisasi pekerjaan penyedia menggunakan metode dan instrumen yang dapat diandalkan. PPHP harus memahami bahwa pengukuran atas spesifikasi yang berbeda juga menuntut penggunaan metode yang berbeda

13 3 METODE PEMERIKSAAN metode pemeriksaan dan penilaian prestasi kerja penyedia terkait penerimaan pekerjaan menurut United Nations Procurement Practitioner’s Handbook dapat dibedakan menjadi 3 jenis pengujian yaitu : sensory and dimensional checks yaitu pengujian yang dilakukan menggunakan indra manusia berupa mata, telinga, hidung dan yang lainnya serta pengujian dimensional yang meliputi antara lain panjang-pendek, tebal-tipis, cekungcembung serta bentuk fisik lainnya. Pengujian visual yang merupakan salah satu jenis pengujian yang banyak dilakukan pada semua jenis pengadaan merupakan pengujian menggunakan mata..

physical performance checks 14 3 physical performance checks yaitu memperoleh data prestasi kerja aktual yg dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan atau karakteristik fisik atau range yang dianggap dapat diterima sesuai kontrak. Non-destructive test termasuk dalam jenis pengujian ini. destructive tests yaitu tes yang dilakukan untuk menguji kegagalan spesimen, untuk memahami kinerja struktural spesimen atau perilaku material di bawah beban yang berbeda

Mekanisme kerja 15 Penyedia PPK PA/KPA PPHP Meneruskan Memeriksa sesuai kontrak Mengajukan ST 1 setelah 100% Menunjuk PPHP utk menilai Menerima/BAST Perintah perbaiki dan denda Melakukan perbaikan

TIME LINE PEK KONSTRUKSI SPPBJ TTD KONTRAK ST 0 SPMK PCM PHO FHO JAMINAN PELAKS. 14 HR 7 HR FIELD ENGINEERING CCO PEMELIHA RAAN PERTANGGUNGAN KEGAGALAN BANGUNAN MAX 10 TH MASA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (CONSTRUCTION PERIOD) PEMBAYARAN UANG MUKA 28 MOBILISASI 30 MC 0 PAM

Permohonan Pemeriksaan TIME LINE PHO Batas Akhir Kontrak Permohonan Pemeriksaan 1 Mgg / prestasi ±98 % Denda 3 Hari Penugasan PPHP

TIME LINE Permohonan Pemeriksaan 18 Dapat diajukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana kepada PA/KPA melalui PPK, setelah pekerjaan mencapai prestasi (contoh : paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan prosen) atau satu minggu sebelum batas akhir kontrak)), dipilih mana yang dicapai terlebih dahulu, dibuktikan dengan chek List oleh unsur Personil/Tim Teknis, konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Pelaksana. Penyedia Jasa Pelaksana dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK dengan menyebutkan perkiraan waktu penyelesaian.

TIME LINE Laporan PPK Penugasan PA/KPA 19 PPK meneruskan/melaporkan kepada PA/KPA agar menugaskan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa dan menguji (bila diperlukan) setelah PPK mengetahui chek list selesainya pekerjaan. Penugasan PA/KPA Paling lama tiga hari sebelum batas akhir waktu pelaksanaan, PA/KPA menugaskan PPHP dengan tembusan kepada PPK, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian (bila diperlukan) Harus dilakukan baik penyedia jasa pelaksana mengajukan permohonan pemeriksaan maupun tidak

TIME LINE Pemeriksaan oleh PPHP 20 Mengadakan rapat pleno menyusun rencana pemeriksaan dalam rangka PHO dari materi check list yg sudah dibuat. Melaksanakan pemeriksaan lapangan (fisik) dan verifikasi administratif (dokumen kontrak). Melakukan pengujian lapangan dan laboratorium apabila diperlukan. Dapat juga dibantu oleh tenaga ahli yang diperbantukan. Bila belum terpenuhi atau terdapat cacat mutu (fisik), hasil pekerjaan belum bisa diterima, penyedia jasa pelaksana diperintahkan melakukan perbaikan dan perlu pemeriksaan lapangan kembali. Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan dapat dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) atau belum dan diserahkan kepada PA/KPA

OBYEK PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN 21 Dokumen kontrak Amandemen / Addendum: Perpanjangan waktu Penambahan atau pengurangan biaya ADMINISTRASI Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dokumen Hasil Rekayasa Lapangan, Technical Justification

OBYEK PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN 22 Progres fisik masing-masing item pekerjaan Back up data perhitungan kuantitas Back up data kualitas pendukung Buku harian standar ADMINISTRASI Foto-foto pelaksanaan status 0%, 50% dan 100% Bukti penyelesaian pembayaran Penyedia Jasa kepadasub Penyedia Jasa

OBYEK PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN 23 As Built Drawing (Gambar Terbangun) Masalah Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Identifikasi peringatan Konsultan dan PPK yang belumditanggapi oleh Penyedia Jasa ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), Asuransi pekerjaan, Asuransi pihak ketiga ADMINISTRASI

OBYEK PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN 24 visual Physical Mengamati performance hasil pelaksanaan seperti kerataan permukaan segregasi, bleeding, retak,keroposnya permukaan beton, dll; Mengukur dimensi bahan terpasang, seperti tebal kusen, luas paving, jumlah titik lampu dsb Mencatat hasil pengamatan tersebut dalam daftar cacat dan ketidaksempurnaan (defect and deficiency).

25 KUALITAS Menyiapkan daftar kontrol kualitas sebagaimana yang ada pada spesifikasi untuk pengecekan terhadap data pendukung kualitas yang telah dilakukan oleh PPK /Konsultan 1 Melakukan pemeriksaan kualitas (core drill, hammer test,test pit, dll) secara selektif untuk mengetahui ketebalan lapisan, kepadatan, kadar Aspal, kuat tekan beton, dll 2 Melakukan pengecekan terhadap Laporan Kualitas yang dibuat oleh Konsultan Supervisi. 3

test dan pengujian 26 Test kuat tekan beton/hammer test Mix design beton Test kuat tekan beton/hammer test Campuran plesteran/ spesi bata Konstruksi Test kuat tarik besi Skitmat/dimensi besi Comisioning Alat Merger Listrik Core Drill

Test kuat tarik dan dimensi besi (schitmat)

Slump Test beton

Hammer test

Test Beton

Core Drill

“Selamat Menuntut Ilmu” 32 Terima Kasih “Selamat Menuntut Ilmu”