PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
Advertisements

Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
MANAJEMEN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
POTENSI MASALAH KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PENGADAAN , PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
Traditional Houses of Indonesia
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Transcript presentasi:

PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

Daerah Pemilihan Tahun 2018 17 provinsi: Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. 115 Kabupaten; dan 39 Kota.

Tahapan Pemilihan terdiri atas: a. Tahapan Persiapan; dan b Tahapan Pemilihan terdiri atas: a. Tahapan Persiapan; dan b. Tahapan Penyelenggaraan.

Tahapan Persiapan terdiri atas: penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pendaftaran pemantau Pemilihan; dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Tahapan Penyelenggaraan terdiri atas: pencalonan, terdiri dari: syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan pendaftaran Pasangan Calon; sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; kampanye: debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon; kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye; laporan dan audit dana kampanye;

rekapitulasi hasil penghitungan suara; LANJUTAN …. pemungutan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan; Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP); sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP); dan penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

TAHAP PERSIAPAN

TAHAP PENYELENGGARAAN

LANJUTAN ….

TERIMA KASIH