Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd KEMENTERIAN DALAM NEGERI LABORATORIUM INOVASI DALAM KORIDOR UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH: Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd KEPALA PUSAT INOVASI DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015

PRINSIP : MONEY FOLLOW FUNCTION IDENTIFIKASI KEWENANGAN ATAU URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTUKAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL SSA; STANDARD SPENDING ASSESSMENT SUSUN ANGGARAN KINERJA DARI SETIAP URUSAN

ANGGARAN KINERJA PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS: RENSTRA (RPJM) DAN PENGUKURAN KINERJA MULAI DARI VISI, MISI, VALUES, SWOT, ASUMSI, CSF, TUJUAN, SASARAN (PROGRAM & KEGIATAN), PENGUKURAN KINERJA SPM MENJADI SASARAN YANG HARUS DICAPAI DALAM LIMA TAHUN KEDEPAN BAGAIMANA MENCAPAI SPM PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS ANTARA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

JENIS-JENIS PELAYANAN DASAR (KEWENANGAN WAJIB) PENDIDIKAN KESEHATAN LINGKUNGAN PU SOSIAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEPENDUDUKAN PERTANAHAN PENANAMAN MODAL KETENAGA KERJAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI PERENCANAAN DAN TATA RUANG

JENIS-JENIS POTENSI UNGGULAN (KEWENANGAN PILIHAN) PERTANIAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KELAUTAN KEHUTANAN PERTAMBANGAN PERIKANAN LAUT/DARAT PARIWISATA PERKEBUNAN LAIN-LAIN ( LABORATORIUM INOVASI)

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) (Standar Pelayanan Minimal) IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) Hankam Moneter Yustisi Politik Luar Negeri Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

5. Misi utama Pemda adalah : Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis 6. Outputs / end products Pemda adalah : Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb. Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan by Laboratorium Inovasi)

VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DAERAH ELEMEN-ELEMEN SOTK: STRATEGIC APEX (KDH DAN DPRD) MIDDLE LINE (SEKDA) OPERATING CORE (DINAS-DINAS) SUPPORT STAFF (PERSONIL, KEUANGAN DAN UMUM) TECHNO STRUCTURE (BAPPEDA DAN KELOMPOK AKHLI LAINNYA)

STRATEGIC APEX DPRD KEPALA DAERAH MIDLLE LINE SUPPORT STAFF BAPPEDA JABATAN POLITIS JABATAN KARIR TECHNO STRUCTURE MIDLLE LINE SUPPORT STAFF BAPPEDA SEKDA PERSONIL KEUANGAN UMUM OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR SEKTOR UNGGULAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI . . . Mohon Maaf SEKIAN & TERIMAKASIH Semoga Bermanfaat