DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kegiatan Statistik Kehutanan
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2017
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
DIREKTORAT TEKNIS & LPMP
Disampaikan oleh : Direktur Perbenihan Hortikultura
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
RANCANGAN KEGIATAN KEDELAI APBN-P 2017
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Penyediaan Bahan Baku Tembakau untuk Industri Hasil Tembakau
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
Hutan Desa (HD).
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KEMENTERIAN PERTANIAN
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
TEKNOLOGI DAN PRODUKSI BENIH/
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Oleh: Ir. FAUZIAH, MSi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, 1-2 Agustus 2018.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
Transcript presentasi:

DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN PERSIAPAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERBENIHAN PERKEBUNAN APBN-P 2017 OLEH : H. Muhammad Anas DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN Disampaikan pada : ‘’Workshop Penyusunan Tindaklanjut Rencana Operasional Kegiatan Perbenihan Tahun 2017’’ Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id

DASAR HUKUM BENIH TANAMAN PERKEBUNAN UNDANG-UNDANG (ada 2 ) No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan PERATURAN PEMERINTAH (ada 1) No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman PERATURAN MENTERI PERTANIAN (ada 3) No. 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. No. 127 Tahun 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih. No. 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN (ada 17) No.315/Kpts/KB.020/10/2015 sampai dengan 330/Kpts/KB.020/10/2015 dan No. 12/Kpts/KB.020/2/2016 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman www.ditjenbun.pertanian.go.id Direktorat Perbenihan Perkebunan

KOMODITAS BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KOMODITAS BINAAN PERKEBUNAN BERDASARKAN KONSEP KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG “PENETAPAN JENIS KOMODITAS TANAMAN BINAAN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH SERTA DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN” (127 KOMODITI) KOMODITAS BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Tanaman Semusim dan Rempah (73 Komoditi) Tanaman Semusim (28 Komoditas) Tanaman Rempah (45 Komoditas) Tanaman Tahunan dan Penyegar (54 Komoditi) Tanaman Tahunan (40 Komoditas) Tanaman Penyegar (14 Komoditas) Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id

PERAN PEMERINTAH DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BENIH Pembangunan Kebun Sumber Benih Pembinaan Produsen/ Pengedar benih Pengawasan Peredaran Sertifikasi Pengawasan Peredaran Regulasi, Pembinaan dan Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan Pembinaan Produsen / Pengedar benih, Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon PBT yang berkedudukan pada UPT Pusat/UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih

KONSEP KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN TUJUAN Terpenuhinya kebutuhan benih unggul yang bermutu dan bersertifikat yang diproduksi dalam suatu wilayah pengembangan. Terciptanya produsen benih unggul bermutu yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terbentuknya kelembagaan perbenihan. Meningkatnya tenaga ahli/terampil di bidang perbenihan. Kemandirian Benih Tanaman Perkebunan Melalui Pendekatan Pengembangan Kawasan Perkebunan Membangun Wilayah Mandiri Benih Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id

TAHAPAN KEMANDIRIAN BENIH Identifikasi Calon Sumber Benih Penetapan Kebun Sumber Benih Fasilitasi Izin Usaha Perbenihan Penumbuhan & Penguatan Kelembagaan

Model Pengembangan Desa Mandiri Benih ( 2 Provinsi dan 2 Kabupaten) Puslit Dinas Prov/Kab Koordinasi Sarana perbenihan Penguatan SDM Pembangunan KI Pembinaan pengawalan IUPB Sertifikat perbenihan Bimbingan teknis Pendampingan Kelompok Tani (lahan di desa, petani, produksi benih berkelanjutan) Koperasi/ LEM Desa Pemasaran & Kemitraan Tujuan Memberikan fasilitasi kepada kelompok tani, atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas (Capacity Building) dalam rangka memproduksi benih unggul bersertifikat guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya secara berkelanjutan. Penyaluran benih Masyarakat

STRATEGI PENGEMBANGAN PERBENIHAN Bahan tanam unggul dan bermutu Pengembangan Potensi Sumber Benih Pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber benih secara benar sesuai standar, baik oleh pemerintah, perusahaan maupun swadaya masyarakat. 2. Pengembangan Teknologi Benih Optimalisasi dan introduksi varietas dan klon yang dikembangkan oleh Puslit / Balit 3. Pengembangan Kelembagaan, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih serta Kelembagaan Usaha Optimalisasi peranan UPT dan UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 4. Pengembangan SDM Optimalisasi peranan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Bahan tanam unggul dan bermutu Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id

PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH PERMOHONAN SURAT PENUGASAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN (TIM) SYARAT : SURAT PERMOHONAN DOKUMEN HAK ATAS TANAH SDM YANG DIMILIKI PETA PERTANAMAN KETERANGAN ASAL USUL BENIH REKAMAN PEMELIHARAAN MEMNUHI SYARAT ADMINISTARSI & TEHNIS BA PELAKSANAAN PENILAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PENETAPAN (SK) ANALISIS PENETAPAN BARU SURAT PENUGASAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN PENETAPAN (SK) Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id

IZIN USAHA PERBENIHAN Usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih dengan kriteria : memiliki dan/atau menguasai benih sumber; memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan. Izin usaha produksi benih diterbitkan oleh Gubernur dan Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk. Izin usaha produksi benih yang diterbitkan gubernur ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan

LANJUTAN Untuk memperoleh izin usaha produksi benih, produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan); surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan); fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan; fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, produsen benih mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

LANJUTAN Produsen benih wajib : menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan; mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan; bertanggungjawab atas mutu benih yang diproduksi; dan memberikan keterangan kepada PBT apabila diperlukan. Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi, serta dalam mengedarkan benih produsen dapat menunjuk pihak lain.

ALOKASI PEMBANGUNAN KEBUN SUMBER BENIH TEBU (KBD) No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Ha) 1 Jawa Tengah 125 750 2 Jawa Timur 480 2.880 3 Sumatera Selatan 35 210 4 Lampung 120 720 5 Sulawesi Selatan 107 642 Total 867 5.200

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM LADA No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) 1 Bangka Belitung 50.000 40.000 25 2 Kalimantan Barat 200.000 192.000 120 3 Kalimantan Timur 100.000 80.000 50 Total 125

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM PALA No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) 1 Maluku Utara 40.000 32.000 256 2 Maluku 20.000 16.000 128 3 Papua Barat Total 80.000 64.000 512

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM KOPI No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) (Ha) 1 Aceh 493.020 308 2 Sumut 741.020 3 Lampung 4 Jabar 5 Jateng 246.510 154 6 Bali 7 Sulsel 8 NTT Total 3.947.650 2.310

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM KARET No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) (Ha) 1 BENGKULU 106.500 581 2 SUMBAR 3 RIAU 4 KALBAR 53.750 290 Total 372.750 2.033

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM KELAPA No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) (Ha) 1 JABAR 88.000 733 2 JATENG 3 RIAU 4 SUMBAR 5 SULUT 6 NTT 7 MALUKU 8 MALUT 9 SULTENG Total 792.000 6.597

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM KAKAO No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) (Ha) 1 SUMUT 246.510 247 2 SUMBAR 493.020 493 3 SULSEL 319.500 4 SULBAR 5 SULTRA 479.250 6 NTT Total 2.465.100 2.104.290 2.466

ALOKASI PRODUKSI BENIH SIAP SALUR TANAM JAMBU METE No Provinsi APBN-P 2017 ( Tahap I Okt s.d Des) APBN 2018 (Tahap II/Pemeliharaan Jan s.d siap salur) Potensi Pengembangan Siap Tanam 2018 (Batang) (Ha) 1 NTT 118.800 1.080 2 SULTRA 237.600 2.160 Total 356.400 3.240

JADWAL POLA PENYEDIAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 2017/APBN-P 2018 /APBN Murni agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust okt Swakelola Persiapan Pembangunan Perbenihan/Pembibitan Lanjutan Perbenihan/Pembibitan    Benih Salur Siap Tanam  Kontraktual Pengadaan Benih Siap salur  Penyaluran Benih dan Tanam

Terima kasih ... Direktorat Perbenihan Perkebunan www.ditjenbun.pertanian.go.id