STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014.
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Review & Implementasi Audit Kinerja
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNANNYA
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Pembiayaan Pembangunan
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007

BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007 PASAL 425 INSPEKTUR MENYELENGGARAKAN FUNGSI: Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan fungsional; Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat; dan Penyusunan laporan hasil pengawasan

JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT

ANGGARAN KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2010

ANGGARAN INSPEKTORAT KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2010 Rp450.000.000,00

1. PELAKSANAAN AUDIT Audit dilaksanakan difokuskan dari anggaran yang terbesar.

AUDIT BELANJA PERJALANAN DINAS Audit perjalanan dinas dilaksanakan sejak Tahun 2007 berdasarkan PMK No 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 Konfirmasi ke pihak maskapai dari nomer tiket sampai ke harga Konfirmasi ke pihak hotel dari keabsahan invoice/kuitansi sampai harga

AUDIT BELANJA BARANG NON OPERSIONAL (NON HONORARIUM) Adalah kegiatan rapat/konsinyering yang dilakukan oleh unit di luar kantor baik dalam kota maupun luar kota Memantau atas pelaksanaan kegiatan tersebut Memeriksa dokumen berdasarkan Standar Biaya Umum

AUDIT BELANJA HONORARIUM Memeriksa sesuai dengan Standar Biaya Umum Memeriksa keabsahan tandatangan

AUDIT BELANJA JASA Pemotongan PPh atas honor Belanja Jasa digunakan untuk kegiatan Kajian (baik Swakelola maupun pihak ketiga) Swakelola, memastikan para narasumber dibayar sesuai dengan Standar Biaya Umum Pihak Ketiga, memastikan bahwa tenaga konsultan bukan dari kalangan PNS, BUMN, BHMN (sesuai Perpres 54 Pasal 19 ayat 3 “(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.) Pemotongan PPh atas honor Menelusuri hasil kajian ke data sumbernya

AUDIT BELANJA OPERASIONAL LAINNYA Belanja Operasional Lainya terdiri dari belanja kebutuhan rumah tangga kantor Memastikan bahwa alat tulis kantor dibeli sesuai harga yang aslinya (terutama tinta printer) Harga dibawah atau sama dengan HPS yang telah ditetapkan setiap 4 bulan sekali

AUDIT BELANJA MODAL DAN MESIN Memastikan bahwa harga barang-barang yang dibeli sesuai dengan harga pasar (bahkan kalau bisa dibawa harga pasar) Memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan kantor

AUDIT BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN Memastikan bahwa pegawai yang tidak masuk, melakukan perjalanan dinas, dan konsinyering tidak mendapatkan lembur dan uang makan Pembayaran lembur dan uang makan yang diterima gol III keatas dikenakan PPh Final

2. PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester 1 dan 2 Reviu dilakukan bersama-sama pada saat menyusun Lap. Keuangan dengan bagian rumah tanggah dan bagian keuangan Hasil dari audit belanja operasional dan belanja modal digunakan sebagai bahan untuk SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) Kemenko Bidang Perekonomian selama 4 tahun berturut-turut mendapatkan WTP

3. PELAKSANAAN REVIU LAKIP Reviu Lakip dilaksanakan setahun sekali Penelaahan tehadap SAKIP, terdiri atas reviu atas Perencanaan Strategis, Sistem Pengukuran Kinerja, sera penyajian pemanfaatan informasi dalam LAKIP Reviu atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran Reviu atas capaian kinerja keuangan Reviu atas capaian kinerja program secara keseluruhan