KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Universitas Negeri Semarang
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
Dikutip dari berbagai sumber
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh: Rahilla Apria Fatma, S.Kom., MT.
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET IKLH DI KOTA SEMARANG
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
“Bersama Membangun NKRI yang Mandiri”
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Oleh: Kepala Bidang Pengembangan Regional

LATAR BELAKANG 1 2 3 Perencanaan pembangunan daerah meliputi: Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional Perencanaan pembangunan daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 2 Saat Ini: Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 3 perlu dilakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Program Tata Ruang dan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Program Energi dan Sumber Daya Mineral terkait identifikasi isu-isu strategis pembangunan Jawa Timur Tahun 2015 2 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program TUJUAN Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Perencanaan Program Tata Ruang Merumuskan Isu-isu Strategis Pembangunan Jawa Timur yang berkaitan dengan Perencanaan Program Tata Ruang Merumuskan usulan rencana pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Perencanaan Program Tata Ruang 1 2 3 3 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan UU No 24/2005 dan UU 32/2004 PENATAAN RUANG Berdasarkan UU No 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009 Pedoman Dijabarkan RPJP Provinsi RPJM Provinsi RKPD Provinsi RRTW Provinsi RTR Kawasan Strategis Provinsi Diacu Diacu Pedoman Pedoman RENSTRA SKPD (Tata Ruang, Pertanian, dll) RENJASKPD (Tata Ruang, Pertanian, dll) Rencana Tata Ruang Provinsi A Rencana Tata Ruang Provinsi B Diselaraskan 4 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kegiatan Program Arah Kebijakan Isu Strategis Permasalahan Sasaran MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kegiatan Program SKPD Arah Kebijakan Isu Strategis Permasalahan Sasaran 5 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur Berdasarkan RKPD Tahun 2014 - Program Penataan Ruang Kesenjangan Wilayah 1 Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing – masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah. 2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 6 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2015 - Program Penataan Ruang Kesenjangan Wilayah 1 Meningkatkan peran dan fungsi kawasan strategis provinsi dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru dan keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi yang ditunjang dengan infrastruktur pendukung kawasan. 2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Percepatan penyusunan dan pelaksanaan Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengantisipasi alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dan untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional. 7 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SPM Bidang Penataan Ruang DASAR INVENTARISASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN - Program Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di Jawa Timur Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Indikator Kinerja PERMENDAGRI 54/2010 SPM Bidang Penataan Ruang PERMEN PU 14 TAHUN 2010 Perencanaan Menyusun RTRW Provinsi Sosialisasi RTRW Provinsi Pemanfaatan Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan RTRW Provinsi yang sudah diperdakan Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Provinsi Pengendalian Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Provinsi Melakukan penertiban dengan mengenaan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang Isu Pembangunan Kesenjangan Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL : Global Warming/Climate Change NASIONAL : perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) JAWA TIMUR : - Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup - Pergub No. 67 Th 2012 : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Prov Jatim

PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SD Hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SD Alam Program Perlindungan dan Konservasi SD Hutan Program Perlindungan dan Konservasi SD Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pemulihan SD Ikan dan Perairan Umum Daratan Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (BARU)

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ENERGI DAN SD MINERAL INTERNASIONAL Keterbatasan energy dan pengembangan Energy Baru Terbarukan Pertambangan illegal dan pertambangan berkelanjutan NASIONAL Ketahanan/diversifikasi/konservasi/subsidi energy Energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal Pengelolaan SD mineral dan pertambangan Peningkatan nilai tambah mineral JAWA TIMUR Peningkatan rasio ketersediaan listrik

PROGRAM PEMBANGUNAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas Program Pengelolaan Air Tanah Program Pengembangan SD Geologi dan Bencana Geologi

Apa yang menjadi Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur pada Tahun 2015 ??? 9 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TERIMA KASIH