DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PERUBAHAN APLIKASI SPM 2013
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Pembuatan Aplikasi Mobile Learning Pada Sistem Android
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
e-MUSRENBANG Perencanaan Partisipatoris berbasis Web PEMERINTAH
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
APLIKASI e-CONTROLLING
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APLIKASI KELUARGA SEHAT
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 23 OKTOBER 2015
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
PERSIAPAN PENERAPAN E–SIMBADA SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya – Jawa
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Goverment Resources Management System
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB MANAJEMEN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Widyat Nurcahyo.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perbendaharaan Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Bagian Administrasi Pembangunan
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
BADAN KeUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Penatausaan Pengeluaran
Integrasi Aplikasi Memberikan Solusi Menyeluruh dan Transparan
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Dony Setiawan SI-FTIK-UNIKOM 2012
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Aplikasi SAS dan Pengaruhnya pada Aplikasi SAIBA
Transcript presentasi:

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Apa itu ePayment ePAYMENT adalah SALAH SATU SISTEM PEMBAYARAN / PENCAIRAN KEUANGAN SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG MERUPAKAN PROGRAM LANJUTAN DARI GRMS (GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM) E-PAYMENT

EPAYMENT Diterapkan di Surabaya sejak Tahun 2013 Merupakan rangkaian dari GRMS (Government Resources Management System) Proses pencairan hanya membutuhkan waktu 2 jam PROSES PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengerjaan lebih mudah, cepat, terhubung langsung dengan e Delivery, transparan, akuntable BUD Musrenbang eBudgeting E Project BANK JATIM SKPD E Procurement E Delivery E Controlling Dana bisa langsung masuk ke rekening masing2 SKPD

PEMERINTAH KOTA SURABAYA [ KEUNGGULAN E-PAYMENT]

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH NO AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM E-PAYMENT 1. 2. 3. 4. TERTIB EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS Masih ada yang terlambat Approval manual Proses selama 2 hari Banyak menggunakan bahan ATK Tenaga padat karya Tepat Waktu Approval elektronik dimana saja kapan saja Proses selama 2 jam Lebih sedikit penggunaan bahan ATK Tenaga profesional

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH NO AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM E-PAYMENT 5. 6. TRANSPARAN BERTANGGUNG JAWAB Proses tidak dapat dipantau oleh setiap level pejabat pengelola keuangan daerah Belum ada pembagian jobdesc secara jelas pada setiap pejabat pengelola keuangan daerah Proses dari satu tahap ke tahap berikutnya dapat dipantau Pada setiap tahap sudah diatur secara jelas dan tegas tentang tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan daerah

Alur Penggunaan

Alur Penggunaan ePayment Dalam penerapan ePayment pada Pemerintah Kota Surabaya, terdapat 2 tahap proses antara lain : Proses SKPD Proses BUD

PROSES SKPD Pencairan keuangan oleh SKPD diawali dengan pembuatan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) oleh Bendahara SKPD yang bisa dimulai dengan membuka halaman awal pada url : https://epayment.surabaya.go.id

Halaman Utama PROSES SKPD

Form Login

Menu Utama

SPP

Input SPP

Laporan SPP

Register SPP

Keterangan : SPP LS : proses input SPP terintegrasi dengan eDelivery SPP GU : proses input SPP dari data BKU yang sudah terintegrasi dengan eDelivery

SPM Setelah dibuat SPP oleh Bendahara Pengeluaran, maka dilanjutkan dengan proses input SPM

SPM

SPM

SPM

SPM

Output Menu SPM

Output Menu SPM Penandatanganan SPM dengan menggunakan PIN PPSPM yang hanya diketahui oleh Pejabat Penandatangan SPM dilakukan secara mobile Proses verifikasi dan penandatanganan SPTB oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) juga dilakukan secara mobile

BKU Proses pencatatan transaksi oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan pada BKU (Buku Kas Umum) yang terhubung dengan eDelivery BKU LS : proses input BKU dari data SPM yang sudah diterbitkan SP2D BKU GU : proses input BKU terintegrasi dengan eDelivery

BKU

BKU

BKU

Otorisasi Mobile

PROSES BUD Tahapan pencairan keuangan pada BUD meliputi : Proses verifikasi pada seksi perbendaharaan meliputi proses pemberian nomor agenda pada loket (eLoket) dilanjutkan proses verifikasi oleh staf perbendaharaan, dan proses approval dari Kasi Perbendaharaan dan Kabid Anggaran selaku PPSP2D sehingga diterbitkan SP2D Proses cetak SP2D yang dilampiri register SP2D untuk pencairan pada Bank Jatim

e-Loket SPM dari SKPD, setelah mendapatkan otorisasi dari PPSPM, secara otomatis akan masuk dalam daftar antrian e-Loket yang ada di BUD. SPM yang masuk pada e-Loket akan diberikan nomor agenda

e-Loket

e-Loket

e-Loket

e-Loket

e-Loket

Validasi SPM

Validasi SPM

Validasi SPM

SP2D

SP2D

SP2D

SP2D SPM yang sudah mendapatkan nomor agenda, diverifikasi oleh perbendaharaan yang kemudian mendapatkan approval secara mobile dari Kasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran selaku PPSP2D sehingga diterbitkan SP2D Proses cetak SP2D dilampiri dengan Register SP2D

SP2D

SP2D

User Management User pada keseluruhan aplikasi memiliki otoritas sesuai dengan fungsi masing-masing. Pengguna aplikasi meliputi : bendahara, PPK SKPD, KPA/PPK, PPSPM Pada aplikasi mobile, juga terdapat pembatasan pengguna antara lain : verifikator pada BUD, Kasi Perbendaharaan dan PPSP2D selaku BUD

Platform Aplikasi dan Database WEB BASED pada aplikasi yang berbasis web, bahasa pemrograman yang digunakan adalah : Php ver 5.4.6 Asp DESKTOP pada aplikasi desktop, bahasa pemrograman yang digunakan adalah : Delphi

Platform Aplikasi dan Database WEB BASED database yang digunakan adalah mysql ver 5.5 DESKTOP database yang digunakan adalah Firebird OS ~ Linux - ubuntu

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan epayment antara lain : SERVER masing-masing server dibutuhkan spesifikasi minimal server dengan prosesor 4 core, memori 16 GB dan HD sesuai dengan kebutuhan database (existing : 320 GB) JARINGAN Bandwidth yang digunakan : 10 mbps, hasil monitoring existing, rata-rata penggunaan bandwidth : 4 mbps

Sertifikasi Keamanan