Bappeda Kota Surakarta

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Apa itu Peningkatan Peran Kelompok Perempuan?
oleh Haryo Habirono Salatiga
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
Latar Belakang Usulan musrenbang seringkali lebih banyak didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan. Sistem perencanaan pembangunan di kalurahan yang.
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Apa itu RENSTRA atau Rencana Strategis?
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
PERAN KORKOT.
INTEGRASI PERAN SEKSI MONEV DPK 2015 DALAM MUSRENBANGKEL 2016
FORUM SKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2016
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Bappeda Kota Surakarta
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
Solo Technopark; November 2015 Bappeda Kota Surakarta
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Surakarta, 6 Desember 2015 Bappeda Kota Surakarta
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
Bappeda Kota Surakarta
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Latar Belakang Usulan musrenbang seringkali lebih banyak didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan. Sistem perencanaan pembangunan di kalurahan yang tidak.
MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT
Logical Framework Penyusunan RPJMD
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
Mas, tak critani gelem ra????
PENINGKATAN KINERJA TKSK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

Bappeda Kota Surakarta INTEGRASI RENSTRA MASYARAKAT DENGAN PROSES MUSRENBANG DAN KERJA TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN ……menjulang tinggi mengakar kuat Bappeda Kota Surakarta

GAMBARAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EXISTING-PRIORITAS KOTA – STRATEGI PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-–> MUSREN berdasar keinginan & harapan KESENJANGAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN KESENJANGAN INFORMASI MAPPING KEBUTUHAN & KEINGINAN MASYARAKAT HARAPAN/IMPIAN MASY. ≠ SKALA PRIORITAS KOTA .

RENSTRA MASYARAKAT LATAR BELAKANG DAN TUJUAN a. Kemiskinan adalah musuh utama bagi Negara dan bangsa Indonesia yang harus diperangi, untuk memeranginya di- butuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama partisipasi dalam perencanaan,pelaksanaan, monitoring dan evaluasi b. Menstrukturkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar Masyarakat kedalam program perencanaan berbasis partisipasi yang diintegrasikan dlm MUSRENBANG c. Menstrukturkan program / kegiatan LKK berbasis partisipasasi masyarakat yang terintergrasi dalam MUSRENBANG

DASAR HUKUM PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN RENSTRA MASYARAKAT PERDA KOTA SURAKARTA NO. 11 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERWALI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN & JUKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA PERWALI NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN (TPKK)

FUNGSI RENSTRA MASYARAKAT Sebagai Bahan Usulan Kegiatan dalam Musrenbang Sebagai Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan bagi TPKK FUNGSI RENSTRA MASYARAKAT

RENSTRA MASYARAKAT Yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar adalah 1. Kebutuhan atas Pendidikan (Termasuk Kebudayaan dan Kesenian) 2. Kebutuhan atas Kesehatan 3. Kebutuhan atas Pemukiman dan Sanitasi 4. Kebutuhan atas Ekonomi Masyarakat 5. Kebutuhan atas Infrastruktur

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGEAH KELURAHAN ALUR PIKIR PEMANFAATAN RENSTRA MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG Eksplorasi data MUSRENBANGKEL IMPLEMENTASI TAHUN KE 1 M O N E V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGEAH KELURAHAN KEG Th -1 Th -2 Th -3 Th -4 Th -5 IMPLEMENTASI TAHUN KE 2 RPJMD - SPKD Rembug warga IMPLEMENTASI TAHUN KE dst RENSTRA MASYARAKAT Prioritas Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Dasar Keterbatasan Anggaran Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta DSP kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Masyarakat dan atau Prioritas Permasalahan tingkat Kelurahan yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya

MAPPING KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT KONDISI EKSISTING MASYARAKAT PEMETAAN KOMPILASI DATA DASAR ANALISIS DATA PETA KEBUTUHAN –KONDISI NYATA MASYARAKAT

Pemetaan Masalah Kelurahan KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PENDIDIKAN (PAUD), TERMASUK KESENIAN & KEBUDAYAAN KESEHATAN (PHBS) PERMUKIMAN & SANITASI EKONOMI MASYARAKAT INFRASTRUKTUR (JALAN/SALURAN) SASARAN PEMBANGUNAN *PENANGGULANGAN KEMISKINAN *SDG’S *SOLO KOTA INKLUSI *KESEHATAN JIWA

MEKANISME MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT PERSIAPAN PEMETAAN MASALAH TINGKAT RW PEMETAAN MASALAH TINGKAT KELURAHAN FGD MERUNUT MASALAH MUSRENBANG RENSTRAMAS PASCA MUSRENBANG RENSTRAMAS

PENGAWAL DOKUMEN Yang dimaksud pengawal dokumen adalah , tim yang menjamin konsistensi implementasi dokumen perencanaan 5 tahunan, yang terdiri dari : a. Unsur Kelurahan b. Unsur LPMK c. Fasilitator Kelurahan d. Fasilitator Lingkungan / Fasilitator RW e. Seksi MONEV Kelurahan yang diberi SK Kepala Bappeda Dengan menggelar agenda REVIEW TAHUNAN atas dokumen RENSTRA MASYARAKAT pada Musling RW dan MLK, dimana hasilnya direkomendasikan pada saat pelaksanaan PERRSIAPAN MUSRENBANGKEL II

TAHAPAN MUSRENBANG MUSRENBANG MUSRENBANGKOT FORUM SKPD MUSRENBANGCAM DKT TINGKAT KOTA MUSRENBANGCAM MUSRENBANGKEL DKT INTERNAL (KOMUNITAS SEKTORAL) MUSLING (RT/RW) MLK (Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan) SOSIALISASI JUKNIS PEMBENTUKAN PANITIA IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS PERSIAPAN MUSRENBANG

POSISI FASILITATOR LINGKUNGAN PERAN FASILITATOR KELURAHAN Berfungsi sebagai katalisator antara Kelurahan dan TPKK Surakarta Mengawal proses Membantu kesiapan teknis pelaksanaan Pemetaan Masalah Kelurahan dan FGD Membantu Fasilitasi FGD Memfasilitasi Review Tahunan atas dokumen RENSTRA MASYARAKAT BAPPEDA LPMK LURAH FASILITATOR KELURAHAN FASLING

JADUAL PERENCANAAN, PELAKSANAAN & MONEV KEGIATAN TAHUN 2017 Nop 2015 (Musling RT) Desember 2015 (Musling RW / MLK) Januari 2016 (Musrenbangkel)  Usulan Kegiatan 2017 Januari - Desember 2017 (Pelaksanaan Hasil Musrenbangkel) MONEV

JADUAL PENYUSUNAN RENSTRA MASYARAKAT TAHUN 2016 – 2021 NO TAHAPAN KEGIATAN WAKTU 1 Persiapan Musrenbang Renstra Masyarakat Februari 2016 2 Pemetaan Masalah Tingkat RW Maret - April 2016 3 Pemetaan Permasalahan Tingkat Kelurahan April 2016 4 Focus Group Discussion Merunut Masalah Mei 2016 5 Musrenbang Renstra Masyarakat Juni 2016 6 Pasca Musrenbang Renstra Masyarakat (termasuk Pengiriman berkas dari Kelurahan ke Bappeda) Juni – Juli 2016

TERIMA KASIH