PELUANG DAN TANTANGAN TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI ERA MEA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
LEGALITAS PROFESI SANITARIAN
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Learning Outcome PS. S1 Manajemen
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Diah Ipma Fithria Laela Hidayati
Analisis Kesenjangan Jabatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
KODE ETIK DAN UU KESEHATAN
Manajemen Umum Kepegawaian
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
Materi dan Metode Uji Portofolio
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PERATURAN TENTANG NAKES NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

PELUANG DAN TANTANGAN TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI ERA MEA Bambang Wahyudi SKM.MM (Ketua Umum HAKLI)

PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK BAHASAN PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN SANITARIAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU NO 36 TAHUN 2009 UU NO 5 TAHUN 2014 UU NO 36 TAHUN 2014 PERPRES NO 8 TAHUN 2012 PP KESLING PERMENKES PENYELENGGARAAN PEKERJAAN SANITARIAN PERMENKES KOMPETENSI MANAJERIAL SANITARIAN PERMENKES PENYELENGGARAAN KESLING PUSKESMAS

UU NOMOR 36/2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN NAKESLING Tenaga Sanitasi Lingkungan Tenaga Entomolog Kesehatan Tenaga Mikrobiolog Kesehatan

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN NAKESLING

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN SANITARIAN UU No. 36/2009 UU No. 36/2014 UU No. 5/2014 PP No. 66/2014 Permenkes No. 32/2013 Perpres No. 8/2012 Permenkes No. 20/2015 Permenkes No. ..... / ........ ASN Mandiri Swasta Badan Usaha Pejabat Pelaksana Pejabat Fungsional Pejabat Admn Pejabat Tinggi Fungsi: Penyehatan Pengamanan Pengendalian Penyusunan kebijakan teknis Controller/pengawas Penyidik (PPNS) Konsultan Wiraswasta Pengawas

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIPLOMA TEKNIS SARJANA PROFESI MANAJERIAL PASCA SARJANA SOSBUD DOKTORAL

KATEGORI NAKESLING TERAMPIL AHLI Pemula Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Utama ASN ASN MANDIRI Sanitarian Teknisi MANDIRI Sanitarian Ahli

Standar KOMPETENSI NAKESLING KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI SOSIAL BUDAYA Berpikir Penyehatan Pengalaman Kerja Mengelola Diri Pengamanan Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan, Mengelola Orang Lain Pengendalian Mengelola tugas Mengelola Sosial Budaya

TERIMA KASIH