RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) PROVINSI JAWA TENGAH 3 MEI 2017

KILAS BALIK PENGEMBANGAN BDT Pengumpulan Data PPLS 2011 (BPS) Analisi Data dan Pengembangan Model PMT (TNP2K) Basis Data Terpadu

PROSES PEMUTAKHIRAN BDT 2015 Distribusi daftar awal rumah tangga Prelist RuTa Sasaran Pendataan PPLS 2011 Data Program Data Daerah Forum Konsultasi Publik (FKP) Tingkat Desa dab RW Pengesahan Hasil FKP oleh Bupati/Walikota Daftar rumah tangga hasil konsultasi publik Daftar rumah tangga yang disahkan oleh Bupati/Walikota (Diskusi Lanjutan) Pengolahan dan Pemeringkatan menggunakan PMT (TNP2K & BPS) Kunjungan/Pendataan Rumah Tangga hasil FKP Basis Data Terpadu (BDT)

PEMANFAATAN BDT OLEH PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL 40% Keluarga dengan status sosial ekonomi terndah 8 % 10,86% 25% 35% 40% Basis data terpadu berisi ± 25 juta rumah tangga atau ± 96 juta jiwa (Nasional) PBI untuk JKN : ± 86,4 juta jiwa atau ± 21,8 juta keluarga (35% keluarga dengan SSE terendah) KPS, KKS, BSM : ± 15,5 juta RT (25% keluarga dengan SSE terendah) Garis kemiskinan (September 2016) PKH : 2,8 juta RT (8% dengan SSE terndah)

PEMANFAATAN BDT PROGRAM KEMISKINAN OLEH JAWA TENGAH BSM Program Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah KJS Kartu Jateng Sejahtera RTLH Rumah Tidak Layak Huni JAMKESMAS

Tentang Penanganan Fakir Miskin KONDISI DATA BDT 2015 BDT Tahun 2015  Dinamis/ perubahan data (inclussion error dan exlussion error) sehingga perlu dilakukan verivali BDT 2015 BDT Uptodate Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8-10 : Pendataan Fakir Miskin Pasal 11 : Penetapan Perlu Verivali MPM Kabupaten/Kota

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) Data Terpadu Pemutakhiran Jumlah Rumah Tangga Bertambah Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga Dimutakhirkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (2015) Pendaftaran Identifikasi Awal Verifikasi Pemutakhiran Data Aktif - Mandiri Mengurangi exlusion error Mengintegrasikan data pemda

PELAKSANAAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) Kab/Kota yg sdh melaksanakan MPM : Kab. Sragen, Kota Pekalongan, Kab. Rembang, Kab. Boyolali, Kab. Wonosobo dan Kab. Banyumas.

HARAPAN Pemanfaatan BDT dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Persamaan persepsi mengenai Mekanisme Pemutakhiran Mandiri termasuk penjelasan tahapan dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Perkembangan pelaksanaan MPM yang telah dilakukan oleh 6 Kabupaten/Kota. Menjadikan MPM sebagai kegiatan rutin bukan proyek Pelibatan aktif dari pihak Desa dan Kelurahan

TERIMA KASIH