PENGISIAN INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Advertisements

ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT)
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Penjaminan Mutu Pendidikan
HASIL PENDATAAN/SENSUS SPM DIKDAS TAHUN 2014 MI & MTs
KEBIJAKAN PENDATAAN PAUD DAN DIKMAS 2017
ALUR PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PENELUSURAN & PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN MODEL
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMP/MTs
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SD/MI
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Profesional, Terpercaya, Terbuka
CONTOH ANALISA DATA HASIL PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS
APLIKASI PEMETAAN MUTU PAUD – DIKMAS 2017
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTRUMEN PEMETAAN MUTU DI SATUAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN & MEKANISME AKREDITASI PAUD & PNF
Point Point Penting Dapodik 2013
INSTRUMEN PEMETAAN MUTU DI SATUAN PENDIDIKAN
STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017
Petunjuk Teknis Analisis Standar Sarana Prasarana
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
SISTEM PENJAMIN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
KEBIJAKAN PP-PAUD - DIKMAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kebijakan implementasi
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Tanbgerang, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
MEKANISME AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF. Kover: 1.LKP : Kuning 2.PKBM : Merah 3.PAUD : Biru Cek Keberadaan dokumen untuk kategori Major.
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) BAN PAUD dan PNF
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Jakarta, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah Angkatan IV 2019 LPMP Sumatera Barat, 19 s.d 21 September 2019 LPMP Sumatera Barat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
Transcript presentasi:

PENGISIAN INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017

Instrumen harus diisi dan dientry secara lengkap Kelengkapan pengisian instrumen offline akan sangat membantu dalam entry secara online ke dalam aplikasi. Selain proses entry menjadi lebih cepat, juga untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan pada aplikasi atau jaringan. Kelengkapan pengisian instrumen online ke aplikasi sangat mempengaruhi hasil pemetaan mutu PAUD dan Dikmas

Kolom alasan harus diisi secara lengkap dan diinput/dientry ke aplikasi Alasan diisi dengan catatan kondisi di lembaga, yang relevan dengan indikator SNP tersebut Alasan yang dientri tersebut akan muncul pada hasil pemetaan mutu sebagai catatan kondisi lembaga, yang merupakan salah satu unsur utama dalam hasil pemetaan mutu Catatan kondisi lembaga juga menjadi salah satu dasar dalam penentuan tindak lanjut hasil pemetaan mutu , antara lain supervisi

Pengisian instrumen untuk standar ptk dan sarana prasarana sesuai dengan isian pada dapodik

INSTRUMEN PEMETAAN MUTU BUKAN INSTRUMEN AKREDITASI Instrumen pemetaan mutu dikembangkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud Instrumen pemetaan mutu mengacu pada instrumen akreditasi dari BAN PAUD dan PNF, karena tujuan kita adalah untuk membina Satuan Pendidikan agar memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pemenuhan SNP tersebut bermuara pada akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF Akreditasi menjadi wewenang dari BAN PAUD dan Dikmas

TUJUAN PEMETAAN MUTU BUKAN UNTUK PENILAIAN, TETAPI PEMETAAN UNTUK PEMBINAAN Pengisian instrumen harus sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang sebenarnya, apapun kondisinya. Hasil pemetaan akan menjadi dasar bagi pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan pembinaan terhadap satuan pendidikan tersebut menuju pemenuhan SNP. Jika hasil pemetaan tidak akurat, maka kebijakan yang diambil dalam pembinaan juga tidak tepat , sehingga upaya yang dilakukan menjadi tidak efektif. Pengisian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan merugikan, terutama bagi satuan pendidikan sendiri.