PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Penyelesaian Sengketa TUN
PENGADILAN PAJAK.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA
Upaya Administrasi Pasal 48 & Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
Oleh Ridho Mubarak Piliang, SH.MH 2016
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
Sumber-sumber hukum PTUN
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Peradilan Administrasi Pajak
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK MELALUI PENGADILAN TUN
ADR MENURUT UUPLH.
RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Bila Anda Mencintai Hutan
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PEJABAT TATA USAHA NEGARA RENTAN GUGATAN DI PTUN
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN)
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
PERADILAN Tata Usaha Negara
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.
Perubahan alamat Perusahaan
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO

Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 1 Butir 10) Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Orang/Badan Hukum Perdata Vs Badan/Pejabat TUN di pusat/daerah Sebagai akibat dikeluarkan KTUN Termasuk sengketa kepegawaian Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tata Usaha Negara (Pasal 1 Butir 7) Administrasi negara Melaksanakan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat dan daerah

Tergugat (Pasal 1 Butir 12) Badan/pejabat TUN Mengeluarkan keputusan Berdasarkan wewenang yang ada padanya/dilimpahkan kepadanya Yang digugat orang/Badan Hukum Perdata

Badan/Pejabat TUN (Pasal 1 Butir 8) Melaksanakan urusan Pemerintahan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Badan/Pejabat TUN (Indroharto) Instansi resmi di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan eksekutif Badan Hukum Perdata yang didirikan Pemerintah untuk melaksanakan tugas/urusan Pemerintah Lembaga Hukum Swasta yang melaksanakan tugas Pemerintahan

Keputusan TUN (Pasal 1 Butir 9) Pengertian Obyek Gugatan Penetapan tertulis Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Berisi tindakan Hukum TUN Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Konkrit, individual, final Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum Perdata

Sifat Lain Keputusan Tata Usaha Negara Berada di wilayah Hukum Publik Sepihak

Penyempitan Obyek Gugatan (Pasal 2) KTUN Perdata KTUN Umum KTUN yang masih memerlukan persetujuan KTUN berdasarkan KUHP & KUHAP KTUN hasil pemeriksaan badan peradilan KTUN TU TNI Keputusan KPU pusat/daerah mengenai hasil Pemilu

Perluasan Obyek Gugatan (Pasal 3) Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (fiktif) yang menjadi kewajibannya Jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat Bila jangka waktu tidak diatur dihitung 4 bulan sejak permohonan diterima