JOB TENDER Sebagai Sistem Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Struktural

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
(Kepala Biro Kepegawaian)
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PENGANGKATAN PEGAWAI KELOMPOK 8 PRADITIYA B.L /
PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENGADAAN PEGAWAI Endah Setyowati.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
BAG. ORGANISASI SETDA KENDAL
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
KEBIJAKAN UMUM TENTANG CALON TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Kegiatan-Kegiatan Administrasi Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JABATAN DIREKTUR DIREKTUR POLTEKKES Dosen dengan tugas tambahan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Audit Sumber Daya Manusia
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

JOB TENDER Sebagai Sistem Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Struktural dengan Pendekatan Potensi, Kompetensi dan Kinerja

Pengangkatan Pejabat Struktural ??? ( persepsi ) Prosesnya tidak jelas dan tertutup Banyak kepentingan yang mempengaruhi Cenderung subjektif dalam menentukan calon pejabat Tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua orang ……………………………………………….. ……………………………………………… …………………………………………………

Pengangkatan Pejabat Struktural ??? (yang diharapkan) Sistem yang jelas dan terbuka Memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak Objektif dalam pengambilan keputusan Sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki Penghargaan terhadap yang berprestasi dan yang berpotensi Sebagai sarana pengembangan karier ………………………………………………………….. ……………………………………………………………

Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Keputusan Ka. BAKN No Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Keputusan Ka. BAKN No. 13 Th. 2002 Tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Th. 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 Pejabat yang membidangi kepegawaian menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya. Lowongan formasi jabatan struktural tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan Organisasi eselon II, atau Eselon III di lingkungan masing – masing Berdasarkan lowongan tersebut, para pejabat struktural eselon II dan III secara hirarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat u.p. Sekretaris Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang Apabila calon yang diajukan hanya 1 (satu), maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) orang calon

Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Struktural dengan Pendekatan Potensi, Kompetensi dan Kinerja Job tender adalah salah satu cara pengisian dalam jabatan struktural dengan memberikan kesempatan yang luas dan sama bagi semua pihak, diumumkan secara terbuka dan berdasarkan seleksi terhadap potensi dan kompetensi yang dimiliki yang disesuaikan dengan syarat jabatan. Sebagai dasar pengembangan karier PNS yang objektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip “The Right Man on The Right Place”

Dasar Pemikiran Teori Ekspektasi tentang Motivasi (Vroom) “ People will make an effort to achieve a standard of performance if they perceive that it will be rewarded by a desirable outcomes” Penghargaan Organisasi tinggi tinggi Pengharapan Individu Usaha Individu Kinerja Individu tinggi rendah Penghargaan Organisasi rendah rendah Dalam bekerja masing – masing individu memiliki tujuan/pengharapan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan ini, individu akan mengerahkan segenap usahanya yang ditunjukkan oleh kinerjanya dalam bekerja. Jika Individu merasa Penghargaan yang diberikan oleh organisasi tempat ia bekerja sesuai dengan tujuannya/harapannya, maka ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kinerja yang terbaik sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan sehingga ia akan mendapat penghargaan dari Organisasi tempat ia bekerja.

 KINERJA Korelasi Penghargaan Organisasi dan Kinerja Berdasarkan Teori Ekspektasi Motivasi TINGGI Trouble Maker STAR DEADWOOD COW  KINERJA RENDAH PENGHARGAAN ORGANISASI TINGGI

STAR COW Salah satu bentuk penghargaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang – orang yang memiliki kinerja tinggi dengan promosi dan mutasi ke dalam jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya STAR PROMOSI Trouble Maker SESUAI dengan POTENSI dan KOMPETENSI MUTASI ENLARGEMENT / ENRICHMENT COW

Asas Terbuka ( Kesempatan yang sama bagi semua pihak ) Objektif ( berdasarkan fakta dan data yang valid ) Transparan ( dapat diketahui semua prosesnya ) Prosedural ( dapat dipertanggungjawabkan ) Profesional ( menggunakan METODE DAN PENILAI yang profesional ) The Right Man on The Right Place (orang yang tepat dalam jabatan yang tepat)

? PELAKSANAAN JOB TENDER BKD Jabatan lowong dan syarat jabatan Calon Pejabat BUPATI Eleksi Diumumkan secara Terbuka kepada masing – masing Instansi BAPERJAKAT BKD Melamar jabatan yang dianggap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki diusulkan oleh Atasan PELANTIKAN Seleksi Pegawai Negeri Sipil (yang memenuhi syarat)

proses seleksi TAHAP I TAHAP III TAHAP II Seleksi Seleksi Wawancara Administratif Pendidikan Pangkat DP3 Kesehatan TAHAP II Psikotes dan Assesment DISC LGD Role Play TAHAP III Seleksi Wawancara Penyampaian Rencana Program Kerja Wawancara dengan Baperjakat + Penandatanganan Kontrak Kinerja The Best of Five BAPERJAKAT

Jabatan Lowong dan Syarat Jabatan BKD Sekretariat Baperjakat Jabatan Lowong dan Syarat Jabatan Calon Pejabat ANKEBUT NOMINATIF pejabat struktural DATA TUK PROFIL PNS POTENSI & KOMPETENSI USULAN INSTANSI INFORMASI LAIN Data dan Informasi Job Tender BAPERJAKAT Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

BAPERJAKAT Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BUPATI Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Data dan Informasi Hasil Job Tender SIDANG BAPERJAKAT NOTA PERTIMBANGAN BAPERJAKAT Jabatan Lowong dan Usulan calon pejabatnya Promosi Mutasi Pemberhentian dari Jabatan

NOTA PERTIMBANGAN BAPERJAKAT BUPATI Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah NOTA PERTIMBANGAN BAPERJAKAT SK BUPATI PELANTIKAN Pejabat Struktural SURAT PERINTAH Pelaksana Tugas (Plt.) SERTIJAB

Manfaat Mengembangkan kompetisi yang sehat Membantu PNS dalam menentukan kariernya Meningkatkan motivasi PNS Meningkatkan kinerja organisasi Membantu pejabat pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan Mengeliminir isu – isu negatif

Selesai