EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Advertisements

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PERKEMBANGAN AREAL TEMBAKAU di KAB. BOJONEGORO TAHUN
4.1.1 Identifikasi Kondisi dan Kecenderungan Kadar Besi (Fe) Dalam Air Minum dan Air Bersih Konsentrasi zat besi (Fe) dalam air di daerah kota dan kabupaten.
ARAHAN KARORENA POLDA JATIM
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PELAYANAN SATU ATAP/SWS
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
UU 23 / 14 ??.
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
KOORDINASI INTEGRASI SINKRONISASI DAN SINERGI TAHUN 2009
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PAPARAN GUBERNUR JAWA TIMUR PADA MUSRENBANG PROVINSI
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh : Ketty Tri Setyorini
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
MUSRENBANG Bidang PENGEMBANGAN REGIONAL 2009
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
INDUSTRI & PERDAGANGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Jumlah Mahasiswa TA/Maba di masing-masing CC (1)
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
UU KIP Ketty Tri Setyorini. UU KIP Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang mendapat APBD / APBN atau sumbangan masyarakat PEMOHON / PUBLIK.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
bps#Sampang2018#statistics
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
FORUM KONSULTASI PUBLIK
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
SEKSI BAGASI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENINGKATAN AKSES, MUTU & LAYANAN MADRASAH Tahun Anggaran 2019
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 ACARA Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Oleh : Drs. TEGUH PRAYITNO, MM Kepala Bidang Statistik Dan Pelaporan Hotel Oval – Surabaya 13 Pebruari 2014

RPJMD RPJMD OUTLINE Pembangunan Daerah sebagai bagian integral pembangunan Nasional Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian (subsistem) dari perencanaan nasional Keberhasilan pembangunan nasional merupakan komulasi dan integrasi dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja pembangunan Provinsi merupakan komulasi dan intergrasi dari capaian kinerja pembangunan di Kab/Kota

Indeks Disparitas wilayah IKU PROGRAM PRIORITAS KINERJA TPT % Penduduk miskin R P J M D I P M Pertum Ekonomi Indeks Disparitas wilayah Pengemb Kesempatan kerja Peningkatan kualitas Naker Perlindungan & Pengemb Lembaga Naker Pemenuhan hak atas layanan Pendidikan Pemenuhan hak atas layanan kesehatan Pemenuhan hak atas pekerjaan & usaha Pemenuhan hak atas pangan Pemenuhan hak atas perumahan Pemenuhan hak atas air bersih Pemenuhan hak atas air tanah Pemenuhan hak atas lingk hudup & SDA Pemenuhan hak atas rasa aman Pemenuhan hak atas keadilan & gender Pemberdayaan koperasi dan UMKM Kesempatan kerja Pembangunan, pemeliharaan & perbaikan infrastruktur Peningk aksesabilitas & kualitas pelayanan Pendidikan Peningk aksesabilitas & kualitas pelayanan kesehatan Revitalisasi pertanian & pengemb agroindustri dan agrobisnis Peningk daya saing industri manifaktur Peningk investasi, ekspor non migas & pariwisata Target /Capaian Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA JAWA TIMUR

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

Pemetaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2012 Tahun 2009 Tahun 2012   : Rendah ( TPT < 2,71 ) : Sedang ( 2,71 ≤ TPT ≤ 7,96) : Tinggi ( TPT > 7,96 )   : Rendah ( TPT < 2,53) : Sedang ( 2,53 ≤ TPT ≤ 5,93) : Tinggi ( TPT > 5,93 )

II I III IV Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Pert. Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012 II I III IV

Presentase Penduduk Miskin (%) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Poverty Severity Index Lanjutan….(Kemiskinan) Kesenjangan Pengeluaran Penduduk Miskin Terhadap Garis Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index Ketimpangan Pengeluaran di Antara Penduduk Miskin Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi (%) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Lanjutan….(Pertumbuhan Ekonomi) Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2009-2013 (Persen) 3 Sektor Dominan Tahun 2013 : Perdagangan, Hotel, dan Restoran : 31,34 % Industri Pengolahan : 26,60 % Pertanian : 14,91 % 72,85 % 3 Sektor Pertumbuhan Tertinggi Tahun 2013 : Pengangkutan dan Komunikasi : 10,43 % Konstruksi : 9,08 % Perdagangan, Hotel, dan Restoran : 8,61 % Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2009-2013 (Persen) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Disparitas Wilayah Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Gini Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II I III IV Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Reduksi Shortfall Tahun 2012 II I III IV Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II I III IV Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Indeks Kesehatan Tahun 2012 II I III IV

II I III IV Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Indeks Pendidikan Tahun 2012 II I III IV

II I III IV Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Indeks Daya Beli Tahun 2012 II I III IV

Lingkungan Hidup Keterangan : BOD = Biological Oxygen Demand Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : BOD = Biological Oxygen Demand COD = Chemical Oxygen Demand

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER Untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Rekap Pagu dan Realisasi Dana APBN Tahun 2009-2013 Per Kewenangan 2010 2011 PAGU REAL Dekonsentrasi (DK) 4,127,031,731,000 4,310,920,136,279 3,312,484,105,000 3,277,681,648,510 2,571,667,323,000 2,254,776,354,935 Tugas Pembantuan (TP) 1,867,236,370,000 1,726,449,599,144 880,226,651,000 803,713,552,093 1,205,823,791,000 1,085,318,126,577 Urusan Bersama (UB) 23,615,571,523,392 23,455,091,530,226 1,134,749,950,000 1,112,115,553,748 830,283,922,000 808,424,661,430 Kantor Daerah (KD), Kantor Pusat (KP), Desentralisasi (DS) 22,943,050,455,045 23,080,527,289,250 26,060,658,801,870 23,632,990,232,821 JUMLAH 29,609,839,624,392 29,492,461,265,649 28,270,511,161,045 28,274,038,043,601 30,668,433,837,870 27,781,509,375,763 KEWENANGAN 2012 2013 PAGU REAL Dekonsentrasi (DK) 1,831,465,037,000 1,713,787,217,451 603,005,588,000 551,669,741,503 Tugas Pembantuan (TP) 1,636,160,357,000 1,538,532,499,209 1,745,028,905,000 1,512,444,419,620 Urusan Bersama (UB) 976,320,248,000 970,177,249,230 1,224,540,158,000 1,211,097,706,490 Kantor Daerah (KD), Kantor Pusat (KP), Desentralisasi (DS) 29,221,476,370,875 26,916,876,609,518 35,097,912,959,639 31,425,284,959,085 JUMLAH 33,665,422,012,875 31,139,373,575,408 38,670,487,610,639 34,700,496,826,698 Sumber : Kantor Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Yang Memiliki Kontribusi Besar Terhadap 3 Tema Capaian Kinerja Terhadap Total Rencana Aksi sejumlah 503 dari 38 Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kontribusi Besar Terhadap 3 Tema (Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua Dan Tujuan Pembangunan Milenium)

Renaksi Kabupaten / Kota Menurut 3 Tema Tahun 2012 (Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua Dan Tujuan Pembangunan Milenium)

Capaian Kinerja Renaksi Kabupaten/Kota Menurut Penilaian Pada B0-12

Status Dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Status Dokumen RPJMD Kab/Kota : Sudah

MENGIRIM HASIL EVALUASI EVALUASI HASIL KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN KAB/ KOTA NO KAB/KOTA JML SKPD RENSTRA RENJA MENGIRIM HASIL EVALUASI ADA TDK ADA SMT I SMT II 1 KAB. BANGKALAN 61 50 11 43 18 29 - 2 KAB. BANYUWANGI 57 33 13 3 KAB. BLITAR 90 85 5 12 4 KAB. BOJONEGORO 70 21 KAB. BONDOWOSO 58 51 7 6 KAB. GRESIK 47 10 KAB. JEMBER 95 72 23 52 59 8 KAB. JOMBANG 9 KAB. KEDIRI 66 65 KAB. LAMONGAN 71 24 KAB. LUMAJANG 35 KAB. MADIUN 54 40 KAB. MAGETAN 55 14 KAB. MALANG 91 15 KAB. MOJOKERTO 60 16 KAB. NGANJUK 32 17 KAB. NGAWI 53 31 KAB. PACITAN 30 19 KAB. PAMEKASAN  -

MENGIRIM HASIL EVALUASI EVALUASI HASIL KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN KAB/ KOTA NO KAB/KOTA JML SKPD RENSTRA RENJA MENGIRIM HASIL EVALUASI ADA TDK ADA SMT I SMT II 20 KAB. PASURUAN 57 - 34 65 21 KAB. PONOROGO 48 8 33 22 KAB. PROBOLINGGO 64 1 23 KAB. SAMPANG 45 43 2 44 24 KAB. SIDOARJO 49 31 25 KAB. SITUBONDO 60 4 26 KAB. SUMENEP 62 17 27 KAB. TRENGGALEK 35 28 KAB. TUBAN 10 29 KAB. TULUNGAGUNG 58 39 19 30 KOTA BATU 37  - KOTA BLITAR 50 32 KOTA KEDIRI 102 56 46 KOTA MADIUN 6 KOTA MALANG 99 42 KOTA MOJOKERTO 36 KOTA PASURUAN 38 9 KOTA PROBOLINGGO 40 KOTA SURABAYA 72 47 67 5 18 JUMLAH 2289 1793 318 1954 157 957 428

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD EVALUASI HASIL KESESUAIAN PERENCANAAN KAB/ KOTA Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD ........ Provinsi/Kabupaten/Kota*)........................................ Periode Pelaksanaan : 2013 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun ... s/d ..... (periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) Unit SKPD Penanggung Jawab Keterangan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17 K Rp Program Kegiatan …. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):

EVALUASI HASIL KESESUAIAN PERENCANAAN KAB/ KOTA Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota*) Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota*) …….. Tahun 2013 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RPJMD pada Tahun .... s/d .... (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD.) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun ... (%) SKPD Penanggung jawab Ket.   I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17 K Rp Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan …. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

EVALUASI HASIL KESESUAIAN PERENCANAAN KAB/ KOTA FORMAT CHECKLIST DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KAB.-KOTA DOKUMEN ADA TIDAK ADA KETERANGAN RPJPD   Perda No. 11 tahun 2013 Tgl Penetapan 24 Desember 2013 Th 2005 s/d 2025 RPJMD Perda No. 16 Tahun 2009 Tgl Penetapan 9 Des 2009 Th 2010 s/d 2014 RKPD Tahun 2013 Perwali No. 12 Tahun 2012 Tgl Penetapan 21 Mei 2012 Renstra SKPD 1) 2) 1) Jumlah SKPD yg sdh ada Renstra 2) Jumlah SKPD yg blm ada Renstra 1) + 2) adalah jumlah SKPD yang harus mempunyai renstra (Termasuk kecamatan) Renja SKPD 1) Jumlah SKPD yg sdh ada Renja 2) Jumlah SKPD yg blm ada Renja 1) + 2) adalah jumlah SKPD yang harus mempunyai renja (Termasuk kecamatan) KESESUAIAN DOKUMEN JUMLAH SKPD SESUAI TIDAK SESUAI Renstra SKPD dengan Renja SKPD ** Kesesuaian Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan DPA SKPD Renja SKPD dengan DPA SKPD Renstra SKPD dengan RPJMD ** Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD RPJMD dengan APBD RKPD dengan APBD Rata-rata capaian kinerja s/d semester I (%) : Predikat Kinerja s/d Semester I : CATATAN : RPJMD dan Renstra SKPD Kota Probolinggo disusun pada tahun 2009 sehingga belum bisa dievaluasi berdasarkan permendagri 54 tahun 2010. Sistematika maupun format -format yang ada dalam RPMD dan Renstra SKPD Kota Probolinggo berbeda dengan sistematika sebagaimana yang ditentukan dalam Permendagri 54 Tahun2010.

EVALUASI HASIL KESESUAIAN PERENCANAAN KAB/ KOTA NO KAB/KOTA Renstra SKPD dengan Renja SKPD Renstra SKPD dengan DPA SKPD Renja SKPD dengan DPA SKPD Renstra SKPD dengan RPJMD RPJMD dengan RKPD RPJMD dengan APBD RKPD dengan APBD Sesuai Tidak Sesuai 1 KAB. BANGKALAN 566 36 - 602   2 KAB. BANYUWANGI 57 v 3 KAB. BLITAR 4 KAB. BOJONEGORO 70 5 KAB. BONDOWOSO 51 469 11 464 15 467 13 6 KAB. GRESIK 75% 25% 80% 20% 95% 5% 97% 3% 7 KAB. JEMBER 72 23 82 100% 8 KAB. JOMBANG 9 KAB. KEDIRI 65 66 10 KAB. LAMONGAN KAB. LUMAJANG 71 12 KAB. MADIUN KAB. MAGETAN 14 KAB. MALANG KAB. MOJOKERTO 16 KAB. NGANJUK 32 17 KAB. NGAWI 52 53 18 KAB. PACITAN 30 47 19 KAB. PAMEKASAN 40 20 KAB. PASURUAN 25 21 KAB. PONOROGO 48 41 22 KAB. PROBOLINGGO

EVALUASI HASIL KESESUAIAN PERENCANAAN KAB/ KOTA NO KAB/KOTA Renstra SKPD dengan Renja SKPD Renstra SKPD dengan DPA SKPD Renja SKPD dengan DPA SKPD Renstra SKPD dengan RPJMD RPJMD dengan RKPD RPJMD dengan APBD RKPD dengan APBD Sesuai Tidak Sesuai 23 KAB. SAMPANG v - 43 2 45 24 KAB. SIDOARJO 25 KAB. SITUBONDO 60 26 KAB. SUMENEP 37 60% 40% 80% 20% 27 KAB. TRENGGALEK 57 32 28 KAB. TUBAN 1 29 KAB. TULUNGAGUNG   30 KOTA BATU 31 KOTA BLITAR KOTA KEDIRI 75 33 KOTA MADIUN 70% 30% 95% 5% 90% 10% 75% 25% 100% 34 KOTA MALANG 35 KOTA MOJOKERTO 36 KOTA PASURUAN KOTA PROBOLINGGO 38 KOTA SURABAYA

PERMASALAHAN BERDASARKAN LAPORAN KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH MELAPORKAN, MASIH DIDAPATI KONDISI : penyusunan Renja SKPD belum sepenuhnya berpedoman pada Renstra SKPD. Indikasinya adalah, terdapatnya kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra SKPD, atau sebaliknya terdapat kegiatan dalam Renstra SKPD tetapi tidak tercantum dalam Renja SKPD ; Masih terdapat beberapa SKPD Kabupaten/Kota yang belum menyusun Renstra SKPD ; Masih terdapat SKPD Kabupaten/Kota yang sudah menyusun Renja SKPD tetapi belum menyusun Renstra SKPD ; Terdapat pula SKPD Kabupaten/Kota yang belum menyusun Renstra SKPD dan juga belum menyusun Renja SKPD. SEDANGKAN TERKAIT KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERMASALAHAN DI SEMESTER II ANTARA LAIN : Masih didapati ketidaksesusaian realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013 ; Ketidaksesuaian pagu dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.

TERIMA KASIH