PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN SDM DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS ASANUDDIN 2016

PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN NO POKOK PERMASALAHAN RINCIAN PERMASALAHAN 1 2 3 I. PROSEDUR Usul penjatuhan Hk disiplin harus jelas roses pembinaannya dimulai dari pimpinan unit yang terendah (atasan langsung) 2. usul tdk dilengkapi dgn berkas pendukung, berupa: a) surat panggilan utk melaksanakan tugas (meninggalkan stugas) b) surat perintah utk melaksanakan pemeriksaan c) surat panggilan utk diperiksa d) Berita Acara Pemeriksaan e) daftar hadir/rekapitulasi daftar kehadiran ybs f) Laporan Hasil Pemeriksaan g) Salinan sah SK pertama dan terakhir

surat Panggilan/ Teguran dibuat tidak memenuhi 1 2 3 2. MENINGGALKAN TUGAS TANPA ALASAN YANG SAH DAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pemanggilan tidak disampaikan kepada PNS ybs secara personal /tidak dialamatkan ke tempat/ domisili PNS ybs berada surat Panggilan/ Teguran dibuat tidak memenuhi unsur kepatutan (contoh: Pemanggilan tidak memperhitungkan jangka waktu antara surat panggilan dengan panggilan sebelumnya) Absensi/Daftar Rekapitulasi ktidakhadiran pegawai tdk menggambarkan scr rinci sejak kapan s.d. kpn ybs meninggalkan tugas Pimpinan Unit Kerja tidak melakukan pembinaan, dengan melakukan pemanggilan/ teguran/ peringatan kpd PNS yg melanggar surat keterangan dari atasan PNS ybs tidak sesuai dengan surat keterangan yang berasal dari teman sejawat ybs (tidak saling mendukung)

urutan- urutan pembinaan Pemanggilan dilakukan secara tdk patut 1 2 3 3. PELANGGARAN PERATURAN DISIPLIN - Data tdk menunjukan dilakukannya urutan- urutan pembinaan Pemanggilan dilakukan secara tdk patut Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan tdk sesuai dengan PERATURAN Kepala bkn nomor : 21 Thn 2010 BAP tdk ditandatangani yg diperiksa tanpa penjelasan BAP tdk memuat pertanyaan pembuka dan penutup secara patut BAP tdk memuat jenis pelanggaran yang dilakukan BAP tdk memuat faktor-faktor pendorong (motivasi) dilakukannya pelanggaran disiplin LHP di buat tetapi tdk memuat pertimbangan Hukum

Tidak terdapat saksi-saksi maupun alat bukti yg mendukung 1 2 3 4. MELAKUKAN PERCERAIAN DAN BERISTERI LEBIH DARI SATU TANPA IZIN SERTA HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN PP NO.10 THN 1983 JO PP NO. 45 THN 1990 1. MELAKUKAN PERCERAIAN TANPA IZIN Atasan pejabat yg berwenang tidak melakukan upayapembinaan (upaya perdamaian) Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah terjadinya perceraian Tidak terdapat saksi-saksi maupun alat bukti yg mendukung

1 2 3 BERISTERI LEBIH DARI SATU TANPA IZIN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH Tidak terdapat saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan tidak terdapat alat bukti pendukung berupa: - akta perkawinan - pernyataan tertulis dari saksi pejabat yg berwenang tidak melakukan pemeriksaan (BAP) kepada PNS BAP tidak lengkap/ tidak menggambarkan kronologis permasalahan yg terjadi tidak terdapat saksi-saksi yg mengetahui terjadinya suatu pelanggaran pimpinan unit kerja tidak melakukan pembinaan terhadap Pegawai yg melanggar tdk dilakukan pemeriksaan (BAP)

1 2 3 MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK Unit kerja tidak melampirkan salinan kartu anggota/bukti lain keterlibatan PNS ybs dalam suatu partai politik tertentu dalam berkas usul Tidak melampirkan surat keterangan dari KPU/KPUD yg menyatakan PNS dimaksud terlibat dalam partai politik PNS menutupi keterlibatannya sebagai anggota parpol tertentu, bahkan hingga lolos menjadi anggota dewan; PNS yg menjadi anggota partai politik diberhentikan (dgn hormat atau tdk dgn hormat) sebagai PNS PNS terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik tertentu PNS menggunakan Barang Milik Negara utk kepentingan kampanye parpol

TERIMA KASIH