PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Data dan Informasi Kesehatan
Advertisements

KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
DESENTRALISASI KESEHATAN
Penjaminan Mutu Pendidikan
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sistem Kesehatan Nasional
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
RPJMN Bidang Tata Ruang
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
UPAYA MENUJU MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA STUDI TENTANG AMANAT UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2), (3)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN VISI PRESIDEN/ KEMENTERIAN KESEHATAN RI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Akreditasi Institusi.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN Didiek Rachmadi,SKM,MPPM

Rp / $ PERENCANAAN PROGRAM PROYEK UPAYA KESEHATAN DEFINISI OPERASIONAL Proses yang tidak pernah berakhir (Indra Bastian); Upaya menyusun berbagi keputusan yang bersifat pokok/paling penting & akan dilaksanakan menurut urutannya (Deacon) Kumpulan proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan terintegrasi untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan (Charles O. Jones) Rp / $ Setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi & berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk : pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU 36/2009) tentang Kesehatan DEFINISI OPERASIONAL PERENCANAAN PROGRAM PROYEK UPAYA KESEHATAN

Tentang: SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 1 ayat 3 : DASAR HUKUM UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 : “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara & masyarakat ditingkat pusat dan daerah” Tentang: SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI & MISI KEMENKES RI STRATEGI Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. VISI Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan MISI Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan Masyarakat, termasuk Swasta dan Masyarakat Madani Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Merata Bermutu dan Berkeadilan Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan Menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

VISI & MISI PROV. JAWA TENGAH STRATEGI Pendidikan Politik Masyarakat; Reformasi Birokrasi berbasis Kompetensi; Menguatkan Sistem Pelayanan Publik; Mewujudkan Desa Mandiri; Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; Rakyat sehat; Optimalisasi Penyelengaraan Pendidikan di Jawa Tengah; Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak; Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-royo; Meningkatakan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa. VISI MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Mboten Korupsi Mboten Ngapusi MISI 1 : Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan; 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran; 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak; 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN

TAHAP PENYUSUNAN PROGRAM LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 IDENTIFIKASI VISI MISI DAN SASARAN STRATEGIS KINERJA (IMPACT) DAN INDIKATOR PENYUSUNAN PROGRAM (OUTCOME) PENAMAAN

TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN LANGKAH 5 LANGKAH 6 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) PENAMAAN

TAHAP REKAPITULASI LANGKAH 7 REKAPITULASI PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

KOMITMEN UNTUK EFEKTIVITAS BANTUAN DEKLARASI PARIS Maret 2005 1. KEPEMILIKAN/ OWNESHIP 2. KESELARASAN/ ALIGNMENT 3. HARMONISASI/ HARMONISATION 4. PENGELOLAAN HASIL/ MANAGING for RESULTS 5. PERTANGGUNG JAWABAN BERSAMA/ MUTUAL ACCOUNTABILITY PIAGAM JAKARTA Januari 2009 1. TIDAK BERSIFAT DONOR DRIVEN 2. PARADIGMA KEMITRAAM ADANYA EXIT STRATEGY 3. BANTUAN STRATEGIS & BERPERAN SEBAGAI KATALIS 4. BANTUAN PENDEKATAN PROGRAM BUKAN PROYEK 5. PROGRAM NASIONAL YANG TERINTEGRASI 6. AKUNTABILITAS DAN KESELARASAN

TERIMA KASIH