Format Isian Data Pelaporan Kegiatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
Program Bantuan Sosial
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM INFORMASI MONITORING & EVALUASI PEMBANGUNAN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Buleleng
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
AKUNTABILITAS KINERJA
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Format Isian Data Pelaporan Kegiatan Dinas Perindagkop & UMKM Prov. Kaltim Format Isian Data Pelaporan Kegiatan Ruang Rapat Niaga. Jumat, 30 Oktober 2015

Unsur – Unsur yang Harus diperhatikan dalam Pelaporan Kegiatan , 1 . Pendahuluan 2. Maksud dan Tujuan 3. Pelaksana Kegiatan 4. Hasil Hasil yang akan dicapai 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Saran / Saran dan Rekomendasi

Pendahuluan (Latar Belakang) Bagian ini memuat dasar hukum tugas fungsi ketentuan dan Gambaran Umum yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan

Contoh : ( Pelaporan Kegiatan Bimtek Lakip di Balikpapan ) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja, serta DPA Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim, No DPA SKPD: 1.15.01.22.01.5.2 tanggal 1 Desember 2014…. Kegiatan Bimtek Lakip merupakan salah satu bagian dari tujuan reformasi birokrasi dimana LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran….

Maksud dan Tujuan Bagian ini memuat informasi perihal pentingnya kegiatan untuk dilaksanakan dan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (kualitatif) serta manfaat kegiatan.

Contoh : Maksud dan Tujuan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Kinerja Tahunan SKPD Dinas Perindagkop & UMKM Prov. Kaltim dengan Dinas Perindagkop UMKM Kab/Kota se Kaltim ( Bimtek Penyusunan LAKIP ) 1. Meningkatkan kinerja dan sinergitas pencapaian program kegiatan yang maksimal bersama Disperindagkop se kab/kota dan provinsi Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilah dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu masa waktu tertentu. 4. Memperoleh informasi secara langsung tentang permasalahan Indagkop dan UMKM Kab / Kota.

Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini menjelaskan tentang alur teknis/langkah-langkah yang digunakan serta informasi pelaksanaan kegiatan diantaranya memuat : Nama/Judul/Tema kegiatan, Lokasi Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, Jadwal Kegiatan, Metode pelaksanaan kegiatan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari persiapan sampai kegiatan Selesai.

Contoh : Bimbingan Teknis Perencanaan Kinerja Tahunan SKPD Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim dengan Dinas Perindagkop dan UMKM Kab/Kota se Kaltim ( Bimtek Penyusunan LAKIP ) dilaksanakan di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan Jl. Ars.Muhammad Balikpapan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2015 , dengan Narasumber Bapak Shokif Chairul Anam dari Kemenpan, Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Setya Pratiwi dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekda Prov. Kaltim. Dengan metode pengajaran diskusi tanya jawab serta Asistensi Desk To Desk antar peserta dan Narasumber. Setelah acara pelatihan dilanjutakan dengan orientasi lapangan ke Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta dari tanggal 7 – 9 Oktober 2015 dengan agenda melaksanakan Rapat pertemuan pemaparan serta diskusi tanya jawab tentang Penyusunan LAKIP pada Dinas Perindagkop dan UKM Prov. DI Yogyakarta , kemudian untuk menambah pengetahuan tentang budi daya dan pengolahan Buah Naga maka OL dilanjutkan ke tempat pengolahan dan perkebunan SABILA FARM.

Sambungan…. Adapun Materi kegiatan yang disampaikan diantaranya adalah : 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2. Penyusunan Pelaporan Kinerja Sesuai Permenpan No. 53 Tahun 2014 , Biro Oraganisasi dan Tatalaksana Sekda Prov. Kaltim .

Hasil yang dicapai Bagian ini menjelaskan output yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk indicator yang kuantitatif/terukur, memuat Sumber daya manusia yang terlibat yang digunakan serta Materi pendukung kegiatan.

Contoh Hasil yang dicapai dari kegiatan bimtek lakip ini diataranya adalah : 1. Menambah wawasan dan pengembangan SDM bagi Aparat Disperindagkop dan UMKM Prov. Kaltim dengan Disperindagkop dan UMKM Kab/Kota 2. Kesesuaian Penyusunan Lakip dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014 3. Dapat menentukan tingkatan capaian indikator yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan secara bertahap dapat ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts) dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun Materi kegiatan yang disampaikan diantaranya adalah : 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2. Penyusunan Pelaporan Kinerja Sesuai Permenpan No. 53 Tahun 2014 , Biro Oraganisasi dan Tatalaksana Sekda Prov. Kaltim .

Dokumentasi kegiatan Bagian ini menampilakan semua bentuk dokumentasi foto-foto Kegiatan/Acara

Contoh :

Saran-saran/ Rekomendasi Bagian ini berisi saran-saran dan kritik yang membangun serta masukan masukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Contoh : Adapun saran – saran dan tindak lanjut peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Kinerja Tahunan SKPD Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim dengan Dinas Perindagkop dan UMKM Kab/Kota se Kaltim ( Bimtek Penyusunan LAKIP ) di Balikpapan adalah : 1. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Teknis kinerja Tahunan SKPD ini hendaknya bisa dilaksanakan kembali dimasa yang akan datang agar semua kab/kota memiliki satu kesamaan yang mendasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). 2. Adanya penambahan waktu karena materi yang cukup padat. 3. Diperlukan tindak lanjut penilaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sudah dibuat.

Alur Input Data Kegiatan Staf Bidang/ UPTD Akses Indagkop.kaltimprov.go.id/po-admin Klik tombol Berita – Tambah Berita Klik tombol Agenda Input Status Kegiatan dan tambahkan Link berita yang sebelumnya dibuat & Foto Input laporan Kegiatan & Foto Staf IT Akses Indagkop.kaltimprov.go.id/po-admin Sortir berita yang akan dimuat di Kolom Berita Upload Berita

Untuk menambahkan kegiatan yang akan datang Untuk menambahkan status kegiatan serta Pelaporan Kegiatan

Status kegiatan Link Halaman Berita Pelaporan Kegiatan

Halaman Pembuatan Berita pelaporan kegiatan

Terima Kasih