Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Proses evaluasi jabatan karena perubahan organisasi tata kerja
Analisis Kesenjangan Jabatan
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
ANALISIS BEBAN KERJA.
Kebutuhan Jumlah Pegawai
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Kebijakan Perencanaan
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
PENYUSUNAN PETA JABATAN
Hubungan Organisasi & Kepegawaian
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDMK BERDASRKAN PERMENKES RI NOMOR 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
Implementasi Penataan
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Dibuat untuk dipaparkan Pada kegiatan sosialisasi peserta
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Kebutuhan Jumlah Pegawai
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2011) Pengertian Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai. Ruang Lingkup Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum

Data dan Informasi yang Dibutuhkan Struktural JFT JFU Tenaga Guru Tenaga Kesehatan Jumlah Pegawai Per Satuan Unit Instansi Pusat dan Daerah Informasi Jabatan (Uraian dan Syarat Jabatan) Peta Jabatan Renstra Instansi Profil, Kondisi Geografis, dan Potensi Daerah Jumlah Sekolah Negeri Jumlah Rombongan Belajar Jam Wajib Mata Pelajaran per Minggu Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Jumlah Kunjungan Pasien per Tahun

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Jabatan Struktural Kebutuhan pejabat struktural dilakukan berdasarkan jumlah jabatan struktural yang terdapat dalam struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Metode Analisis Beban Kerja Pengertian Suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu. Pendekatan Analisis Beban Kerja Hasil Kerja Objek Kerja Peralatan Kerja Tugas per Tugas

Contoh Analisis Beban Kerja (1) Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan : Pengolah Data Formasi No Uraian Tugas Hasil Kerja Waktu Penye-lesaian Rata2 Waktu Kerja Efektif Volume/ Beban Kerja Pegawai yg Dibutuh-kan 1 Memeriksa data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah sudah sesuai dengan format formulir yang ditentukan agar data akurat Laporan Checklist 15 menit 72.000 menit 600 Instansi 0,125 2 Menginventarisasi data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data Rekap Data 30 menit 0,250 3 Mengolah data usulan formasi berdasarkan jenis jabatan untuk membuat bahan pertimbangan Informasi per Jenis Jabatan 45 menit 0,375 4 Memberikan informasi yang dibutuhkan Penganalisis Formasi Pegawai berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pembuatan kebijakan formasi dan pertimbangan alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah Laporan

Contoh Analisis Beban Kerja (2) No Uraian Tugas Hasil Kerja Waktu Penye-lesaian Rata2 Waktu Kerja Efektif Volume/ Beban Kerja Pegawai yg Dibutuh-kan 5 Membuat konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis Kepala BKN Draft Pertim-bangan 3.000 menit 72.000 menit 1 0,042 6 Membuat laporan statistik mingguan mengenai formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi untuk diserahkan kepada atasan langsung Laporan 60 menit 1.500 menit 0,040 7 Memelihara database formasi pegawai dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiaannya Kegiatan 30 menit 6.000 menit 0,005 8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 300 menit 3 Tugas 0,300 JUMLAH 1,512

Indeks Kebutuhan Pegawai Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Metode Pemberian Indeks instansi Pusat Jenis Jabatan Indeks Kebutuhan Pegawai Tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat: Eselon IV atau Eselon V teknis paling banyak 2 (dua) orang Eselon III teknis terendah paling banyak 4 (empat) orang Kesekretariatan Eselon IV / Eselon V paling banyak 3 (tiga) orang Kesekretariatan Eselon III terendah paling banyak 5 (lima) orang Memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat teknis administratif Jabatan fungsional tertentu Ditetapkan Instansi Pembina

Indeks Kebutuhan Pegawai Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Metode Pemberian Indeks Instansi Daerah Jenis Jabatan Indeks Kebutuhan Pegawai Tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat: Eselon IV atau Eselon V teknis paling banyak 2 (dua) orang Eselon III teknis terendah paling banyak 5 (lima) orang Kesekretariatan Eselon IV / Eselon V Kesekretariatan Eselon III terendah paling banyak 7 (tujuh) orang Memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat teknis administratif Jabatan fungsional tertentu Ditetapkan Instansi Pembina

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Guru (1) GURU TK Keterangan : KG = Kebutuhan Guru ∑K = Jumlah Rombel/Kelas KTK = Kepala TK KG = ∑K + 1 KTK KG = ∑K + 1 KS + 1 GA + 1 GP GURU SD Keterangan : KG = Kebutuhan Guru ∑K = Jumlah rombel/kelas KS = Kepala Sekolah GA = Guru Agama GP = Guru Penjaskes KG = ∑ Jam Wajib Mengajar/minggu x ∑ K 24 jam GURU Mata Pelajaran Keterangan : KG = Kebutuhan Guru ∑K = Jumlah rombel/kelas GURU BK Keterangan : KG = Kebutuhan Guru ∑S = Jumlah siswa 150 = Jumlah siswa wajib dibimbing KG = ∑S 150

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Guru (2) Selain menggunakan rumus, untuk penghitungan kebutuhan Tenaga Guru SMP, SMA, dan SMK (Mata Pelajaran) dapat dilakukan dengan melihat Tabel pada Lampiran PerKa BKN Nomor 19 Tahun 2011. Contoh : Standar Maksimal Kebutuhan Tenaga Guru SMP Untuk Semua Tingkat di Kabupaten/Kota, untuk mata pelajaran : Pendidikan Agama/PPKN/Seni Budaya/Pendidikan Jasmani, Orkes/ Ketrampilan Teknologi dan Komunikasi. NO JUMLAH ROMBEL/KELAS FORMASI GURU 1. 7 – 19 1 2. 20 – 31 2 3. 32 – 43 3 4. 44 – 55 4 5. 56 – 67 5 dst.

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Guru (3) Guru SLB Keterangan : KG = Kebutuhan Guru ∑K = Jumlah kelas GOM = Guru Orientasi dan Mobilitas GA = Guru Agama GP = Guru Penjasorkes GK = Guru Ketrampilan GBPBI = Guru Bina Persepsi Bunyi dan Irama GBikom = Guru Bina Komunikasi GKMD = Guru Kemampuan Merawat Diri GBM = Guru Bina Mental GKON = Guru Konseling (Psikologi) GBG = Guru Bina Gerak Tuna Netra (A) KG = ∑K + 1GOM + 1GA + 1GP + 1GK + 1GBPBI Tuna Rungu (B) KG = ∑K + 1 GBikom + 1GBPBI + 1 GA + 1GP + GK Tuna Grahita Ringan (C), Sedang (C1), dan Berat KG = ∑K + 1 GKMD + 1GA + 1 GP + 1 GK + 1 GBM Tuna Daksa Ringan (D), dan Sedang (D1) KG = ∑K + 1GKMD + 1GBG + 1GA + 1 GP + 1GK Tuna Laras (E) KG = ∑K + 1GBPS + 1GA + 1 GP + 1GK + 1GKON Tuna Wicara (F) KG = ∑K + 1GBKOM + 1GA + 1GP + 1GK + 1GBPBI Tuna Ganda (G) KG = ∑K + 1GKMD + 1 GBG + 1GA + 1 GP Autis (M) KG = ∑K + 1GKMD + 1GA + 1GP + 1GK + 1GKON

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Kesehatan (1) Jumlah Kebutuhan PNS pada RSUD NO JENIS TENAGA RS Kls A RS Kls B (P) RS Kls B (NP) RS Kls C RS Kls D 1 Dokter Spesialis 304 102 36 7 - 2 Dokter Umum 11 3 Dokter Gigi 6 4 Keperawatan 1.240 464 200 80 16 5 Kefarmasian 24 12 Kesehatan Masyarakat Gizi 8 Keterapian Fisik 34 15 9 Keteknisan Medis 52 23 10 Non Tenaga Kesehatan : 348 282 87 28 Pengadministrasi ruang rawat inap Pramusaji Juru masak Juru cuci Pemulasaraan jenazah Sopir Jumlah 2.038 927 597 207 54

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Kesehatan (2) Jumlah Kebutuhan PNS pada RSKD NO JENIS TENAGA RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D 1 Dokter Spesialis 15 10 5 3 2 Dokter Umum Dokter Gigi 4 Keperawatan 72 56 32 20 Kefarmasian 6 Kesehatan Masyarakat 7 Gizi 8 Keterapian Fisik 9 Keteknisan Medis Non Tenaga Kesehatan 38 25 Jumlah 158 118 69 45

Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Tenaga Kesehatan (3) Jumlah Kebutuhan PNS pada Puskesmas No Jenis Puskesmas Tenaga Kesehatan Tenaga Non Kesehatan Jumlah 1 Perawatan Daerah Strategis 28 9 37 2 Perawatan Daerah Terpencil 19 8 27 3 Perawatan Daerah Kepulauan 29 38 4 Perkotaan 30 10 40 5 Pedesaan 18 23 6 Daerah Terpencil/Tertinggal/Perbatasan 12 17 7 Puskesmas Pembantu 8*) Poliklinik Desa

Tanya - Jawab

 Terima Kasih 

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara  Lantai 4, Gedung Blok III Jl. Letjen Soetoyo No. 12 Jakarta Timur - 13640  021 - 8001760  renpegfor@bkn.go.id renpegfor_bkn@yahoo.com