TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN DAN CUKAI

Peraturan Kepabeanan dan Cukai PERTEMUAN KE-1 Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Tujuan Instruksional Umum Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami masalah kepabeanan dan peraturan yang mendasari dalam Undang-undang Tarif, Undang-undang Kepabeanan, dan Undang-undang Cukai di Indonesia.

Tujuan Instruksional Khusus Menjelaskan sejarah Undang-undang Tarif, Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai di Indonesia.

Pokok Bahasan Sejarah singkat Undang-undang Tarif di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan yaitu Ordonansi Bea. Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.

Sejarah Undang-undang Tarif di Indonesia I.Undang-undang Kebeacukaian adalah Undang-undang Tarif Indonesia tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No. 35. Undang-undang Kebeacukaian ini baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1874, terdiri dari 16 pasal, mempunyai Lampiran A pada pasal 1-nya. Lampiran A merupakan buku/daftar Tarif Bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia.

Sejarah Undang-undang Tarif di Indonesia II.Klasifikasi Nomenclatur Jenewa, berlaku sejak 1 Januari 1934. III.BTN (Brussels Tarief Nomenclature), berlaku sejak 1 Januari 1973. IV.CCCN ( Customs Cooperation Council Nomenclature) 1980, berlaku sejak 1 Januari 1981. V.CCCN ( Customs Cooperation Council Nomenclature) 1985, berlaku sejak 1 April 1985. Tujuan Undang-undang Tarif ini adalah memasukkan uang ke kas negara (fiskal).

Untuk menyempurnakan Undang-undang Tarif Indonesia, dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Ordonansi Bea yang dilengkapi dengan lampiran : Reglemen A. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985. Lampiran-lampiran tersebut memuat ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan yang berisi tidak kurang dari 37 surat-surat Keputusan Menteri. .

Pemeriksaan Barang Ekspor dan Impor Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 menampung semua aspirasi pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta aparat Bea Cukai. Tujuannya adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar dalam penyelesaian prosedur ekspor/impor dapat terlaksana dengan lancar.

Tugas Pokok dan Wewenang Dirjen Bea Cukai Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2006 mengenai reorganisasi instansi pusat, maka tugas pokok Dirjen Bea Cukai adalah : Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak negara, dalam bea, cukai dan pungutan lainnya serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai berjumpa pada pertemuan ke-2 Terima Kasih Sampai berjumpa pada pertemuan ke-2