ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

FAKTUAL WIRAUSAHA JUMLAH WIRAUSAHA SAAT INI 1,65% IDEALNYA SEBESAR 2% JUMLAH PENGANGGURAN SANGAT TINGGI SEBESAR 5,7% (FEB 2014) MINAT MENJADI WIRAUSAHA PT. 6,4% SLTA. 22,4% JUMLAH WIRAUSAHA SAAT INI 1,65% IDEALNYA SEBESAR 2% TINGKAT KELULUSAN S1 300.000 ORANG, SLTA 3,2 JT PER TAHUN Tingkat Kemiskinan, 10,3 % PERTUMBUHAN EKONOMI 1% MENYERAP TENAGA KERJA + 178.300 ORANG Masyarakat Ekonomi Asean KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2

PENGANGGURAN INDONESIA PENCAPAIAN/KONDISI TARGET/ PROSPEK 3 3

10 PROVINSI DENGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERTINGGI No Provinsi Pengangguran Orang Tingkat Pengangguran(%) 1 Banten 552.900 10,10 2 DKI Jakarta 513.170 9,94 3 Jawa Barat 1.815.27 8,90 4 Kalimantan Timur 167.610 8,87 5 Aceh 177.830 8,38 6 Sulawesi Utara 78.330 7,19 7 Maluku 48.070 6,73 8 Kep. Riau 60.670 6,39 9 Sumatera Barat 151.260 6,33 10 Sumatera Utara 387.870 6,01

MINAT KEWIRAUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PERTUMBUHAN EKONOMI S E D A N G K A N PERTUMBUHAN EKONOMI 1% PADA TAHUN 2009 DAPAT MENYERAP TENAGA KERJA SEKITAR 578.000 ORANG. TAHUN 2014 HANYA DAPAT MENYERAP 170.000 ORANG SAJA S E D A N G K A N

Menurut David McClelland, untuk menjadi negara yang makmur, suatu negara harus memiliki minimum 2% entrepreneur dari total penduduknya

PERBANDINGAN KONDISI WIRAUSAHA DAN PENDAPATAN PERKAPITA NO NEGARA WIRAUSAHA PENDAPATAN PERKAPITA TAHUN 2010 1 Amerika Serikat 11.5%-12% US $ 47.140 2 Jepang 11% US $ 42.150 3 China 10% US $ 4.260 4 Singapura 7% US $ 40.920 5 Malaysia 3% US $ 7.900 6 Indonesia 1.65% *) US $ 3.600 Sumber : World Bank 2011 *) Kajian Kementerian Koperasi dan UKM *) Kementerian Koperasi dan UKM (Diolah dari berbagai sumber)

TINGKAT KELULUSAN SETIAP TAHUN (3.200.000 Orang) (300.000 Orang) SLTA SI

PENGURANGAN KEMISKINAN PENCAPAIAN TARGET Orang/Persentase Tahun Sumber: BPS Juli 2013 10 10

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 11

Pengertian MEA MEA adalah kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi Asean. Ini merupakan suatu kesepakatan sebagai bentuk penguatan di berbagai sektor, terutama demi pertahanan guncangan global. Implementasi dari kebijakan ini mirip seperti FTA yakni Free Trade Area, tetapi masih dalam ASEAN. MEA Adanya kebijakannya ini, sehingga dibutuhkannya kerja sama bilateral dalam penguatan negara-negara ASEAN dari serangan produk luar negeri maka diajukanlah MEA hingga tahun 2015. Hal ini juga didukung oleh AFTA  yang dilaksanakan pada tahun 2020.  12 Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber, 2014.

13

PERMASALAHAN UMKM Rendahnya akses terhadap sumberdaya Produktif 3. Rendahnya Produktivitas (4,3% menurut APO) 4. Tingginya biaya transaksi/usaha (Banyaknya Pungutan, perijinan, ketersediaan Infrasrtuktur) 5. Rendahnya daya saing (UKM Indonesia berada di posisi 50 dari 144 Negara) Rendahnya akses terhadap sumberdaya Produktif (Modal, Bhn Baku, Informasi, Teknologi), 35% Akses Kredit Ke Bank dan 98% Memasarkan Produk dlm Kab. Dan, 2,3 % yang Ekspor) 2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (47,9% tamatan SD, 2,8% Diploma, 6,96% Sarjana) PERMASALAHAN UMKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 14

SASARAN RPJM SASARAN DAN ASUMSI MAKRO NO Uraian Target 2015 Target 2019 1 Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,7% 8,0% 2 Tingkat kemiskinan 10,3% 7 - 8% 3 Tingkat pengangguran 5,6% 4 - 5% 4 Tingkat gini rasio 0,41% 0,36%

1616 KEWIRAUSAHAAN ? KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 16

DefiniSI KEwirausahaAN Suatu keberanian dan kreatifitas untuk merubah sesuatu yang tidak berguna menjadi yang bermanfaat sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. 17

“Definisi Wirausaha” adalah “pemilik usaha yang mampu memiliki penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan minimal memperkerjakan 1 (satu) orang”. 18

RUMUS CIPUTRA DALAM MEMBUAT PRODUK BARU LAIN UNIK EKSKLUSIF HOBBY 19

“ PALU GADA ”

KUNCI SUKSES MENGEMBANGKAN WIRAUSAHA Memantapkan pengetahuan (Knowledge) Meningkatkan keterampilan (Skill) Memperluas jaringan (Business Network) Membuka dan memanfaatkan peluang usaha (Business Opportunity) Memantapkan sikap dan perilaku (Business Attitude) 21 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Orang Minang/Padang Selangkah Lebih Maju daripada Orang Cina “Maksudnya orang Minang selangkah lebih maju di depan toko orang Cina, alias dagang kaki lima”

TAHAP PERKEMBANGAN USAHA Deputi SDM Kementerian Koperasi & UKM sebagai leader 0-3 tahun 3-5 tahun > 5 tahun 23

LANGKAH PENUMBUHAN WIRAUSAHA Pra Start-Up dan Start-Up KEGIATAN KETERANGAN   Persiapan Need Assesment  Koordinasi, Sinkronisasi, Temu Konsultasi, Sosialisasi, Mapping, Identifikasi,  Rekruitment, Verifikasi Penguatan A. Pembekalan Pelatihan , Magang , Workshop, Seminar, Kewirausahaan Lokakarya dan Temu serta Hibah TPKU Inkubator Bisnis B. Pendampingan Motivasi, peluang rencana, Vocational Mentoring  BDS c. Permodalan - Hibah wirausaha Pemula Monev Pusat & Daerah 24

LANGKAH PENGEMBANGAN WIRAUSAHA Survival dan Growth KEGIATAN KETERANGAN Persiapan Need Assesment Koordinasi, Sinkronisasi, Temu Konsultasi,    Sosialisasi, Mapping, Identifikasi, Rekruitment, Verifikasi Penguatan A. Pembekalan Pengembangan usaha, manajemen pasar, Manajerial, HaKI, Waralaba, Ekspor, Impor Pameran/Expo dan Kemitraan Usaha. B. Permodalan - LPDB; KUR; Ventura; KSP PKBL, CSR, dll. D. Pendampingan - PLUT; BDS; Perguruan Tinggi Monev Pusat dan Daerah 25

I. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH, SEDANG DAN AKAN TERUS DILAKSANAKAN TAHUN 2016 A. PENATAAN DATA KOPERASI Sebagai upaya memperoleh akurasi dan validitas data Koperasi dan UMKM dilakukan dengan metode/strategi: Melakukan penertiban legalitas kelembagaan Koperasi baik Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang berpotensi tidak aktif dengan pembekuan Badan Hukum. Dari data 209.488 unit koperasi yang ada, jumlah koperasi tidak aktif diperkirakan sebesar 29,7% atau 61.449 unit; Untuk itu, telah disiapkan data koperasi dengan menggunakan Online Database System (ODS) diharapkan mampu memberikan informasi data koperasi seluruh Indonesia secara akurat dan tepat waktu B. FASILITASI PENGUATAN PERAN KUD Kementerian Koperasi telah mengadakan koordinasi dengan K/L terkait yaitu: Kemendag, Kementan, dan PT. Pupuk Indonesia untuk memperkuat peran koperasi sebagai Penyalur yaitu 126 Calon Distributor dan 626 Calon Pengecer. Dengan program pupuk tersebut petani anggota KUD memperoleh kepastian pupuk tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga serta meningkatkan hubungan anggota dengan Koperasi/KUD. C. FASILITASI PEMBEBASAN BIAYA AKTA NOTARIS Memberikan fasilitasi APBN untuk pembebasan biaya pembuatan akta koperasi bagi pelaku usaha mikro potensial melalui kerjasama notaris yang direncanakan sebanyak 5.000 akta. Khusus Provinsi DKI Jakarta dan Bali melalui kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan dilakukan secara free (tanpa APBN) 26

LANJUTAN D. FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL Tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Koperasi dan UKM telah melalukan MoU dengan Kemendagri, Kemendag dan BRI. Pemberian ijin untuk usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya (gratis) dan cukup 1 lembar kertas yang dikeluarkan oleh Camat setempat. E. FASILITASI SERTIFIKASI HAKI BAGI HAK CIPTA PRODUK UKM Kementerian Koperasi dan UKM dan Kemenkum HAM telah mengadakan MoU melalui pengratisan dalam pembuatan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi hak cipta produk UKM Program dan kegiatan tersebut saat ini telah berjalan dan dapat diakses pelaku UKM secara online 27

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Secara elektronik; Kementerian Koperasi Dan UKM telah memulai menetapkan kebijakan dan program berorientasi digital, seperti : Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Secara elektronik; Sistem Administrasi badan hukum koperasi secara online; Pelaporan Koperasi Simpan Pinjam Secara Online; Pengurusan Perizinan Hak Kekayaan Inteletual secara online; Dalam pemasaran produk-produk UKM di Lembaga Layanan Pemasan (SMESCO) juga telah menggunakan mekanisme online.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM Sub Bagian Perencanaan dan Program Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan SEKRETARIAT DEPUTI PENGEMBANGAN SDM Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Umum Bagian Umum ASDEP PENINGKATAN KUALITAS SDM PERKOPERASIAN ASDEP STANDARDISASI SDM KUMKM ASDEP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN ASDEP PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT ASDEP PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KUMKM Bidang Pelatihan Aparatur dan Fasilitator Bidang Pengembangan Standardisasi SDM KUMKM Bidang Penumbuhan Kewirausahaan Bidang Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap KUMKM Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi Sub Bidang Pelatihan Aparatur Sub Bidang Pelatihan Fasilitator Sub Bidang Pengembangan Standardisasi SDM Koperasi Sub Bidang pengembangan Standardisasi UMKM Sub Bidang Permasyarakatan Kewirausahaan Sub Bidang Fasilitasi Kewirausahaan Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UMKM Sub Bidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian Koperasi Sub Bidang Tatalaksana Penelitian dan Pengkajian Koperasi Bidang Pendidikan Perkoperasian Bidang Sertifikasi SDM KUMKM Bidang Pengembangan Kewirausahaan Bidang Peningkatan Dukungan LSM terhadap KUMKM Bidang Penelitian dan Pengkajian UMKM Sub Bidang Pendidikan Formal Sub Bidang Pendidikan Non Formal Sub Bidang Sertifikasi SDM Koperasi Sub Bidang Sertifikasi SDM UMKM Sub Bidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Sub Bidang Promosi Kewirausahaan Sub Bidang Dukungan LSM terhadap Koperasi Sub Bidang Dukungan LSM terhadap UMKM Sub Bidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian UMKM Sub Bidang Tatalaksana Penelitian dan Pengkajian UMKM Bidang Pelatihan SDM Koperasi Bidang Advokasi SDM KUMKM Bidang Lembaga Kewirausahaan Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Bidang Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya Sub Bidang Kelembagaan Sub Bidang Usaha Sub Bidang Advokasi SDM Koperasi Sub Bidang Advokasi SDM UMKM Sub Bidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan Sub Bidang Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi Sub Bidang Dukungan Organisasi Profesi terhadap UMKM Sub Bidang Penyelenggaraan Penelitian & Pengkajian Sumber daya Sub Bidang Tatalaksana Penelitian & Pengkajian Sumber Daya

DASAR HUKUM PENGEMBANGAN SDM KOPERASI DAN UMKM DALAM PASAL 19 AYAT (1) HURUF C DILAKUKAN DENGAN CARA : PASAL 19 UU NO 20/2008 Tentang UMKM MEMASYARAKATKAN DAN MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN; MENINGKATKAN KETRAMPILAN TEKNIS DAN MANAJERIAL; MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN, MOTIVASI DAN KREATIVITAS BISNIS, DAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 30

LANJUTAN ..... GNMMK: Gerakan nasional Memasyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan Menginstruksikan kepada 19 Menteri dan Gubernur INPRES 4 1995 GNMMK Menteri Koperasi Dan pembinaan Pengusaha Kecil Mengkoordinasikan Gerakan Ini Menumbuhkan Kesadaran Dan Orientasi Kewirausahaan Meningkatkan Jumlah Wirausaha yang berkualitas dan handal Mewujudkan Kemapuan dan Kemantapan para Pengusaha untuk dapat menghasilkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 31 31

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN UMKM

Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Diklat dan Kerjasama Diklat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang KUMKM Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro TA. 2016 Pengembangan SDM Usaha Mikro Peningkatan Kapasitas SDM KUKM (naik kelas) (4.000 Org; Rp. 3,3 M) Pelatihan Usaha Mikro (1.200 Org; 10 M) Kewirausahaan Sosial (550 Org; 1,3M) Pelatihan Kewirausahaan Melalui GKN (5.000 Org; Rp. 36,5 M) Pelatihan Technopreneur (400 Org; Rp. 2 M) Inkubator Bisnis dan Teknologi (1.200 tenant / 20 inkubator Rp. 3,1 M) Pelatihan Perkoperasian (2.040 Org; Rp. 12,5 M) Pelatihan Perkoperasian Berbasis Syariah (420 Org; Rp. 2,5M) Pelatihan Vocational (2.100 Org; Rp. 12,5 M) Penyusunan Standardisasi Sistem Pelatihan (1 Std; Rp. 2 M) Pelatihan & Sertifikasi Fasilitator Bid Kop, Ritel Kop & Ekspor (600 Org; Rp. 5,8 M) Pelatihan & Sertifikasi Manajer, Pelaku UKM Ekspor, Pengelola Ritel Kop & UKM Pariwisata (1.680 Org; 16,1 M) Pelatihan Pengelola LKM Berbasis Kompetensi (1.350 Org; 8,9 M) Pelatihan & Sertifikasi Bagi Kasir dan Juru Buku Koperasi (1.050 Org; 8,9 M) Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Program (Rp. 8,6 M) Monev Pelaksanaan Pengembangan SDM KUMKM (Rp. 5 M) Data dan Informasi Program Pengembangan SDM KUMKM (2 Dokumen; Rp. 1,7 M) Kapasitas SDM Fasilitator dan Pendamping KUMKM (1.500 Rp. 5M) Fasilitasi SDM KUKM melalui Magang dan Beasiswa (600 Org; 6,3 M) Pelatihan Bagi PPKL dan Pendamping (1.050 Org: Rp. 8,6 M) Pelatihan Bagi Aparatur Bidang Perkoperasian (660 Org; Rp. 5M) Kajian Kebijakan Koperasi (3 Lap. Rp. 3M) Kajian Kebijakan UMKM (4 Lap. Rp. 2,7M) Sistem Informasi / Publik Hasil Penelitian (4 Lap; 1,1 M) Pendampingan

JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kewirausahaan Perkoperasian Keterampilan Teknis Training for Trainers Manajerial 34

BEASISWA BAGI PELAJAR LANJUTAN…. SASARAN : PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, BIDANG : PERKOPERASIAN TARGET PESERTA : 100 (SERATUS) ORANG PROGRAM INI DILAKSANAKAN DARI TAHUN 2011 s/d 2014 total peserta 400 ORANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 35

LANJUTAN ..... 36 PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG PERAN SERTA DUNIA USAHA DALAM KEGIATAN MAGANG BAGI PEMUDA SASARAN SISWA DAN MAHASISWA TINGKAT AKHIR LOKASI PELAKSANAAN JABODETABEK, JATIM, SULSEL, DARI TAHUN 2011-2014 TELAH DIFASILITASI SEBANYAK ........ 36

Rancangan UUD Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Sebagai Leading Sektor terkait Daftar Inventarisasi Masalah terkait RUU KEWIRAUSAHAAN

GEDUNG SME TOWER JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 94 JAKARTA SELATAN 38

PAVILIUN PROVINSI 39 Jawa Barat Aceh Jawa Tengah Banten Kep. Riau Sumatera Barat 39 Nusa Tenggara Barat Jawa Timur Maluku Utara

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, September 2013 REALISASI KUR TAHUN 2007 s.d. 13 September 2013 40 40 40 40 Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, September 2013

PROGRAM DAN PERAN INKUBATOR BISNIS 1. Program inkubasi pada dasarnya adalah pelayanan proses transformasi dengan menciptakan Entrepreneurial Environments; 2. Inkubator merupakan salah satu lembaga pembinaan dan pengembangan UMKM; 3. Inkubator bisnis memiliki sejumlah perbedaan dengan konsep-konsep sebelumnya: meliputi target pembinaan, jenis produk, bentuk layanan ,dan organisasi induk yang menaungi inkubator bisnis. 41

Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KUMKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KUMKM Pembubaran Koperasi Gratis Biaya Notaris Koperasi Koperasi diberikan peran distribusi pupuk bersubsidi Fasilitasi PPKL Penilaian Provinsi Penggerak Koperasi 43

20 Januari 2010 44