Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota Hukum dan Administrasi Pembangunan

Pendahuluan

Kekosongan Hukum Induk Pranata Perencanaan Kota Di Indonesia Perkembangan kota-kota di negara hukum seperti Indonesia ini, memerlukan rencana pengembangan kota dan tata ruang kota yang didasarkan atas perundang-undangan yang mengikat disamping mempertimbangkan aneka ciri dan kehidupan kota yang spesifik. Karena segala masalah pembangunan kota bisa diselesaikan melalui hukum yang berlaku yang sudah dilandasi untuk mengatur kedamaian dan keadilan serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat 11/10/2017

Kekosongan Hukum Induk Pranata Perencanaan Kota Di Indonesia Rancangan Undang-undang tentang Bina Kota sejak tahun 1970 dan telah disempurnakan pada tahun 1974 masih belum diketahui sampai dimana proses legalisasinya. Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, pasal 2 dinyatakan bahwa “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. 11/10/2017

Kekosongan Hukum Induk Pranata Perencanaan Kota Di Indonesia Pada Hukum Pemerintah Kolonial Belanda untuk pembentukan kota-kota di Indonesia seperti SVO (Stadsvormings Ordinantie) dan SVV (Stadsvormings Verordening). Pada kenyataannya tersebut digunakan sebagai pedoman pembangunan kota yang diberlakukan dibanyak kota di Indonesia dan menjadi dasar hukum perencanaan kota di negara yang sudah terlepas dari penjajahan kolonial belanda. 11/10/2017

Kebutuhan Kerangka Legalisasi Perencanaan Kota di Indonesia Kebutuhan kerangka legalisasi perencanaan kota, sama pentingnya membuat perencanaan di dalam proses pelaksanaan pembangunan, tanpa pengarahan politik, yang tertuangkan dalam perundang-undangan yang sesuai Dalam Pelaksanaan pembangunan kota menurut perencanaan kota akan membuahkan berbagai peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, dan perbuatan hukum yakni setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, 11/10/2017

Ujud pelandasan hukum bisa dimulai dari atas atau bawah contoh sbb: Peristiwa hukum tersebut melibatkan berbagai pihak baik secara individu, golongan, institusi pemerintah dan non/bukan pemerintah. Perencanaan berbagai rencana kota melandasi rencana kota tersebut dengan hukum-hukum. Ujud pelandasan hukum bisa dimulai dari atas atau bawah contoh sbb: Dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, berupa Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati/Walikotamadia, Surat keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah maupun bentuk perundang-undang lainnya. 11/10/2017

Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota di Inggris Masa Undang-Undang Kesehatan Lingkungan Sebagai Dasar Hukum Perencanaan Kota Penemuan-penemuan teknologi baru yang kemudian berkembang secara dinamis sehingga melahirkan revolusi Industri pada akhir abad XVII di Eropa, tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga berdampak pada tatanan kehidupan yang ada pada waktu itu. Akibat paling penting dari revolusi tersebut adalah terjadinya ledakan penduduk dan urbanisasi secara pesat di daerah perkotaan dimana terdapat konsentrasi industri. Sementara penduduk perdesaan meninggalkan pertanian pergi ke kota yang memulai era industrialisasi. 11/10/2017

Masa Perkembangan Undang-Undang Perencanaan Kota. Undang-undang perencanaan kota yang pertama pada tahun 1909 oleh Housing, Town Planning Act. 1909 yang disiapkan bagi pemerintah kota agar menyusun rencana penggunaan pada setiap lahan yang akan dikembangkan untuk berbagai tujuan pembangunan baik di dalam maupun pinggir kota. Pada tahun 1919 dibawah pengawasan kontrol pengembangan ini developer diwajibkan memperoleh surat ijin pembangunan. 11/10/2017

Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota di Inggris

Masa Perkembangan Baru Undang-Undang Perencanaan Kota Undang-undang tahun 1909 sampai tahun 1943 pada umumnya sudah menawarkan konsep bagan rencana (planning scheme). Bagan-bagan rencana sudah tidak diragukan lagi penggunaannya dalam pembangunan kota terutama dalam penyesuaiannya dalam pembangunan kota Menurut laporan komisi Barlow, sementara ini UU Perencanaan menghasilkan kota yang lebih nyaman, sehat dan nikmat pada lingkungan lokal (terbatas pada lokasi-lokasi tertentu. 11/10/2017

Masa Perkembangan Baru Undang-undang Perencanaan Kota Undang-undang tahun 1909 sampai tahun 1943 pada umumnya sudah menawarkan konsep bagan rencana (planning scheme), bagan-bagan rencana sudah tidak diragukan lagi penggunaannya dalam pembangunan kota terutama dalam penyesuaiannya dengan standar-standar tertentu. Permasalahan baru muncul sehingga bagan rencana menjadi kurang efektif yaitu pertumbuhan penduduk masih naik secara dramatis begitu juga berkembangnya sistem transportasi modern dan tenaga listrik membuat pertumbuhan kota sangat cepat. Komisi Barlow, untuk memperbaiki keadaan masalah tersebut, laporan barlow merekomendasikan pemapanan otorita perencanaan secara terpusat sebagai perluasan kontrol perencanaan ke semua wilayah. 11/10/2017

Masa Dasar Hukum Perencanaan Kota Modern Kerangka Sistem Modern hukum perencanaan kota menjadi mapan setelah dikeluarkannya UU thn 1947. Pelaksanaan sistem baru, parlemen secara jelas telah memberikan petunjuknya, yang merupakan perluasan dari rekomendasi dari Laporan Komisi Barlow, antara lain Menyelenggarakan sistem pemusatan administrasi perencanaan, tetapi menciptakan otorita perencanaan secara terpusat UU tahun 1947 juga memperkuat peranan pemerintah daerah. Menciptakan perencanaan yang menyeluruh yang berdasarkan survey dan analisis fisik, sosial dan ekonomi. Bagan perencanaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh masalah kenyamanan dalam waktu dekat tetapi berorientasi dalam jangka panjang 11/10/2017

Pernyataan tidak ada kompensasi bila permohonan izin ditolak. Objek perencanaan tidak hanya pada “declaratory area” saja, tetapi lebih luas dan memecahkan masalah lebih kompleks. Pengenalan administrasi, mekanisme dan prosedur perizinan rencana pembangun Tambahan kekuasaan untuk mengontrol pengembangan bangunan yang mempunyai arsitektur menarik. Memperkenalkan masalah pembiayaan pembangunan bagan rencana yang telah disusun dan kontrol pembangunannya Pernyataan tidak ada kompensasi bila permohonan izin ditolak. 11/10/2017

Beberapa Perundang-Undangan Penting yang mempengaruhi perkembangan Undang-undang Perencanaan Kota. Perundang-undangan tersebut antara lain: The National Parks and Acces to the Country side Act. 1949 (Undang-undang Taman Nasional dan Daerah Pedesaan, tahun 1949) The Town Development Act. 1952 (Undang-undang Pengembangan Kota, Tahun 1952) The New Towns Act. 1965 (Undang-undang Kota-kota Baru, tahun 1965) The Civic Amenities Act. 1967 (Undang-undang Kenyamanan Penduduk, 1967) The Countryside Act. 1968 (Undang-undang Pedesaan tahun 1968) 11/10/2017

Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perkembangan Kota di Negara-negara lain.

Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota di Negeri Belanda Selama berabad-abad pembangunan di negeri Belanda dilakukan tanpa ada sesuatu rencana induk apapun (laissez faire). Karena rakyat negeri Belanda selalu disibukkan dengan pengembangan reklamasi lahan, pengeringan lahan dan pembangunan kanal-kanal untuk prasarana angkutan. Perencanaan kota dan hukum perencanaan kota di negeri belanda secara tradisional telah berkembang sejak pada abad XV. 11/10/2017

Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota di Amerika Serikat Perencanaan kota modern di Amerika dimulai sejak pada arsitek, insinyur, ahli hukum dan sosial bergabung kerja untuk merubah wajah kota-kota di Amerika. Pada Tahun 1916 New York City menerapkan peraturan permintakatan (zoning) menyeluruh yang pertama sebagai upaya pengendalian penggunaan dan intesitasnya serta volume dan tinggi bangunan. Pada tahun 1922 menerbitkan Undang-undang Kewenangan Permintakatan (Zoning) Negara Bagian, yang dapat dilimpahkan kewenangannya pada pemerintah-pemerintah kota. 11/10/2017

Hukum Perencanaan Kota di Taiwan Undang-undang perencanaan kota di Taiwan diumumkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 8 Juni 1939 dan direvisi kembali pada tanggal 1 September 1964 dan di revisi kembali tanggal 6 September 1973 hingga sekarang masih berlaku, Undang-undang ini meliputi cara pengontrolan permintakatan tata guna lahan, berbagai pembangunan fasilitas umum, pembangunan proyek-proyek (termasuk bangunan perumahan baru dan peremajaan 11/10/2017

Hukum Perencanaan Kota di Taiwan Seperti halnya di negara-negara lain, Undang-undang sampai pada pemantapannya sekarang banyak dipengaruhi dan mempengaruhi, membentuk atau dibentuk oleh perundang-undangan lain, misalnya : Undang-undang Taman Nasional Undang-undang Perencanaan Wilayah Perumahan Rakyat Undang-undang yang berhubungan dengan aturan bangunan Undang-undang yang berhubungan dengan Pembangunan Prasarana. 11/10/2017