PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

KPA Kuasa Pengguna Anggara
Pembukuan & LPJ Bendahara
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Kementerian Perumahan Rakyat
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pembiayaan Pembangunan
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PERAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATKER LINGKUP BBP2TP Workshop Konsolidasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan dan Tata Kelola BMN dalam.
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Kami dan Keluarga mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wr wb”
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pembiayaan Pembangunan
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Hello! Nice to meet you Dimas Pratama
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi NTT Waibakul. 06 April 2015.
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BENDAHARA PENGELUARAN Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional; Bendahara Pengeluaran diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara. Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN Struktur Organisasi Pengelola Keuangan BPTP SUMUT SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PROGRAM PENGUJI & PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI

DIPA TA. 2016 Jenis Belanja Pagu Awal Belanja Pegawai 8,330,551,000 Belanja Barang 13,813,297,000 Belanja Modal 9,045,320,000   Jumlah Total 31,189,168,000

REALISASI ANGGARAN PER APRIL 2016  JENIS BELANJA Pagu Realisasi Sisa Persentase (%) Belanja Pegawai 8,330,551,000 2,873,730,943 5,456,820,057 34.50 Belanja Non Operasional 9,596,524,000 2,236,790,621 7,359,733,379 23.31 Belanja Modal 2,087,691,000 446,259,100 1,641,431,900 21.38 Belanja Operasional 1,584,012,000 407,018,465 1,176,993,535 25.70 21,598,778,000 5,963,799,129 15,634,978,871 27.61

Pengajuan Uang Muka Kerja ALUR PENGAMBILAN DANA Penjab. Kegiatan Pengajuan Uang Muka Kerja Penjab./Pelaksana RPTP/RDHP Ketua Kelti Koord. Program PPK Bend. Pengeluaran

Kelengkapan Pengajuan Uang Muka Kerja Usulan yang telah ditanda tangani penjab./pelaksana Rincian pengajuan uang muka kerja Syarat pengajuan dari program ( Laporan) Kwitansi yang telah di paraf PPK Dana di keluarkan bendahara pengeluaran

ALUR PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANA KEGIATAN KARTU PENGAWASAN BELANJA VERIFIKASI -Penomoran UHL Pemeriksa barang Penerima barang Penomoran SPD Pembayaran pajak PPK DI BUKUKAN BEND. PENGELUARAN PPSPM

TERIMA KASIH