Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Advertisements

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Kementerian PPN/Bappenas Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 27 Februari 2014.
“Membangun Keluarga Produktif”
Memberdayakan dan Melindungi Masyarakat Miskin
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI. Membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan Negara lain.
Welfare Classification
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH
KIP, Komite Sekolah dan Penataan Zonasi Pendidikan
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
Deputi Bidang Pengembangan Regional
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Indonesia Pintar
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
1 April 2017 Pelaksanaan Uji Coba Daerah Perluasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN MADRASAH Education Management Information System ( E M I S ) Drs. H. Asep Ismail, M.Si. (Kepala Kantor Kementerian.
Selayang Pandang KIP. Selayang Pandang KIP KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat.
ADMINISTRATOR DATABASE DAN PENGENALAN BASIS DATA TAHUN 2018
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
VALIDASI CALON PESERTA PKH
VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI
PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
PENGAMANAN DAN GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
Materi Bimbingan Orientasi Pekerja Sosial Supervisor PKH, 2018 Sesi 1 PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018.
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
SURVEY MAWAS DIRI. PENGERTIAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD) Survei Mawas Diri adalah kegiatan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat,
Program Indonesia Pintar
Transcript presentasi:

Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains Kementerian Sosial Republik Indonesia Cash Transfer Center for Data and Information, MOSA Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains

Persentase Penduduk dgn Karakteristik Sosial Ekonomi berdasarkan rangking (Proxymeans test) Miskin Hampir Miskin/ Rentan 60 % 40 % Mencakup 25,7 Juta Rumah Tangga (96,4 Juta Jiwa) 40% calon penerima subsidi energi 2018 35% Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Mencakup 15,5 Juta Rumah Tangga (65,6 Juta Jiwa) 25 % 25% Penerima Beras Sejahtera (Rastra) KKS 11,66% Mencakup 5,7 Juta Rumah Tangga (28,6 Juta Jiwa) 11% Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Penggunaan Basis Data Terpadu untuk semua Program Penanganan Fakir Miskin KIS/BPJS Kesehatan & ketenaga kerjaan Program Bantuan Siswa Miskin /KIP Program Keluarga Harapan Basis Data Terpadu Untuk Program Penanganan Kemiskinan Kriteria Kepesertaan Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program Program Rastra Pember dayaan Sosial Ekonomi Program perbaikan rumah tidak layak Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

Bantuan Non Tunai Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial… serta untuk mendorong keuangan inklusif Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan

Evaluasi Penyaluran Non Tunai BPNT & PKH 2017 Permasalahan Penyebab Terlambat buka rekening keluarga dan cetak Kartu Data yang diterima Bank, belum bersih Banyak data tidak lengkap misalnya tanpa NIK, Tgl lahir. Terlambat Pendistribusian Kartu Pemda menginginkan data diverivali terlebih dahulu sebelum kartu dibagikan Kurangnya pendamping dilapangan (Non PKH) Data seharusnya dari Kementrian bukan dari Bank Terlambat penyaluran bansos Pemda melarang penyaluran sebelum selesai verivali data. Pemda melarang penyaluran jika tidak dilaksanakan serentak untuk menghindari kecemburuan masyarakat Distribusi bahan pangan terlambat atau kualitas kurang baik. Kesalahan teknis alat transaksi tidak berfungsi dengan baik Ada Keagenan Bank belum siap menyalurkan bansos Data belum bersih Pemda belum terinformasikan sebelumnya

Target di tahun 2018 (Bantuan Non Tunai) Dari 15.5 juta rumah tangga penerima rastra terdapat 6.5 juta yang telah memiliki akun bank Target di tahun 2018 (Bantuan Non Tunai) Total 10 juta penerima BPNT Total 10 juta penerima PKH Total 25,7 juta penerima subsidi energi

Pemutakhiran Data KYC pada BDT Rakornas Data Terpadu Nota kesepakatan pimpinan daerah Bimtek Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Training aplikasi pemutakhiran data dan penyerahan data terpadu

Skenario Pemutakhiran Data App. Online Dinsos Kab/Kota Kuesioner + App offline + user akun File hasil pemutakhiran Kecamatan Kuesioner + App offline + user akun File hasil pemutakhiran Desa/Kelurahan