Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
Disarikan dari Siregar & Samadhi
STANDAR 2.
Perencanaan Pembangunan
GOOD GOVERNANCE.
Kelompok : 1. Dicky Setya Abdi 2. M Edy Dwi Laksono
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING KELOMPOK 1 6 AK2 . YULIA NOVITA SUPERI JAHUDA
PERENCANAAN.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Tingkatan Partisipasi
BAB IV PERENCANAAN.
Good Governance Etika Bisnis.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Penganggaran Sektor Publik
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
A. Kedudukan Evaluasi dalam Manajemen
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
PENETAPAN TUJUAN ORGANISASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Kelompok 12 Yuli Budi A Yusrin Amalia
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
Disarikan dari Siregar & Samadhi
KELOMPOK 10 AKUNTANSI MANAJEMEN 1. PUJI HANDAYANI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Keuangan Sekolah/Madrasah
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan
TEORI PERENCANAAN 22/09/2018.
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Soraya Lestari, SE, M. Si Pengantar Manajemen
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
DASAR HUKUM Perencanaan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Pemerintahan Daerah PP Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Pendekatan Pendekatan adalah proses,perbuatan,atau cara mendekati (KBBI,1995). Dikatakan pula bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan (Senjaya, 2008)

Konsep Perencanaan Perencanaan sbg cara bagaimana mencapai tujuan dgn sumber2 yg ada,supaya lebih efisien dan efektif. (Tjokroamidjojo, 2009) Perencanaan adalah suatu proses terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran utk mencapai tujuan tertentu di masa yg akan datang. (Bratakusumah, 2005) Perencanaan mencakup : Menentukan tujuan yang akan dicapai, Apa yang akan dilakukan, Bagaimana mencapai tujuan, Bilamana pencpaian tujuan, Siapa perencananya.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Pendekatan Politik Pendekatan Teknokratik Pendekatan Partisipatif Pendekatan Top-Down Pendekatan Bottom-Up (Tertera UU No 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Pendekatan Politik Proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala daerah yang bersangkutan dan bersifat indikatif. Implementasi : “Visi, Misi & Program Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah ybs terpilih menjadi Kepala Daerah. Merupakan Instrumen Pendekatan Politik Perencanaan Pembangunan”

Pendekatan Teknokrat Perencanaan dilaksanakan dgn menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu Melibatkan-mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi . Pelaku atau perencana berasal dari masing masing bidang keahlian : perencanaan anggaran, perencanaan tata ruang, perencanaan pengembangan sistem informasi, dll) Pengamat dsini berasal dari : Pejabat / birokrat pemerintah (Bappenas). Pejabat non-pemerintah (LSM, NGO) Perguruan tinggi (PTN, PTS)

Perencanaan Teknokrat Pengamat dsini berasal dari : Pejabat / birokrat pemerintah (Bappenas). Pejabat non-pemerintah (LSM, NGO) Perguruan tinggi (PTN, PTS) Implementasi Perencanaan : Perencanaan & Desain Jembatan Suramadu Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Penerapan Zoning Regulation, dipantau oleh BKPRD Pengemban gan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kajian Rencana Pengembangan Geotermal Perencanaan Pembangunan & Pelaksanaannya Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Implementasi Perencanaan Teknokrat Perencanaan & Desain Jembatan Suramadu Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Penerapan Zoning Regulation, dipantau oleh BKPRD Pengemban gan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) Kajian Rencana Pengembangan Geotermal Perencanaan Pembangunan & Pelaksanaannya Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pendekatan Partisipatif Seluruh lapisan masyarakat ikut dalam merencakan proses pembangunan : Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Pelaku : selruh aparat penyelenggara negara (eksekutif,legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah.

Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up Instrumental Policy Top Down BottomUp Participative

Pendekatan Top - Down Scara bahasa dari Atas ke Bawah. Pendekatan dgn inisiatif dari organisasi/ unit/ lembaga ATAS yg ditindaklanjuti (diterjemahkan) ke BAWAH. Sifat-sifat : Substansi dr pusat ke daerah ke daerah yang lebih mikro lagi. Sumber utamanya : visi, misi Presiden/ Kepala daerah, proses internal kementrian/ lembaga/ SKPD. Cenderung bersifat target oriented. Cenderung bersifat strategis dan tujuan jangka panjang

Pendekatan Bottom - Up Kebalikan dari pendekatan Top-Down. Scara bahasa : dari Bawah ke Atas. Pendekatan dgn inisiatif dari lembaga/ organisasi Bawah yang ditindaklanjuti –diterjemahkan ke Atas. Sifat-sifat : Substandi dari daerah mikro e daerah yang lebih luas (ke pusat) Membawa substansi yg bersifat mikro (lokal) Sumber utamanya : Swasta, NGO, Suara Masyarakat cenderung bersifat trend oriented (tren perkembangan) Cenderung bersifat responsif dan tujuan jangka pendek.

(Sumber : Budiharsono, 2001) Aspek Perbandingan Teknokratis Partisipatif Aktor-aktor Tenaga ahli dari pemerintah Masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat Asumsi-asumsi Tenaga ahli memiliki keahlian untuk mengambil keputusn yg menguntungkan dan meminimalkan kerugian Masy mngkn terlibat dgn isu tetapi tidak bs bertindak rasional Masyarakat lgsung yg terkena dampak mengetahui persoalan yg ada Suara masyarakt menentukan pilihan publik Hasil / Capaian Efisiensi dan rasionalitas Keterjangkauan dan tanggapan atas kebijakan bagi mereka yg terkena dampak lgsung (Sumber : Budiharsono, 2001)

Pendekatan Top Down Kelemahan Top Down Kelebihan Top Down Peran pemerintah lebih dominan bila dibanding peran dari masyarakat Masyarakat tidak mengetahui capaian suatu program. Masyarakat hanya sebagai penerima keputusan tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program dari awal hingga akhir. Terjadinya miss link antar kebutuhan masyrakat dgn kebijakan yg dibuat pemerintah. Masyarakat menjadi kurang kreatif. Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal. Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah. Mengoptimalkan kinerja para pekerja dipemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

Pendekatan Bottom-Up Kelemahan Bottom-Up Kelebihan Bottom-Up Pemerintah tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Hasil kebijakan belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dibanding aparat birokrasi. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak berjalan harmonis karena adanya silih faham karna kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga  masyarakat. Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kpd pemerintah Tujuan yang diinginkan sesuai dengan keinginan masyrakat. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.

Thank You