POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (RAKOR TP4D) Semarang, 29 April 2016

TP4D kondisi eksisting penyerapan anggaran pemerintah rendah Keberadaan dikarenakan kondisi eksisting penyerapan anggaran pemerintah rendah Pejabat pengelola anggaran atau kegiatan merasa ketakutan terutama dlm hal pengadaan barang & jasa

Persoalan yg dihadapi TP4D Permasalahan Umum Pola hubungan kerja -> TP4D Kejati maupun Kejari dng Pemda, Provinsi maupun Kab/ Kota masih beragam & belum terstruktur Keberadaan TP4D belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh SKPD Bentuk kegiatan yg dilaksanakan TP4D masih beragam Belum semua Pemerintah Kab/Kota menganggarkan keg pendampingan TP4D Sebagian TP4D Kab/Kota dlm pelaks keg belum melibatkan APIP

Permasalahan teknis Pemerintah Kab/Kota selama 5 (lima) tahun terakhir tidak berani merealisasikan DAK karena adanya tumpang tindih regulasi pelaksanaan DAK dari Kementerian terkait. Akibatnya penganggaran DAK mengendap pd APBD Kab/Kota Dana Desa yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan & ekonomi desa, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Seperti halnya, banyak Kades yg belum memahami ketentuan pelaksanaan Dana Desa, SDM perangkat desa kurang memadai, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dlm penggunaan Dana Desa. Suka atau tidak suka, realitanya ada kekhawatiran dari SKPD terkait dng data dan informasi yg diminta TP4D Ada pula kekhawatiran dari SKPD terhadap masalah yg dimintakan pendampingan TP4D, di kemudian hari dipermasalahkan oleh Aparat Penegak Hukum yg lain SKPD itu belum mengetahui jenis-jenis keg yg menjadi tugas pokok dan fungsi TP4D

Pertanyaan ? Pendampingan TP4D. Untuk kegiatan SKPD provinsi yg lokasinya ada di kab/kota, apakah menjadi kewenangan TP4D provinsi atau TP4D kab/kota? Kekhawatiran dari dinas cipkataru terkait kegiatan pemasangan pipa dari waduk wadaslintang ke kebumen yg melewati lahan masyarakat tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini terjadi karena dimungkinkan ada komplain masyarakat. Bagaimana ini? Pembangunan 3 (tiga) buah ruang operasi RSUD tugurejo. Di satu sisi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan operasi. Namun disisi lain masih menjadi permasalahan di PTUN sehingga menghambat pelayanan kesehatan di RSUD. Pripun punika nggih? Hibah yang bersumber dari APBN di dinas kelautan dan perikanan. Di satu sisi ada SOP kementerian kelautan dan perkanan tidak wajib berbadan hukum. Namun berdasarkan ketentuan UU tentang pemerintah daerah, maka penerima hibah wajib berbadan hukum. Pripun jal? Pekerjaaan konstruksi yang sudah hampir selesai di akhir tahun anggaran, apakah bisa diputus kontrak atau dapat diperpanjang?