PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6th Floor
Advertisements

HAKIM MEDIATOR PN.JAKARTA BARAT
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
Prosedur Beracara Arbitrase
IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
HUKUM ACARA PERDATA.
UPAYA HUKUM.
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Copyright by P3PHK (Kuliah VI) Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Bag. 1 copyright by
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PPHI 2017/4/11 Lembaga Perundingan :
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
TEKNIK BERACARA DI PHI (PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL)
HUBUNGAN INDUSTRIAL
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
Proses Persidangan Pidana Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat ekapriambodo.blogspot.com 07/06/2016hak cipta
TIM HR PT. INTERCALLIN By Anton. PENGERTIAN Hubungan Industrial adalah hubungan antara SEMUA PIHAK yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan.
KONTRAK, TKA, DAN PHK SRI RAZZIATY ISCHAYA DPN APINDO, 9-10 MEI 2007.
INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
Federasi Serikat Buruh
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Penyelesaian Perselihan Perburuhan (P3) dan PHK
Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase & APS/ADR
PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Materi 13.
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
UPAYA HUKUM.
Federasi Serikat Buruh
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
Federasi Serikat Buruh
Mediasi Oleh YAS.
PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA EKONOMI SYARIAH
Pengantar Hukum Indonesia: Hukum Acara
DPD F. SP FARKES Reformasi PROVINSI JAWA TENGAH
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PP GSPB PPHI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1 JENIS 2 PHI 3 4 PERSELISIHAN HAK: PERSELISIHAN PHK: PP GSPB KARENA TIDAK DIPENUHINYA HAK AKIBAT ADANYA PERBEDAAN PELAKSANAAN ATAU PENAFSIRAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN, PK, PP, ATAU PKB 1 PHI JENIS PERSELISIHAN KEPENTINGAN: KARENA TIDAK ADANYA KESESUAIAN PENDAPAT MENGENAI PEMBUATAN, DAN/ATAU PERUBAHAN SYARAT-SYARAT KERJA YANG DITETAPKAN DALAM PK, PP, ATAU PKB 2 PERSELISIHAN PHK: KARENA TIDAK ADANYA KESESUAIAN PENDAPAT MENGENAI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK 3 PERSELISIHAN ANTARA SP/SB DALAM SATU PERUSAHAAN: KARENA TIDAK ADANYA PERSESUAIAN PAHAM MENGENAI KEANGGOTAAN, PELAKSANAAN HAK, DAN KEWAJIBAN KE-SP/SB-AN 4

JALUR PPHI NON-LITIGASI LITIGASI (DI DALAM PENGADILAN) PP GSPB JALUR PPHI NON-LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN) BIPARTIT DAPAT MENGHASILKAN PB YANG BERKEKUATAN HUKUM PASTI MEDIASI  KONSILIASI  (Pilihan Para Pihak) ARBITRASE  MENGHASILKAN KEPUTUSAN YANG BERKUATAN HUKUM PASTI LITIGASI (DI DALAM PENGADILAN) PHI PADA PN MENGHASILKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM PASTI MA

PERMOHONAN PEMBATALAN PP GSPB ALUR PROSES PPHI PERSELISIHAN: HAK KEPENTINGAN PHK ANTAR SP/SB TIDAK DILAKSANAKAN BUAT PB DIDAFTARKAN SEPAKAT BIPARTIT P H I EKSEKUSI GAGAL SETUJU GUGAT PUTUSAN PHI MEDIASI CATAT KE DISNAKER TOLAK KONSILIASI ANJURAN DITAWARKAN ARBITRASE PUTUSAN MENGIKAT TIDAK DILAKSANAKAN HAK PHK PERMOHONAN PEMBATALAN Konsiliasi, : Perselisihan, Kepentingan, PHK dan antar SP/SB Arbitrase : Perselisihan, Kepentingan dan antar SP/SB

W A K T U P E N Y E L E S A I A N PENYELESAIAN HARI KERJA BIPARTIT 30 MEDIASI - (*) KONSILIASI (*) ARBITRASE 44 PENGADILAN HI 50 KASASI MA JUMLAH 140 104

ALUR PPHI TINGKAT BIPARTIT PP GSPB PERSELISIHAN : HAK KEPENTINGAN PHK ANTAR SP/SB ALUR PPHI TINGKAT BIPARTIT SEPAKAT BUAT PB DAFTARKAN TIDAK DILAKSANAKAN PERUNDINGAN BIPARTIT: Max 30 hr kerja Setiap kali ber-unding, buatkan daftar hadir perundingan dan Risalah Perun-dingan EKSEKUSI P H I AKTA BUKTI PENDAFTARAN PB CATATKAN KE DISNAKER GAGAL LAMPIRKAN RISALAH PERUNDINGAN

PROSES PENYELESAIAN OLEH DISNAKER PP GSPB PROSES PENYELESAIAN OLEH DISNAKER DISNAKER MENERIMA PERMOHONAN PENCATATAN Photo Album BERKAS YANG TELAH DILENGKAPI DISERAHKAN KEMBALI KE DISNAKER 7 HARI KERJA KEMBALIKAN BERKAS JIKA MASIH BELUM LENGKAP by egyptian hak KOSILIASI WAJIB TAWARKAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MEMILIH JIKA PARA PIHAK TIDAK MEMILIH/ TIDAK SEPAKAT MEDIATOR 7 HARI KERJA ARBITRASE DISERAHKAN KE MEDIATOR

PROSES MEDIASI SEPAKAT EKSEKUSI P H I GAGAL TOLAK (MEDIATOR) PP GSPB PERSELISIHAN: HAK KEPENTINGAN PHK ANTAR SP/SB PROSES MEDIASI SEPAKAT EKSEKUSI BUAT PB TIDAK DILAKSANAKAN P H I (MEDIATOR) Max 7 hr kerja setelah menerima pelimpahan per- kara, harus sudah mengadakan pe- penelitian Segera meng- adakan sidang Mediasi Pertama DAFTARKAN AKTA BUKTI PENDAFTARAN PB GAGAL SETUJU KELUARKAN ANJURAN: Max 10 hari kerja sejak sidang Mediasi Terakhir harus sudah disampaikan kepada para pihak GUGAT Catatan: MEDIASI HARUS SUDAH SELESAI MAX 30 HARI KERJA SEJAK MENERIMA PELIMPAHAN PERKARA TOLAK

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PP GSPB BERPERKARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Majelis Hakim PHI

PROSES BERACARA DI PHI GUGATAN TERGUGAT PENGGUGAT PP GSPB       REPLIK  PEMBUKTIAN  KESAKSIAN  KESIMPULAN  DUPLIK    JAWABAN  Penetapan Sita Jaminan Jika Tidak Dilaksanakan Juga PUTUSAN HAKIM Putusan Sela Jika Pasal 155 ayat (3) UU No. 13/2003 Tidak Dilaksanakan Pengusaha Eksepsi Kompetensi Absolut/Relatif Tanggapan Atas Eksepsi PUTUSAN SELA

TANPA KEHADIRAN TERGUGAT PROSES BERACARA TANPA KEHADIRAN TERGUGAT GUGATAN PUTUSAN VERSTEK Putusan Sela Bila Ada Pelanggaran Psl 155 ayat (3) UU No. 13 Th 2003 PEMBUKTIAN Dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan VERSTEK, Tergugat dapat mengajukan VERZET (Pasal 129 HIR) EKSEKUSI

MENERIMA RELAAS PERNYATAAN PP GSPB TERMOHON MA KASASI GUGATAN PEMOHON PERNYATAAN KASASI MENERIMA RELAAS PERNYATAAN KASASI HAK PHK MEMORI KASASI KONTRA MEMORI KASASI PUTUSAN MA

PP GSPB SELAMAT BERJUANG