INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Balita Kurang Gizi (BKG)
Advertisements

Indikator Kesejahteraan Masyarakat
EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
INDIKATOR, INTERPRETASI, DAN KETERBATASAN DATA
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA POTENSI DESA
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
Balita Kurang Gizi (BKG)
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Berbagai Alternatif Indikator Pembangunan
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NTB
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kondisi Kemiskinan.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)
DASAR-DASAR STATISTIKA PADA PROGRAM S-1 FAKULTAS PETERNAKAN
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
Menyongsong Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017
Prasetijono Widjojo MJ
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Metodologi Riset Kesehatan Dasar 2010
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
ANTROPOSFER.
KONDISI KEPENDUDUKAN DALAM MENYAMBUT BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI ACEH
ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Kementerian Kesehatan RI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PERCEPATAN DISEMINASI VUB PADI HASIL BALITBANGTAN MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI NTB TIM UPBS BPTP NTB.
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
Prasetijono Widjojo MJ
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK AKSELERASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS (P2HA) DI KAWASAN HA ANIM Disampaikan dalam Pertemuan KPA Regio Ha Anim Dalam.
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KEPALA BAPPEDA NTB Disampaikan Dalam Rangka Pramusrenbang Provinsi NTB
Perkembangan Desa & Kelurahan
PEMANFAATAN DATA SUSENAS MODUL KONSUMSI
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
STATISTIK PENDIDIKAN. PARTISIPASI SEKOLAH Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama: 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) 2.Angka Partisipasi Murni.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Transcript presentasi:

INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PUSAT STATISTIK Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi NTB INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

Pendahuluan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan tahapan penting dalam memberikan umpan balik yang berkualitas bagi penyusunan rencana pembangunan berikutnya (Bappenas, 2014). Salah satu elemen penting dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan adalah indikator kinerja (Muktiali, 2009). Badan Pusat Statistik (2009) melakukan kajian awal dengan menyusun Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang didasarkan pada sejumlah besar indikator yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi pembangunan. IPR menjadi ukuran yang komprehensif dalam menilai kinerja pembangunan. Kinerja pembangunan tidak hanya dapat diukur secara simultan tetapi juga secara parsial di masing- masing dimensi pembangunan. 2

Mengukur kinerja pembangunan antar wilayah dan antar waktu di Provinsi NTB. Membandingkan dan melihat perkembangan kinerja pembangunan regional antar kabupaten/kota. TUJUAN PENYUSUNAN IPR Mengidentifikasi kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan regional terbaik dan terburuk pada setiap dimensi pembangunan. Menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan sampai dengan wilayah administrasi terkecil (desa/kelurahan). Melakukan peremajaan (up-dating) peta wilayah (blok sensus dan desa/kelurahan) hasil pemetaan SP2000 atau membuat peta baru untuk wilayah-wilayah baru hasil pemekaran. Peta blok sensus dan peta desa/kelurahan merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk keperluan pencacahan SP2010 dan pencacahan sensus atau survei kependudukan lain sebelum pelaksanaan sensus berikutnya. Menyusun Kerangka Contoh Induk (KCI) yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus atau survei kependudukan lain sebelum sensus penduduk yang berikutnya serta menyusun sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS). Menawarkan ukuran alternatif untuk evaluasi kinerja pembangunan bagi perumus kebijakan.

KEDUDUKAN IPR TERHADAP IPM ?? Kesehatan Semua dimensi pada IPR memi liki peranan dalam meningkatkan ke- majuan dimensi IPM Ekonomi Kualitas Lingkungan Infra-struktur TIK Sosial Komitmen Komitmen eksekusi eksekusi IPR Komitmen eksekusi eksekusi Komitmen Program pembangunan di Indonesia hakekatnya merupakan pengejawantahan dari tujuan negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat pembukaannya eksekusi Komitmen Pendidikan Daya Beli Catatan: Model Causal Looping Dynamic (CLD)

KERANGKA PENYUSUNAN IPR EKONOMI TEKNOLOGI, INFORMASI, & KOMUNIKASI LINGKUNGAN HIDUP SOSIAL INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK

DIMENSI EKONOMI DAYA BELI PENDAPATAN & URBANISASI PPP PER KAPITA PEKERJA FORMAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA FULLTIME PEKERJA< UMP PAD THD PENERIMAAN DAERAH KEMAMPUAN KEUANGAN, INVESTASI, & STRUKTUR EKONOMI PMTB THD PDB KONTRIBUSI TERSIER THD PDB

DIMENSI SOSIAL SOSIAL LAINNYA PENDIDIKAN KESEHATAN KEPENDUDUKAN - RLS/MYS - AMH - APS 7-12 TH - APS 13-15 TH - APS 16-18 TH - PDDK TAMAT UNIVERSITAS - AHH - PENDUDUK TIDAK SAKIT - BALITA DIIMUNISASI - PERTUMBUHAN PENDUDUK - RASIO KETERGANTUNGAN - TFR - PERSEPSI KEAMANAN BAIK PENDUDUK BUKAN KORBAN KEJAHATAN PENDUDUK TIDAK MISKIN

DIMENSI INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK LAIN PENDIDIKAN KESEHATAN RASIO TEMPAT TIDUR RS PER PENDUDUK RASIO PUSKESMAS PER PENDUDUK RASIO DOKTER PER PENDUDUK PERSALINAN BALITA OLEH TENAGE MEDIS PENDUDUK BEROBAT KE RS DAN DOKTER RUTA DENGAN LISTRIK RASIO KANTOR BANK PER KECAMATAN LAHAN SAWAH BERIRIGASI PANJANG JALAN DIASPAL - RASIO MURID/ KELAS SD - RASIO MURID/ KELAS SMP - RASIO MURID/ KELAS SMU

DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP RUTA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK DESA TIDAK MENGALAMI PENCEMARAN UDARA RUTA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK DESA TIDAK MENGALAMI PENCEMARAN AIR PENCEMARAN AIR, TANAH, DAN UDARA DESA TIDAK MENGALAMI PENCEMARAN TANAH

DIMENSI TEKNOLOGI, INFORMASI, & KOMUNIKASI TIK INFORMASI: PENDUDUK DENGAR RADIO PENDUDUK NONTON TV PENDUDUK BACA KORAN TEKNOLOGI: RT DENGAN PC/LAPTOP RT DENGAN AKSES INTERNET KOMUNIKASI: RASIO KANTOR POS/ DESA RT MENGUASAI TELEPON RT MENGUASAI HP

METODOLOGI PENGHITUNGAN IPR TRANSFORMASI INDIKATOR  

PEMBENTUKAN INDEKS KOMPOSIT SUB DIMENSI  

PEMBENTUKAN INDEKS KOMPOSIT DIMENSI PEMBENTUK IPR  

PEMBENTUKAN INDEKS KOMPOSIT IPR  

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

{ { { { PERKEMBANGAN IPR 58.87 58.46 56.76 55.27 53.72 r = 2.87 31.37 32.31 27.47 28.86 29.76 73.10 76.81 79.89 81.42 69.65 80.90 81.57 81.77 79.46 80.39 40.99 39.98 38.32 38.71 39.59 Dimensi Ekonomi Dimensi TIK Dimensi Infrastruktur & Pelayanan Publik Dimensi Sosial

PERKEMBANGAN DIMENSI EKONOMI 40.99 39.98 39.59 38.71 38.32 { { { { Penurunan Persentase pekerja dengan tingkat upah di atas UMP/UMK (46,64% 38,10%) Kontribusi PMTB thdap PDRB menurun (38.99% 35.08%) Kontribusi sektor tersier thd PDRB mengalami penurunan dari (16,63% 14.97% r = 1.02 r = 2.26 r = 3.55 r = - 2.46 51.39 47.84 46.80 48.11 49.64 41.45 41.98 44.02 42.18 41.19 26.83 27.14 29.92 26.71 27.55 Kemampuan Keuangan daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi Ketenagakerjaan Pendapatan dan Urbanisasi

PERKEMBANGAN DIMENSI SOSIAL 81.77 81.57 80.90 80.39 79.46 { { { { r = 1.18 r = 0.63 r = 0.82 r = 0.25 Meningkatnya persentase penduduk miskin (17.05 %  17.10%) Meningkatnya angka morbiditas atau angka kesakitan penduduk NTB (20.76% 20.77%) 71.47 72.77 65.62 66.71 67.66 73.55 72.48 74.14 75.32 75.48 89.66 90.33 87.51 88.23 88.95 90.57 91.50 91.59 91.49 91.31 Pendidikan Kesehatan Kependudukan Sosial Lainnya

PERKEMBANGAN DIMENSI INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK 81.42 79.89 76.81 73.10 69.65 { { { { Rasio murid SD/sederajat terhadap kelas SD (27.90  25.79) Rasio murid SMA/sederajat terhadap kelas SMA (35.33 34.07) r = 4.95 r = 5.08 r = 4.01 r = 1.92 87.89 76.67 81.98 85.65 90.92 48.28 55.25 58.64 66.04 46.00 90.13 90.33 86.27 89.04 89.52 Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik lainnya

PERKEMBANGAN DIMENSI TIK 32.31 31.37 29.76 28.86 27.47 { { { { r = 5.06 % penduduk 10 + yang mendengarkan siaran radio berkurang (6.80 %  5.68%) % penduduk Membaca surat kabar berkurang (6,79 % 5.79%) r = 3.13 r = 5.41 r = 0.94 13.65 17.01 20.17 10.25 12.48 30.67 32.17 31.32 30.18 30.89 42.78 44.75 46.44 46.59 39.99 Teknologi Informasi Komunikasi

PERKEMBANGAN IPR KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 56.88 56.65 55.89 60.06 56.57 54.02 60.53 53.78 69.66 65.65 2012 57.10 56.29 56.38 59.16 57.89 54.87 62.79 55.65 70.37 64.79 2013 58.21 57.95 57.72 61.05 60.38 55.27 63.12 56.07 70.70 66.61 2014 59.44 59.68 58.16 62.57 60.75 56.14 64.16 56.75 73.22 68.03 2015 61.55 61.32 58.76 63.89 61.14 59.26 63.85 59.05 73.95 68.62

PERKEMBANGAN IPR KABUPATEN/KOTA TANPA DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 53.15 52.69 51.08 54.48 51.72 48.29 54.49 48.88 65.58 62.26 2012 54.04 52.20 50.82 53.22 53.65 49.27 56.72 51.98 66.14 60.55 2013 54.98 53.93 53.10 55.30 54.87 49.61 56.37 53.06 65.92 61.80 2014 56.20 55.41 53.17 56.90 55.20 50.43 58.19 53.02 68.60 63.15 2015 57.84 56.79 53.89 58.36 55.71 53.52 58.92 54.97 69.91 64.51

PERTUMBUHAN IPR KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011-2012 0.42 -0.51 0.88 -1.39 2.34 1.61 3.77 3.47 1.15 -1.28 2012-2013 1.95 2.80 2.18 3.18 4.30 0.73 0.54 0.84 0.50 2.70 2013-2014 1.99 2.77 0.91 2.41 0.57 1.50 1.71 1.31 3.53 2.19 2014-2015 3.55 2.74 1.03 2.10 0.64 5.56 -0.48 4.05 0.99 0.87

KONTRIBUSI DIMENSI IPR TERHADAP PERKEMBANGAN IPR MENURUT KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Dimensi Infrastruktur & Pelayanan Publik Dimensi LH Dimensi TIK Dimensi Ekonomi Dimensi Sosial

PETA IPR

PERKEMBANGAN DIMENSI EKONOMI MENURUT KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 40.80 35.06 36.01 37.42 33.91 29.61 34.75 28.99 52.75 46.96 2012 40.59 34.90 37.01 37.89 34.94 31.41 37.60 31.57 55.87 49.77 2013 41.68 34.56 38.04 37.73 37.32 31.40 39.17 31.38 54.81 47.97 2014 42.23 36.59 37.71 38.27 36.49 31.01 39.86 32.51 57.59 49.44 2015 42.27 36.44 37.59 38.54 35.26 33.52 38.91 31.63 58.64 48.51

KONTRIBUSI DIMENSI EKONOMI TERHADAP PERKEMBANGAN IPR MENURUT KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kemampuan Keuangan daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi Ketenagakerjaan Pendapatan dan Urbanisasi

PERKEMBANGAN DIMENSI SOSIAL MENURUT KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 78.75 78.64 79.27 79.58 78.28 77.25 78.37 79.20 84.95 84.39 2012 78.25 79.70 80.36 80.96 78.86 78.43 80.32 78.74 86.40 84.12 2013 79.34 79.79 80.67 82.01 80.50 78.55 80.45 79.17 86.92 83.86 2014 80.10 80.54 81.45 82.83 80.47 79.56 80.81 87.30 84.22 2015 81.84 81.25 80.87 82.09 79.58 79.92 80.56 80.89 87.82 85.02

KONTRIBUSI DIMENSI SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN IPR MENURUT KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Pendidikan Kesehatan Kependudukan Sosial Lainnya

PERKEMBANGAN DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 65.19 71.06 63.07 67.72 68.41 63.74 69.40 57.74 75.45 79.02 2012 68.73 66.84 57.73 61.79 74.33 63.29 71.88 67.20 72.81 67.33 2013 68.97 73.64 64.47 68.28 73.53 64.40 68.54 70.61 72.64 75.31 2014 70.32 75.91 63.26 72.52 75.25 64.74 75.06 68.29 76.89 78.24 2015 73.54 80.15 66.10 77.51 77.63 72.48 77.05 74.23 81.61 81.75

MENURUT KABUPATEN/KOTA KONTRIBUSI DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN IPR MENURUT KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik lainnya

PERKEMBANGAN DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 71.78 72.50 75.13 82.36 75.98 76.97 84.65 73.38 85.95 79.20 2012 69.37 72.65 78.61 82.88 74.85 77.27 87.08 70.33 87.31 81.75 2013 71.12 74.05 76.21 84.07 82.42 77.88 90.13 68.10 89.84 85.82 2014 72.41 76.74 78.13 85.27 82.98 78.99 88.05 71.69 91.73 87.55 2015 76.41 79.42 78.24 85.99 82.88 82.23 83.60 75.39 90.10 85.08

PERKEMBANGAN DIMENSI TIK MENURUT KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 2011 27.86 26.00 25.97 33.19 26.27 22.55 35.46 29.61 49.19 38.65 2012 28.58 27.37 28.19 32.25 26.46 23.96 37.06 30.43 49.47 40.98 2013 29.92 27.74 29.23 33.18 28.12 24.10 37.30 31.09 49.29 40.07 2014 32.14 28.61 30.27 33.99 28.59 26.41 37.01 31.72 52.61 40.72 2015 33.70 29.31 31.01 35.31 30.35 28.17 39.16 33.12 51.57 42.76

KONTRIBUSI DIMENSI TIK TERHADAP PERKEMBANGAN IPR MENURUT KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Teknologi Informasi Komunikasi

Sekian dan Terimakasih http://ntb.bps.go.id Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram ntb@bps.go.id (0370) 621385 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (Page) (0370) 623801 @bpsntb