2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI POKOK - POKOK SUBSTANSI PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Bagian Kedua Peran dan Fungsi Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan Paragraf 1 Cakupan Kawasan Paragraf 2 Lingkup Pengaturan dan Jangka Waktu Rencana BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Rencana Blok Peruntukkan Bagian Ketiga Rencana Pelayanan Kawasan Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Paragraf 3 Sistem Jaringan Listri Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan BAB IV RENCANA POLA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN Bagian Kedua Kawasan Lindung Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya 1

2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI POKOK - POKOK SUBSTANSI PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAB V ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Bagian Keempat Indikasi Sumber Pendanaan Bagian Kelima Indikasi Pelaksana Kegiatan BAB VI PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu Ketentuan Umum Bagian Kedua Ruang Lingkup Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan Bagian Keempat Zonasi Paragraf 1 Zona Dasar Paragraf 2 Zona Utama Paragraf 3 Zona Spesifik Paragraf 4 Paket Penggunaan Paragraf 5 Paket Peraturan Pembangunan Paragraf 6 Peraturan Penggunaan Kategori Dan Sub Kategori Penggunaan Paragraf 7 Matriks Peraturan Penggunaan Paragraf 8 Peta Zonasi 2

2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI POKOK - POKOK SUBSTANSI PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAB VI PERATURAN ZONASI Bagian Kelima Ketentuan Teknis Peraturan Zonasi Paragraf 1 Peraturan Pembangunan Bagian Keenam Ketentuan Khusus Paragraf 1 Standar Kebutuhan Sarana Kelengkapan Kota Paragraf 2 Penempatan Sarana Kelengkapan Kota Paragraf 3 Prasarana Kelistrikan Paragraf 4 Kegiatan golongan usaha skala kecil Bagian Ketujuh Administrasi peraturan Zonasi BAB VII PERATURAN PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis perizinan Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin BAB VIII PERATURAN PENGENAAN SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP 3